BACA JUGA : Modus Baru, Penjual Pil Koplo di Jember “Buka Praktik” di Atas Bukit
Hal tersebut tentu dapat berdampak buruk kepada masyarakat, khususnya petani kopi. Mengingat, harga jualnya yang jauh di bawah harga jual kopi yang sudah melewati berbagai proses terlebih dahulu. Bahkan, hal itu juga dapat berdampak semakin meredupnya brand BRK. Sebab, kopi yang dijual ke luar daerah tidak disertai dengan brand resmi yang sudah dimiliki.
Moehammad Fathorrazi, akademisi ekonomi dari Universitas Jember (Unej), mengatakan, barang-barang primer, khususnya hasil pertanian seperti kopi, akan lebih memiliki nilai ekonomis tinggi jika sudah melewati berbagai proses. Misalnya di roasting hingga dijadikan bubuk kopi. "Petani kopi akan menikmati kesejahteraan dengan pendapatan lebih tinggi," katanya.
Dikonfirmasi terkait adanya sistem ijon di petani, dia menegaskan, tentu akan merugikan para petani. Sebab, pasar belum mengetahui secara pasti seperti apa kualitas dan bentuk kopinya. Tapi, sudah dijual dengan harga yang terbilang cukup murah. "Tapi, jangan tergesa-gesa mengambil kesimpulan. Bahwa petani itu sudah salah, karena itu merugi," imbuhnya.
Menurutnya, penyebab petani melakukan penjualan dengan sistem ijon harus ditelusuri terlebih dahulu. Bisa saja mereka memiliki alasan tersendiri. Seperti ingin mendapatkan pemasukan dengan cara instan. Karenanya, tak jarang yang menjual kopi sejak masih berada di pohon, meski mereka sudah tahu akan rugi.
Selain itu, alasan lainnya yang bisa juga menjadi penyebab petani menjual dengan sistem ijon, menurutnya, adalah petani membutuhkan pemasukan untuk mencukupi kehidupan sehari-hari. Seperti membeli beras dan kebutuhan pokok lainnya. "Pengeluarannya sudah pasti, tidak dapat ditunda. Sementara, pendapatan yang ditunggu belum datang, hingga jalan keluarnya adalah penjualan sistem ijon itu," jelasnya.
Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Rozi itu juga menuturkan, penjualan sistem ijon ke luar daerah juga dapat menyebabkan lunturnya brand BRK dari kopi Bondowoso. Terlebih kopinya masih gelondongan. Akibatnya, sangat memungkinkan jika diberi label luar daerah. "Pemerintah harus hadir. Tapi jangan hanya menyalahkan petani," tegasnya.
Kehadiran pemerintah diharapkan dapat memecahkan permasalahan yang masih terjadi saat ini. Salah satu caranya membentuk kelembagaan yang khusus menangani penjualan kopi hingga tingkat ekspor. Termasuk mengatasi dua alasan tersebut. "Kalau sekarang tidak ada peran koperasi, mungkin pembinaannya tidak fokus. Atau mungkin permasalahan petani tidak dicarikan jalan keluarnya," pungkasnya. (c2/dwi) Editor : Safitri