BACA JUGA : Polres Jember Dinilai Lamban Usut Laporan Dugaan Pemalsuan Dokumen Nasabah
Berdasarkan informasi yang dihimpun Jawa Pos Radar Ijen, dalam rancangan dapil terdapat tiga opsi. Pertama, pembagian wilayah atau kecamatan masih sama dengan formasi dapil pada pemilu sebelumnya. Artinya, tidak ada perubahan dapil. Sementara itu, pada opsi dua dan tiga, terjadi perubahan besar-besaran. Sebab, sejumlah kecamatan akan mengalami perpindahan dapil.
Rencana penataan dapil tersebut ternyata merupakan keputusan KPU RI Nomor 488 Tahun 2022. Oleh sebab itu, KPU Bondowoso mulai melakukan sosialisasi kepada para perwakilan parpol dan instansi terkait lainnya, kemarin (24/11). Bahkan dalam waktu dekat juga akan dilakukan uji publik untuk mendapatkan tanggapan dan saran dari berbagai unsur lapisan masyarakat.
Komisioner KPU Bondowoso Divisi Teknis Penyelenggaraan, Heniwati, menjelaskan, partai politik maupun ormas yang mempunyai tanggapan maupun masukan diperkenankan membuat secara tertulis dengan format yang telah disiapkan di Kantor KPU atau bisa mengunduh di laman helpdesk.kpu.co.id/tanggapan.
Kemudian, tanggapan atau masukan tersebut harus dilengkapi dengan surat pengantar resmi dari lembaga dan cukup menyertakan fotokopi KTP bagi pemberi tanggapan atau masukan kategori perorangan. “Tanggapan yang diberikan bisa diserahkan langsung ke Kantor KPU Bondowoso maupun melalui laman helpdesk.kpu.co.id/tanggapan,” ucapnya.
Dia menjelaskan, tiga rancangan dapil itu dibuat oleh KPU Bondowoso dan dipresentasikan kepada KPU Provinsi dan KPU RI. Kemudian, ditawarkan kepada masyarakat. Menurutnya, bisa saja ke tiga rancangan dapil itu berubah. Bahkan, tidak tertutup kemungkinan bisa bertambah. Sebab, sangat bergantung pada tanggapan yang datang dari partai politik maupun ormas yang bakal dibahas pada uji publik nanti.
Terakhir, hasil uji publik oleh KPU Bondowoso bersama partai politik serta seluruh elemen masyarakat bakal dikirim ke KPU provinsi. Kemudian, dipilih satu rancangan oleh KPU RI bersama anggota DPR. "Setelah itu, kami lakukan uji publik dan hasilnya kami serahkan ke KPU provinsi. Nanti dipilih satu oleh pimpinan KPU pusat," pungkasnya. (c2/dwi)
Editor : Safitri