Sudah 17 Desa Berstatus Mandiri

Safitri • Dipublikasikan Jumat, 18 November 2022 | 22:16 WIB
SANTAI: Mendes PDTT, Abdul Halim Iskandar bersama Mensos, Tri Risma Harini sebelum memberikan penghargaan kepada kepala desa mandiri.
SANTAI: Mendes PDTT, Abdul Halim Iskandar bersama Mensos, Tri Risma Harini sebelum memberikan penghargaan kepada kepala desa mandiri.
BADEAN, Radar Ijen - Dalam beberapa waktu terakhir, jumlah desa tertinggal di Bondowoso sudah tidak ada lagi. Sebaliknya, jumlah desa maju terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Bagi kepala desa yang menyandang status tersebut, mereka langsung mendapatkan penghargaan dari Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar, di hotel Grand Padis, kemarin (17/11).

BACA JUGA : Pasien Disabilitas di RSUD Meulaboh Dapat Layanan e-KTP Sehari Jadi

Berdasarkan informasi yang dihimpun Jawa Pos Radar Ijen, ada 17 desa yang sudah masuk dalam kategori desa maju. Jumlah tersebut tersebar di beberapa kecamatan yang ada. Meski begitu, tidak dapat dipastikan yang mendapat status ini tanpa kemiskinan. Artinya, desa mandiri masih dimungkinkan memiliki warga miskin. 

Abdul Halim Iskandar, Mendes PDTT mengatakan, dalam indeks desa membangun (IDM), sudah banyak desa yang berstatus mandiri. Bahkan, secara nasional jumlahnya melenibi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Mengingat targetnya hanya 5.000, sementara saat ini sudah ada 6.236 desa mandiri di Indonesia. "Termasuk di Bondowoso ini, juga tergolong banyak," katanya.

Khusus kepala desa mandiri, mereka langsung mendapatkan lencana sebagai wujud apresiasi atas capaian tertinggi kepala desa. Meski begitu, pria yang akrab disapa Gus Halim ini menegaskan desa mandiri bukan berarti dana desanya tidak disalurkan. Justru kata dia, desa mandiri membutuhkan lebih banyak anggaran. "Karena nanti ukurannya menjadi berubah," tegasnya.

Target yang harus dicapai oleh desa mandiri yakni pada ukuran SDGs Desa. Sebab desa mandiri, belum tentu desa yang tanpa kemiskinan. Artinya, desa mandiri masih dimungkinkan ada warga miskin. Namun ketika sudah masuk SDGs pertama, maka desa tersebut bisa dipastikan tanpa kemiskinan. "Tidak ada lagi desa tanpa kelaparan, artinya tidak ada lagi warga desa kena stunting," paparnya.

Oleh karena itu, anggaran untuk desa mandiri harus lebih banyak lagi. Apalagi berbicara SDM dan peningkatan ekonomi. Seperti halnya SDGs ketiga, pendidikan desa berkualitas, yang dianggap tidak akan pernah selesai. "Indonesia enggak akan pernah selesai berbicara tentang pendidikan," pungkasnya. (ham/fid) Editor : Safitri
Desa Bondowoso