BACA JUGA : Kisah Kelam Ismi Dahlia Dulu Dicela, Kini Pendamping KUMKM 4 Kota
Berdasarkan informasi yang dihimpun Jawa Pos Radar Ijen, kurang lebih ada 37 lapak pinggir jalan yang terancam tergusur. Sebab, diduga menyalahi aturan serta melanggar ketertiban umum. Mengingat bangunannya didirikan persis di bahu jalan.
Kepala Desa Sumber Salam Muhammad Holis menyampaikan, pihaknya sudah mengadakan musyawarah bersama beberapa pimpinan. Seperti Camat dan Kapolsek Tenggarang, serta mantan kades Sumber Salam di kantor Satpol PP Bondowoso. Sebelumnya, kata dia, juga sudah sempat menggelar hal yang sama di Balai Desa Sumber Salam untuk membuat keputusan bersama.
Menurutnya, awal pendirian sejumlah tempat usaha tersebut karena sudah mendapatkan izin dari kepala desa sebelumnya. Kesepakatan dengan kades lama, bangunan tidak boleh permanen. Namun, seiring berjalannya waktu lapak pedagang di pinggir jalan tersebut membangun bangunan permanen. Oleh sebab itu, dia menganggap pembangunan itu menyalahi aturan yang berlaku. “Hampir semua bangunan yang dibuat bersifat permanen. Terlebih tanah itu merupakan aset negara, maka seharusnya bangunannya tidak boleh permanen,” katanya.
Sementara itu, Kabid Penegakan Perda Satpol PP Bondowoso Awan Boediono menjelaskan, sudah dua kali dilakukan mediasi. Pertama, bersama warga, dan kedua dengan unsur pimpinan. Hal itu untuk membahas penertiban maupun penggusuran terhadap bangunan pedagang pinggir jalan di Desa Sumber Salam. Untuk tindakan selanjutnya, dia mengaku masih menunggu data dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Bondowoso serta Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bondowoso. "Sesuai rencana, tempat tersebut akan dibuat jalan lingkar Bondowoso yang butuh pelebaran," jelasnya.
Awan juga menuturkan, dua kali melakukan mediasi ternyata belum cukup untuk menentukan keputusan. Oleh sebab itu, pihaknya akan kembali melakukan mediasi tahap tiga, dengan melibatkan semua pemilik lapak atau pedagang. Tujuannya untuk memastikan langkah akhir yang akan diambil oleh Satpol PP Bondowoso. "Nantinya pedagang itu relokasi atau ditertibkan. Belum bisa dipastikan,” pungkasnya. (ham/c2/dwi) Editor : Safitri