Boleh Pasang Banner Capres Asal Punya Izin

Safitri • Dipublikasikan Sabtu, 23 Juli 2022 | 18:17 WIB
DIBERSIHKAN: Petugas satpol PP ketika menertibkan banner tokoh nasional dengan tulisan calon presiden 2024.
DIBERSIHKAN: Petugas satpol PP ketika menertibkan banner tokoh nasional dengan tulisan calon presiden 2024.
NANGKAAN, Radar Ijen - Sejumlah banner yang memperlihatkan tokoh nasional dengan tulisan calon presiden 2024 memang sering ditemukan di Bondowoso. Ternyata hal itu diperbolehkan, selama sudah memiliki izin dari instansi terkait. Terlebih tahapan pemilu, masih pendaftaran parpol. Sehingga tidak dapat disebut kampanye dan capres.

BACA JUGA : Profesi Barista Jadi Daya Tarik di Kalangan Mahasiswa

Seperti yang dikatakan oleh Junaidi, ketua KPU Bondowoso. Menurut dia, saat ini tahapan pemilu masih berada pada pendaftaran parpol. Oleh sebab itu, siapa pun yang mau memasang banner capres diperbolehkan. Dengan catatan, sudah memiliki izin dari pihak terkait. Serta sudah membayar pajak, sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Selain itu, tidak dapat memastikan tokoh nasional yang bertebaran, belum dapat dikatakan sebagai calon presiden. Mengingat belum ada tahapan resmi penetapan calon presiden dan wakil presiden oleh KPU pusat. "Pertama memang belum ada pendaftaran. Kedua belum ada partai politiknya, karena hari ini parpol masih dihadapkan dengan pendaftaran dirinya," terangnya.

Menurut dia, untuk ditetapkan sebagai calon presiden harus melewati beberapa tahapan penting. Mulai dadi pendaftaran, verifikasi dan lain sebagainya. Terlebih, untuk ditetapkan harus ada partai pengusung dan partai pendukung. Baru dapat ditetapkan keputusan calon presiden.

Dikonfirmasi apakah tidak termasuk kampanye dini, Jun menjelaskan, hingga saat ini memang masih menjadi perdebatan. Tapi hal itu juga masih dianggap sah sah saja. Lagi-lagi alasannya adalah karena tahapan masih pendaftaran parpol dan belum memasuki tahapan kampanye. "Masa kampanye ini terakhir. Baru setelah itu masa tenang," imbuhnya.

Ketika baliho yang dipasang oleh tim sukses atau pendukung tidak memiliki izin dan lain sebagainya, maka akan berhadapan dengan perda. Oleh sebab itu, penegak perda akan melakukan penertiban. "Ketika tidak berizin, maka perda atau perbup yang berlaku," pungkasnya. (ham/c1/fid) Editor : Safitri
Bondowoso