Duh Kah, Kartu Keluarga Sejahtera Digadaikan

Safitri • Dipublikasikan Rabu, 12 Oktober 2022 | 18:02 WIB
Photo
Photo
TAMAN KROCOK, Radar Ijen – Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) adalah kartu penanda bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), sehingga menjadi program pemerintah untuk mengatasi masyarakat kurang mampu. Namun, di Bondowoso justru ada keluarga penerima manfaat (KPM) yang menggadaikan KKS.

BACA JUGA : Tips Jitu, BBM Bisa Irit

Seperti yang ditemukan di Kecamatan Taman Krocok. Berdasarkan informasi yang dihimpun Jawa Pos Radar Ijen, penggadaian kartu dilakukan langsung oleh penerima bantuan atau KPM kepada oknum tertentu dengan kesepakatan yang ditentukan sebelumnya. Biasanya kartu akan dipegang KPM. Kemudian, pada saat pencairan bantuan, uangnya langsung diserahkan kepada oknum tersebut.

Harga gadainya pun beragam. Menyesuaikan dengan jumlah bantuan yang akan diterima. Jika bantuannya sebesar Rp 300 ribu, maka biasanya kartunya digadaikan dengan nominal di bawahnya, semisal Rp 200 ribu hingga Rp 250 ribu. Alasan masyarakat menggadaikan rata-rata karena masalah ekonomi.

Melihat fakta tersebut, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AKB) Bondowoso langsung mendatangi Kecamatan Taman Krocok. Setelah mendapatkan aduan dari masyarakat. Kepala Dinsos P3AKB Bondowoso Anisatul Hamidah menjelaskan, berdasarkan aturan yang berlaku, tindakan menggadaikan KKS adalah salah. Sebab, sebenarnya KKS tidak boleh dipegang orang lain, termasuk para pendampingnya. Kecuali memang sudah ada surat kuasa sebelumnya.

Anisatul menjelaskan, larangan tersebut bukan tanpa alasan. Melainkan memang terdapat beberapa risiko yang sangat riskan. Misalnya, kartunya digesek, kemudian terblokir karena salah PIN. "Tak boleh seorang pun punya hak terhadap KKS itu, kecuali yang bersangkutan. Tak boleh (digadaikan, Red), karena itu adalah kewajiban KPM untuk memegang sendiri," katanya.

Meski ada temuan penggadaian KKS, Anis menilai, hal tersebut memang dilakukan sendiri oleh KPM. Alasannya rata-rata untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Dikonfirmasi apakah tindakan tersebut masuk pidana, Anis menegaskan, bukan masuk dalam wilayahnya. Oleh sebab itu, Dinsos P3AKB bersama Polres Bondowoso turun memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. "Kami lakukan edukasi dulu. Kami sampaikan ke mereka nanti. Juga membuat surat pernyataan bahwa tidak akan menggadaikan lagi," tandasnya. (ham/c2/dwi) Editor : Safitri
Bondowoso