Tak Ada Penyesuaian Masa Jabatan Perangkat Desa

Safitri • Dipublikasikan Jumat, 20 Januari 2023 | 21:46 WIB
SERIUS: Ratusan siswa mengikuti apel yang digelar di halaman Mapolres Bondowoso, kemarin (20/12)
SERIUS: Ratusan siswa mengikuti apel yang digelar di halaman Mapolres Bondowoso, kemarin (20/12)
KOTAKULON, Radar Ijen - Beberapa hari lalu, seluruh kepala desa (kades) di Indonesia, termasuk dari Bondowoso, melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI. Hal itu untuk menuntut masa jabatan kades dari enam tahun menjadi sembilan tahun. Belakangan muncul kabar bahwa juga ada usulan untuk mengubah masa jabatan perangkat desa, karena menyesuaikan dengan tuntutan masa jabatan kades.

BACA JUGA : Dugaan Penyelewengan Pupuk Minim Sanksi

Menanggapi hal tersebut, Ketua Sentra Komunikasi Antar Kepala Desa (SKAK) Bondowoso Mathari membantah adanya isu perubahan masa jabatan perangkat desa. Sebab, ketika demo serta hearing dengan DPR RI, seluruh kades di Indonesia sepakat hanya mengusung satu tuntutan. Yakni, terkait revisi UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 39 ayat 1. “Tuntutannya tunggal, tidak ada usulan yang lain,” tegasnya.

Dia juga menegaskan tidak ada usulan penambahan masa jabatan perangkat desa yang menyesuaikan usulan jabatan kades, yaitu 9 tahun. Mathari menambahkan, hingga saat ini, maksimal usia dalam menjabat perangkat desa adalah 60 tahun. “Malah dulu saya menyampaikan ke DPR RI, perangkat desa agar disamakan dengan ASN untuk usia pensiunnya,” imbuhnya.

Pria yang juga menjabat sebagai Kades Bukor, Kecamatan Wringin, itu mempersilakan para perangkat desa untuk mengecek sendiri ke DPR RI terkait kebenaran isu tersebut. Meskipun hingga saat ini belum ada gejolak yang terjadi di Bumi Ki Ronggo, pihaknya meminta perangkat desa tidak mudah terpancing isu. “Ini dipolitisasi, dimanfaatkan oleh seseorang. Untuk membenturkan kades dengan perangkat desanya,” tegasnya.

Dikonfirmasi terkait hasil audiensi dengan anggota Komisi II DPR RI, Mathari menjelaskan, tuntutannya cukup mendapatkan apresiasi. Bahkan revisi Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 39 ayat 1 itu sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang akan dibahas tahun 2023 ini. Artinya, kemungkinan masa jabatan kades menjadi 9 tahun sangat besar.

Mathari juga menuturkan, alasan mengajukan revisi aturan itu karena masa enam tahun dirasa masih kurang. Terlebih kades dipilih secara politik, maka banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Termasuk menyatukan kembali perbedaan pandangan masyarakat, serta banyaknya pembangunan yang harus dijalankan. “Kalau sembilan tahun, kami punya lebih banyak waktu untuk membangun desa,” pungkasnya. (ham/c2/dwi) Editor : Safitri
Bondowoso