Turunkan Angka Perkawinan Anak

Safitri • Dipublikasikan Sabtu, 10 September 2022 | 19:51 WIB
MERENCANAKAN: Dialog bersama antarkepala dinas untuk menekan tingginya angka pernikahan dini di Bondowoso.
MERENCANAKAN: Dialog bersama antarkepala dinas untuk menekan tingginya angka pernikahan dini di Bondowoso.
BADEAN, Radar Ijen - Bondowoso merupakan kabupaten dengan tingkat perkawinan anak yang cukup tinggi. Sebagai rentetan akibat perkawinan anak tinggi dapat dilihat dari angka kematian ibu dan bayi juga cukup tinggi.

BACA JUGA : Maling Curi Uang Kotak Amal Masjid di Jember

Kondisi tersebut memerlukan kerja secara terus-menerus. Bahkan, tak hanya pada satu sektor. Melainkan beberapa sektor terkait harus bahu-membahu untuk menekan angka pernikahan dini. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AKB) Bondowoso Anisatul Hamidah menyampaikan, sebagai upaya menekan tingginya angka perkawinan anak,  terdapat gerakan yang dilakukan dengan cara bekerja sama. Yakni Dinas Pendidikan Bondowoso dan Kementerian Agama (Kemenag) Bondowoso.

Anis mengatakan, terdapat beberapa hal yang akan dilakukan. Yakni melalui gerakan sekolah atau madrasah zero perkawinan anak. Menurutnya, hal itu akan dilakukan melalui Sekolah Siaga Kependudukan (SSK). Pihaknya menuturkan, saat ini sudah ada 100 SSK. "Dinas Pendidikan siap akan menambah 35 SSK tingkat SD dan Kemenag siap akan membentuk 30 SSK tingkat MI," terangnya.

Anis menyatakan, SSK itu sedikit banyak sudah memberikan kontribusi besar pada penurunan angka perkawinan anak. Sebab, dalam SSK dilakukan integrasi materi kesehatan reproduksi, pencegahan perkawinan anak, penurunan stunting pada materi pelajaran, pojok kependudukan, serta kegiatan ekstra kurikuler.

Anis mengungkapkan, terdapat berapa siswa yang saat ini sudah tunangan sebelum lulus. Menurutnya, orang tua dan murid perlu memastikan bahwa mereka siap menuntaskan wajib belajar. "Karena budaya masyarakat. Jika sudah terjadi tunangan, seolah-olah sudah boleh dan halal pergi berdua ke mana saja," ucapnya.

Jika hal itu sudah terjadi, Anis menambahkan, maka sangat rentan terjadi kehamilan tidak diinginkan. Akibatnya, orang tua akan mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama dengan alasan telah hamil.

Selain itu, dirinya akan mengupayakan adanya deklarasi anak untuk tidak menikah sebelum usia 19 tahun. Perlu adanya komitmen wali murid dengan surat pernyataan agar tidak menikahkan anak di bawah usia tersebut. "Itu perlu dimulai dari sekarang. Selain menekan angka tingginya pernikahan dini, juga bermanfaat untuk mengurangi angka putus sekolah," urainya.

Anis berharap, ke depan beberapa pihak bisa melakukan kerja kolaboratif untuk menekan angka ketertinggalan di Bondowoso. Terutama angka pernikahan dini yang memiliki dampak secara langsung kepada kemajuan daerah.  (aln/c2/dwi) Editor : Safitri
Bondowoso