Sulit Terapkan UMK Seratus Persen

Safitri • Dipublikasikan Selasa, 3 Januari 2023 | 20:18 WIB
PADAT KARYA: Tenaga kerja di salah satu gudang tembakau Kecamatan Tamanan tengah pergi untuk istirahat siang. Bertambahnya UMK Bondowoso menjadi Rp 2,1 juta dinilai harus diimbangi dengan pengawasan agar perusahaan menerapkan gaji karyawannya sesuai UMK. 
PADAT KARYA: Tenaga kerja di salah satu gudang tembakau Kecamatan Tamanan tengah pergi untuk istirahat siang. Bertambahnya UMK Bondowoso menjadi Rp 2,1 juta dinilai harus diimbangi dengan pengawasan agar perusahaan menerapkan gaji karyawannya sesuai UMK. 
NANGKAAN, Radar Ijen - Upah minimum kabupaten atau UMK di seluruh kabupaten/kota di Jatim, termasuk Bondowoso, sudah ditetapkan sejak Desember tahun lalu. Oleh karena itu, tahun ini UMK sekitar Rp 2,15 juta bisa diterapkan oleh perusahaan. Namun, hal itu sulit terealisasi bagi seluruh perusahaan di Bondowoso.

BACA JUGA : Malam Tahun Baru Panen Sampah Tembus 2,5 Ton

Berdasarkan informasi yang dihimpun Jawa Pos Radar Ijen, UMK Bondowoso tahun 2023 mengalami peningkatan. Tercatat pada 2022 lalu jumlahnya hanya Rp 1,95 juta, kemudian pada tahun ini naik menjadi mencapai Rp 2,15 juta. Kabid Ketenagakerjaan Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja (DPMPTSP Naker) Bondowoso Jamila Fitriyastuti mengatakan, kurang lebih ada 800 perusahaan di seluruh Bondowoso. Jumlah tersebut, kata dia, termasuk perusahaan menengah ke bawah.

Dari total perusahaan di Bondowoso tersebut, kata dia, bisa dipastikan tidak semua menerapkan gaji karyawannya sesuai UMK yang telah ditentukan. “Bisa dihitung jari perusahaan yang besar di Bondowoso,” katanya.

Dikonfirmasi terkait upaya pengawasan, Jamila menuturkan baru akan melakukan pada Februari hingga Maret mendatang. Khususnya kepada 30 perusahaan terpilih secara langsung dengan cara mendatangi perwakilan perusahaan. Sementara, perusahaan lainnya yang sudah biasa, hanya berupa konfirmasi saja. “Para karyawan juga akan kami tanya berapa gaji mereka,” imbuhnya.

Hingga kini belum ada perusahaan yang menyampaikan keberatan dengan besaran UMK. Sayangnya, kata dia, besaran UMK hanya sebagai acuan untuk memberikan upah.  Pihaknya juga tidak bisa menekan lebih jauh kepada seluruh perusahaan di Bondowoso untuk menerapkan gaji karyawan sesuai UMK yang berlaku. Hal itu karena ada kekhawatiran perusahaan akan gulung tikar. Lantaran antara pendapatan dengan biaya operasional, termasuk gaji karyawan, tidak seimbang. “Mereka (perusahaan, Red) ada semacam itu dan membuat perjanjian kesepakatan, antara perusahaan dengan karyawan,” pungkasnya. (ham/c2/dwi)

  Editor : Safitri
umk Bondowoso