BACA JUGA : JADWAL LENGKAP PIALA DUNIA 2022 QATAR
Dia mengaku, untuk melindungi lahan pertanian di Bondowoso, DPRD Bondowoso telah mengajukan regulasi untuk mengatur luasnya lahan pertanian tersebut. Namun, usulan regulasi yang sudah dibuatnya hingga saat ini belum memiliki kejelasan.
Menyusutnya lahan pertanian juga disebabkan banyak perumahan di Bondowoso yang memakai lahan pertanian produktif. Menurutnya, dalam mengatasi hal tersebut, perlu dilakukan koordinasi aktif antara Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Dispertapa) dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim). "Ini ada dua sektor yang perlu melakukan koordinasi aktif. Antara Dinas Pertanian dan Dinas Permukiman," urainya.
Mansur berharap persoalan tersebut diperhatikan serius oleh pemerintah daerah. Sebab, terdapat dua persoalan yang perlu dicerahkan. Yakni, soal berkurangnya lahan pertanian, selanjutnya fasilitas tempat berdirinya perumahan dan permukiman bagi warga di Bondowoso. "Ini perlu perhatian serius dari pemerintah daerah. Agar lahan pertanian tidak selalu mengalami pengurangan," urainya.
Mansur menambahkan, jika hal itu dibiarkan begitu saja, maka yang akan terdampak adalah masyarakat mata pencariannya bertani. Sebab, 70 persen masyarakat Bondowoso merupakan petani. Sehingga, kata dia, menghilangnya lahan pertanian juga meniadakan lapangan pekerjaan petani.
Oleh karena itu, Mansur berharap agar pemerintah daerah memberikan sumbangsih nyata. Terutama kepada Dispertapa dalam memberikan edukasi kepada petani melalui penyuluh pertanian lapangan (PPL). "Kalau lahannya berkurang, bisa saja produksi pangan menurun. Untuk tetap menjaga produksi, maka perlu edukasi petani secara massif. Edukasi itu kan butuh biaya besar, maka pemerintah harus menambah anggaran untuk Dinas Pertanian," pungkasnya. (aln/c2/dwi) Editor : Safitri