BACA JUGA : Kuota Perempuan Belum Tercapai, Bawaslu Jatim: Tak Ada Perpanjangan Lagi
Hal itu dikatakan oleh Sutriono, Ketua Komisi III DPRD Bondowoso. Menurutnya, dengan adanya UGG nantinya, akan banyak manfaat yang dirasakan oleh masyarakat, termasuk dampak ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, untuk mewujudkannya, organisasi perangkat daerah (OPD) yang tergabung di dalamnya harus bersinergi. "Ini bukan hanya tugas satu dinas saja. Di pemerintah daerah itu ada 16 OPD pengampu Ijen Geopark," katanya.
Selain berupaya untuk memenuhi pengajuan tersebut, belasan OPD yang terlibat juga dianggap harus bersinergi dan berperan aktif untuk mempertahankan status yang tinggal selangkah lagi didapat. Minimal untuk jangka waktu dua tahun mendatang, kualitas taman buminya tetap dijaga dan dilestarikan dengan baik.
Jika menjaga kelestarian atau hanya bergerak saat ada pengecekan saja, maka tidak tertutup kemungkinan status kelulusan Ijen Geopark masuk UGG itu akan sirna. Karena dianggap tidak memenuhi persyaratan. Selain itu, Sutriono juga menegaskan, fondasi terbentuknya Ijen Geopark sudah jauh-jauh hari dilakukan, bahkan dalam periode bupati sebelumnya.
Melihat hal itu, Sutriono menegaskan, 16 OPD pengampu harus tetap menjaga ritme perencanaan dan penganggarannya. Serta tidak kalah penting, mengajak masyarakat untuk turut berpartisipasi. Baik kepada pelaku usaha, penjaga situs, maupun pihak lainnya. Hal itu dianggap dapat menutupi minimnya anggaran yang ada di APBD Bondowoso.
Lebih lanjut, dia juga menyampaikan, dalam PAPBD beberapa waktu lalu, salah satu anggaran prioritas yang diajukan adalah pemenuhan amenitas, sarana, dan prasarana yang dibutuhkan di sejumlah situs Ijen Geopark. Sebab, hal itu juga menjadi salah satu rekomendasi dari tim asesor, beberapa waktu lalu. "Kami tinggal tunggu evaluasi dari Gubernur Jatim," pungkasnya. (Ham/c2/dwi)
Editor : Safitri