BACA JUGA : Akhirnya Mantan Kadinsos Bondowoso Ditahan
Sejak Januari hingga Agustus di tahun 2022 ini hampir sama dengan angka di tahun 2021. Tahun sebelumnya, dari Januari hingga Desember menunjukkan angka 197 perkara. Artinya, hanya selisih 26 perkara saja. Hal ini menjadi atensi terkait adanya pernikahan yang dilakukan tanpa payung hukum.
Ketua Bidang Panitera Muda Pengadilan Agama (PA) Bondowoso memastikan, pihaknya hanya bekerja dalam menerima perkara. Sementara, yang menjadi tupoksi untuk menjadikan angka itu sebagai atensi adalah pemerintah daerah.
Untuk menekan terjadinya pernikahan yang disahkan secara agama saja. "Kalau untuk menekan tingginya angka isbat nikah, kuncinya ada pada pemda," tegasnya kepada Jawa Pos Radar Ijen, kemarin.
Menurutnya, PA tidak punya peran pada tingginya perkara isbat nikah. Sebab, posisinya hanya sebagai penerima perkara. Menurutnya, pemerintah daerah perlu melakukan penyuluhan hukum dan sosialisasi kepada masyarakat untuk menekan angka tersebut. "Tugas pokok dan fungsi (tupoksi) pengadilan agama hanya menyelesaikan perkara saja," ucapnya.
Oleh karenanya, lanjut Tri Anita, kunci menurunkan dan menekan angka tersebut berada pada ranah pemerintah. Baik melalui sosialisasi maupun penyuluhan hukum. Sehingga, masyarakat bisa paham untuk melakukan pernikahan sesuai hukum. "Pengadilan Agama tidak bisa berbuat banyak," imbuhnya.
Apalagi masyarakat Bondowoso dengan kultur yang masih tertinggal. Pemahaman akan hal semacam itu perlu diberikan. Dengan pemahaman itu, angka isbat nikah di Bondowoso bisa semakin kecil.
Tahun ini, angka isbat nikah sejak awal bulan hingga Agustus hampir sama dengan angka di tahun 2021. "Berikan edukasi kepada masyarakat melalui penyuluhan hukum," pungkasnya. (aln/c2/fid)
Editor : Safitri