Tak Terapkan UMK 2023, Nihil Sanksi

Safitri • Dipublikasikan Selasa, 10 Januari 2023 | 20:50 WIB
SIAPKAN SAJIAN: Salah seorang pekerja kafe ketika meracik kopi. Besaran UMK Rp 2,15 juta tahun ini rupanya tidak bisa diterapkan seluruhnya oleh perusahaan di Bondowoso.
SIAPKAN SAJIAN: Salah seorang pekerja kafe ketika meracik kopi. Besaran UMK Rp 2,15 juta tahun ini rupanya tidak bisa diterapkan seluruhnya oleh perusahaan di Bondowoso.
NANGKAAN, Radar Ijen - Angka Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bondowoso untuk tahun 2023 mengalami kenaikan menjadi Rp 2,15 juta. Sayangnya, penetapan UMKM hanya formalitas. Sebab, tidak semua perusahaan di Bondowoso bisa menerapkan gaji karyawannya sesuai standar tersebut. Apalagi, dinas terkait tidak memberikan sanksi bagi perusahaan.

BACA JUGA : Konten Intip Celana Dalam Hasilkan Untung Rp 100 Juta Setahun

Berdasarkan informasi yang dihimpun Jawa Pos Radar Ijen, secara keseluruhan kurang lebih ada 800 perusahaan di Kota Tape. Jumlah tersebut termasuk perusahaan kecil dan menengah. Sementara, dari total perusahaan di Bondowoso, setidaknya ada total pekerja mencapai 22 ribu orang lebih. Dapat dipastikan tidak semua perusahaan akan menggaji karyawan sesuai dengan UMKM.

Kabid Ketenagakerjaan Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja (DPMPTSP Naker) Bondowoso Jamila Fitriyastuti menjelaskan, rata-rata perusahaan yang berdiri di Bondowoso adalah perusahaan kecil. Sementara, perusahaan besar hanya berjumlah puluhan. Hal itulah yang membuat UMK tidak dapat dilaksanakan 100 persen. Sebab, jika dipaksakan, dikhawatirkan banyak perusahaan akan gulung tikar. Bila banyak perusahaan yang tutup, maka imbasnya juga bertambahnya jumlah pengangguran di Bondowoso.

Terkait pemberian sanksi terhadap perusahaan yang tidak menerapkan gaji sesuai UMK, Jamila menuturkan, hingga saat ini belum bisa diberlakukan Bondowoso. Sebab, menurutnya, UMK hanya sebagai acuan untuk memberikan upah kepada para karyawan. “Memang kemampuan perusahaan itu banyak yang tidak mampu menerapkan sesuai UMK,” katanya.

Bila perusahaan tidak bisa memberikan gaji sesuai UMK, menurut Jamila, maka harus ada kesepakatan antara pekerja dengan pihak perusahaan. Selain itu, perusahaan juga wajib melaporkan kondisi neraca keuangannya.

Menurutnya, pemberian sanksi juga tidak dapat langsung diberikan. Melainkan harus melalui pemeriksaan dari pengawas Dinas Ketenagakerjaan Jatim Wilayah Bondowoso. Artinya, pendapatan, pengeluaran, dan kemampuan membayar karyawan harus benar-benar diperhatikan terlebih dahulu. Hingga saat ini, kata dia, tidak pernah ada perusahaan yang mengajukan keberatan terhadap penerapan UMK tersebut.

Diberitakan sebelumnya, dari tahun ke tahun UMK Bondowoso terus mengalami peningkatan. Tercatat pada 2021 lalu jumlahnya hanya mencapai Rp 1.954.705. Kemudian, mengalami peningkatan meskipun tidak signifikan pada 2022 lalu menjadi Rp 1.958.640. Selanjutnya, pada tahun ini mengalami peningkatan menjadi Rp 2.154.504. (ham/c2/dwi)

  Editor : Safitri
umk Bondowoso