BACA JUGA : Kisah Desa Paseban Bahu-membahu Tolak Eksploitasi Tanah Pesisir
Ketua Pansus Pupuk Subsidi DPRD Bondowoso Andi Hermanto mengatakan, hasil pansus pupuk subsidi itu melahirkan sejumlah rekomendasi saat rapat paripurna. "Kami sudah melimpahkan berkas hasil pansus kepada APH itu sejak 7 November,” terangnya.
Politisi yang saat ini menjabat sebagai Ketua Komisi II DPRD Bondowoso itu menambahkan, terdapat 15 rekomendasi yang disahkan saat paripurna tersebut. Satu di antaranya melimpahkan penanganan pelanggar pupuk subsidi kepada kepolisian. "Iya, hasil rekomendasi dilimpahkan kepada APH," imbuhnya.
Andi mengatakan, setelah pelimpahan tersebut, terdapat beberapa anggota dari DPRD Bondowoso yang dilakukan pemeriksaan. Dirinya tidak menjelaskan secara terperinci terkait jumlah anggota dewan yang dipanggil. "Sudah ada yang diperiksa oleh kepolisian. Saya tidak tahu berapa orang," tuturnya.
Pemeriksaan terhadap sejumlah anggota DPRD tersebut karena berkaitan langsung dengan polemik pupuk subsidi di Bondowoso. Belum diketahui secara terperinci peran pihak yang sudah dilakukan pemeriksaan tersebut. “Yang jelas, pemeriksaan itu untuk dimintai keterangan pasti tentang persoalan pupuk di Bondowoso,” terangnya.
Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Bondowoso AKP Agus Purnomo hingga siang kemarin (27/11) belum memberikan keterangan apa pun saat dikonfirmasi tentang adanya pemanggilan sejumlah anggota dewan terkait kasus pupuk subsidi dari hasil rekomendasi Pansus Pupuk Subsidi DRPD Bondowoso.
Perlu diketahui, ada 15 rekomendasi yang dikeluarkan oleh Pansus Pupuk Subsidi DPRD Bondowoso. Salah satunya adalah mendukung kepada APH untuk menindak secara tegas terhadap pihak yang melanggar sesuai peraturan perundang-undangan. Sementara, salah satu sidak temuan pansus pupuk tersebut menemukan kios pupuk yang tidak mengantongi izin, tapi bisa menjual pupuk subsidi. (aln/c2/dwi)
Editor : Safitri