Risiko PPK Double Job Tanggung Sendiri

Safitri • Dipublikasikan Kamis, 5 Januari 2023 | 20:12 WIB
Photo
Photo
TAMANSARI, Radar Ijen - Sebanyak 115 orang sudah dilantik sebagai panitia pengawas kecamatan (PPK), kemarin (4/1). Namun, beberapa waktu lalu, proses rekrutmennya sempat menuai polemik. Akibat adanya perangkat desa yang terpilih sebagai penyelenggara politik di tingkat kecamatan itu. Hal itu mengundang reaksi dari sejumlah pihak terkait. Termasuk Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) serta Ketua DPRD Bondowoso.

BACA JUGA : Selama 2022, Lima ASN Jember Dipecat

Kepala DPMD Bondowoso Haeriyah Yulianti mengaku sempat didatangi sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan Aliansi Pemuda Kawal Demokrasi (APKD). Mereka melaporkan adanya perangkat desa yang lolos dalam seleksi PPK Pemilu Serentak 2024. Menurutnya, laporan tersebut memang benar terdapat sejumlah perangkat desa menjadi PPK dan melanggar Perda Nomor 1 Tahun 2020. “Jadi, tinggal koordinasi antara perangkat desa yang jadi PPK dengan camat dan kepala desa, bahwa di aturannya tidak diperbolehkan, otomatis dianulir,” katanya.

Dia juga mengaku sudah memanggil camat setempat untuk memberikan penjelasan terkait  larangan perangkat desa merangkap jabatan. “Jika suatu saat nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mau tidak mau risikonya harus ditanggung sendiri,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Bondowoso Ahmad Dhafir menyampaikan, dalam Undang-Undang KPU tidak ada ketentuan bahwa perangkat desa tidak boleh menjadi penyelenggara pemilu. Terlebih, PPK juga dianggap menjalankan tugas demi kepentingan negara, khususnya dalam proses demokrasi.

Selain itu, larangan yang ada di perda, menurutnya, apabila sumber pendapatan berasal dari anggaran yang sama. Sedangkan perangkat desa berasal dari APBD dan PPK berasal dari APBN. Oleh sebab itu, dia menegaskan, seharusnya instansi terkait mencari solusi yang tepat dalam menangani permasalahan itu. "Setelah saya cek semua perangkat desa yang lolos menjadi PPK itu sudah dapat rekomendasi dari kades dan camat. Artinya kan sudah direstui,” tegasnya.

Dikonfirmasi terpisah, Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia KPU Bondowoso, Sunfi Fahlawati, membenarkan dalam Undang-Undang KPU tidak ada larang untuk perangkat desa menjadi PPK. Bahkan beberapa hari yang lalu, muncul surat instruksi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI yang ditujukan kepada pemerintah daerah. “Salah satu poinnya untuk memberikan izin kepada ASN hingga perangkat desa untuk bisa menjadi penyelenggara di tingkat desa dan kecamatan,” terangnya.

Perempuan yang akrab disapa Fifi itu menuturkan, pada regulasi dari KPU tidak ada satu pun yang mengatur secara detail perangkat atau sekretaris desa tidak bisa menjadi anggota PPK. Bahkan, ASN sekali pun jika ingin menjadi anggota dari PPK tidak ada masalah. Menurutnya, yang menjadi acuan pada rekrutmen itu bukanlah perda, melainkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2022 dan KPT 6 2022 tentang Juknis Rekrutmen Tersebut. “Kami dalam melakukan rekrutmen PPK dasarnya bukan (berpedoman, Red) pada perda,” tegasnya.

Dalam berita sebelumnya, Fifi menguraikan, ada empat orang PPK yang mengakui memiliki latar belakang sebagai perangkat desa. Empat orang yang bersangkutan sudah mendapatkan surat rekomendasi atau izin dari pimpinannya, yaitu kepala desa. “Mereka sudah dimintai keterangan dan sudah menunjukkan surat rekomendasi dari pimpinan desanya masing-masing,” urainya.

Berdasarkan pantauan Jawa Pos Radar Ijen, pelantikan anggota PPK tersebut tidak menggunakan seragam dengan warna dan motif yang sama. Ternyata hal itu memang sengaja dilakukan, dengan maksud mencerminkan sistem politik yang beragam. Ketua KPU Bondowoso Junaidi menyampaikan, anggota PPK tidak boleh menjadi partisipan partai politik. Mereka yang sudah dilantik dipastikan tidak menjadi partisipan ataupun pengurus parpol. Meski begitu, sebelumnya sempat ada yang mengajukan keberatan, karena NIK-nya dicatut dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) oleh salah satu partai. “Sudah kami layani semua yang mengajukan keberatan sebelum pelantikan PPK,” tegasnya.

Proses rekrutmen, lanjut Junaidi, dianggap sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Termasuk saat proses CAT dan tes wawancara. Tidak ada intimidasi dari pihak mana pun. Sehingga anggota yang dilantik memang diyakini memiliki kapasitas mumpuni. “Kami transparan terkait nilai. Berapa pun nilainya kami tampilkan langsung,” katanya.

Bupati juga mengatakan, pelantikan yang tidak menggunakan seragam merupakan salah satu langkah baik. Sebab, dalam politik, warna cukup identik dengan partai politik. “Ini merupakan suatu bentuk keberagaman yang ada di politik,” pungkasnya. (ham/c2/dwi)

Baru Dilantik Langsung Pembekalan

Ratusan orang PPK yang sudah dilantik harus langsung ngebut bekerja. Bagaimana tidak, mereka sudah akan dihadapkan dengan tahapan Pemilu Serentak 2024. Oleh sebab itu, KPU Bondowoso langsung memberikan pembekalan selama dua hari di salah satu hotel di Kota Tape, mulai kemarin (4/1) hingga hari ini (5/1).

Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia KPU Bondowoso, Sunfi Fahlawati, menyampaikan, anggota PPK yang baru dilantik bukan berarti bisa duduk manis. Melainkan harus langsung bekerja, karena sudah ditunggu oleh tahapan Pemilu Serentak 2024 mendatang. Bahkan, hari ini (5/12) mereka sudah harus melakukan proses verifikasi, terkait verifikasi pencalonan DPD. “Itu tahapan yang paling dekat,” katanya.

Namun, sebelum melakukan itu, KPU memfasilitasi PPK untuk menentukan divisi. Sesuai dengan kecamatan masing-masing. Ada beberapa divisi yang harus ditentukan, di antaranya ketua, divisi SDM dan partisipasi masyarakat, divisi data pemilih, divisi teknis penyelenggaraan, dan lainnya. “Nanti akan rangkap-rangkap,” imbuhnya.

Setelan menentukan hal itu, KPU juga akan memberikan pembinaan kepada 115 orang terpilih tersebut. Berupa pemahaman terkait orientasi tugas masing-masing. Sehingga ketika bertugas, mereka sudah paham terkait tugas pokok dan fungsinya masing-masing. “Mereka (anggota PPK yang baru dilantik, Red) harus bermalam di acara pembekalan,” pungkasnya. (ham/c2/dwi) Editor : Safitri
PPK Bondowoso