BACA JUGA : Peredaran Obat Sirup di Bondowoso, Masih Ada Masyarakat yang Ingin Beli
Kepala Desa Gunung Sari, Kecamatan Maesan, Ansori, mengatakan, dari 2.700 kepala keluarga di wilayahnya, lebih dari setengah di antaranya berstatus petani dan memiliki lahan. Tapi, karena kurang maksimalnya penyusunan ERDKK pada tahun sebelumnya, jumlah masyarakat yang masuk dalam pendataan itu dan bisa menikmati pupuk bersubsidi hanya sekitar seribu KK. "Lebih dari separuh lahan tidak terdata di ERDKK. Makanya mereka tak dapat pupuk bersubsidi," katanya.
Carut-marutnya distribusi pupuk memang hampir terjadi setiap tahun. Akibatnya, petani mengalami kesulitan untuk mendapatkan pupuk. Bahkan meski ada, harganya di atas harga eceran tertinggi (HET). Selain itu, para penerima pupuk subsidi juga kerap terjadi tidak tepat sasaran.
Melihat kondisi tersebut, Ketua Komisi I DPRD Bondowoso Tohari menganggap penataan sistem pendistribusian merupakan salah satu jawaban atas permasalahan yang terjadi. Sebab, menurutnya, pendistribusian tidak akan pernah tepat selama perencanaan atau data penerima dalam ERDKK tidak tepat.
"Ketika saya tanya ke kelompok tani, ternyata ketuanya tak tahu anggotanya siapa saja. Sebaliknya, petani pun tak tahu-menahu soal kelompok tani," imbuhnya.
Selain itu, dia juga menegaskan, ERDKK-nya sudah benar, maka petani dipastikan mendapatkan pupuk bersubsidi sesuai dengan takaran yang telah diatur berdasarkan luas lahannya. Dengan demikian, pada tahun depan, hal serupa tidak akan terjadi lagi. "PPL, kelompok tani, semua bahan persyaratan bisa disusun sedemikian rupa untuk ERDKK tahun 2023," pungkasnya. (ham/c2/fid) Editor : Safitri