Dirikan Rumah RJ di 33 Sekolah

Safitri • Dipublikasikan Senin, 6 Februari 2023 | 20:14 WIB
CEGAH KASUS PELAJAR: Kejaksaan Negeri (Kejari) Bondowoso mendirikan 33 rumah restorative justice pada sejumlah sekolah di Bondowoso. Hal itu guna mengatasi kasus hukum yang menimpa pelajar.
CEGAH KASUS PELAJAR: Kejaksaan Negeri (Kejari) Bondowoso mendirikan 33 rumah restorative justice pada sejumlah sekolah di Bondowoso. Hal itu guna mengatasi kasus hukum yang menimpa pelajar.
DABASAH, Radar Ijen - Perkara yang melibatkan pelajar akhir-akhir menjadi salah satu perhatian banyak pihak. Sebab, rata-rata mereka tak bisa mengontrol emosi. Sebagai salah satu upaya untuk mencegah permasalahan anak di mata hukum, yakni dengan mendirikan rumah restorative justice (RJ).

Terlebih masalah hukum yang terjadi di lingkungan pendidikan. Khususnya sekolah. Kejaksaan Negeri (Kejari) Bondowoso melakukan MoU dengan cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jatim wilayah Bondowoso dalam Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Setelah itu, Korps Adhyaksa itu mendirikan rumah RJ di 33 sekolah yang ada. Mulai dari SMA negeri, SMK negeri dan Sekolah Luar Biasa (SLB) yang berada di Desa Cindogo, Kecamatan Tapen, Pendidikan Khusus Pelayanan Khusus (PKPLK).

Selanjutnya, peresmian rumah RJ digelar Jumat (3/2) lalu di SMAN 2 Bondowoso. Bahkan, dalam acara itu juga dihadiri seluruh kepala sekolah SMA, SMK, TKLB, SDLB, dan SMPLB yang dibawah naungan Cabdin Jatim.

Menurut Puji Triasmoro, Kajari Bondowoso, dengan adanya rumah RJ itu, dapat mencegah permasalahan hukum pelajar sesuai dengan regulasi restorative justice. “Kami juga bakal memberikan pemahaman terkait masalah hukum. Mulai dari pidana hingga permasalahan serta dampak yang bisa lagi marak di kalangan pelajar,” ujarnya.

Selain itu, dia juga menjelaskan hal tersebut juga dinilai sebagai langkah pencegahan, agar para siswa tidak terjerat masalah hukum. Terlebih sejumlah kasus kemungkinan terjadi di sekolah, misalnya tawuran, narkotika dan lain sebagainya. “Kami juga akan sosialisasi terkait dana BOS, DAK dan sebagainya. Mencegah tindak pidana korupsi,” pungkasnya.(ham/c2/bud) Editor : Safitri
Bondowoso