Bisa Jadi, KPM Lainnya juga Gadaikan KKS

Safitri • Dipublikasikan Kamis, 13 Oktober 2022 | 19:46 WIB
Photo
Photo
TENGGARANG, Radar Ijen - Adanya temuan keluarga penerima manfaat (KPM) yang menggadaikan Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS) membuat DPRD Bondowoso meradang. Oleh sebab itu, akan dilakukan pembahasan serius untuk mengantisipasi terjadinya hal yang sama.

BACA JUGA : Ada Data yang Salah Input

Ketua Komisi IV DPRD Bondowoso Kukuh Rahardjo mengatakan, tindakan KPM yang menggadaikan KKS-nya tentu merupakan hal yang dilarang. Sebab, semestinya kartu tersebut dipegang sendiri oleh yang bersangkutan. Selain itu, tindakan itu dapat merugikan bagi para penerima.  “Dampaknya, salah atu contohnya, semisal PIN kartunya terblokir. Hal ini tentu akan merepotkan dan mempersulit penerima sendiri,” terangnya.

Selain itu, Kukuh juga menyebut adanya penggadaian itu dapat membuat bantuan tidak tepat. Meskipun penerima tetap, jumlah bantuan yang diterima juga tidak tepat. Sebab, uang tersebut didapat dahulu dari menggadaikan KKS.

Meski begitu, pihaknya mengaku belum mengetahui datanya secara pasti berapa jumlah KPM yang menggadaikan KKS-nya. Mengingat, baru di Kecamatan Taman Krocok saja yang ditemukan hal demikian. Namun, tidak tertutup kemungkinan, di tempat lain juga terjadi hal yang sama. "Saya akan mendalami. Tentu harus diluruskan sesuai dengan aturan dan SOP yang ada," katanya.

Menurut anggota Fraksi Partai Golkar itu, tindakan tersebut dapat masuk dalam tindak pidana. Bahkan, bukan hanya penggadai, orang yang menerima gadai juga bisa terdampak. Sebelum hal tersebut terjadi, pihaknya menegaskan akan meluruskan sesuai dengan aturan yang ada. Meski demikian, Kukuh menduga masyarakat yang melakukan hal itu karena desakan ekonomi. "Mestinya pinjam dulu, nanti mengembalikannya setelah bantuannya cair. Itu boleh, daripada digadaikan," imbuhnya.

Lebih lanjut, Kukuh juga menegaskan akan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan Dinas Sosial. Agar tidak ditemukan kembali hal serupa dalam waktu mendatang. Serta tidak ada korban yang akan terjerat masalah hukum. (ham/c2/dwi)

  Editor : Safitri
Bondowoso