Harusnya Peraturan Ada Sebelum Konflik Muncul

Yohanes Pangestu • Dipublikasikan Selasa, 19 Juli 2022 | 18:51 WIB
SERIUS: Sejumlah akademisi dari 11 perguruan tinggi bersama Dinsos P3AKB Bondowoso ketika melakukan penyusunan raperdes dan RKD Pencegahan Pernikahan Anak.
SERIUS: Sejumlah akademisi dari 11 perguruan tinggi bersama Dinsos P3AKB Bondowoso ketika melakukan penyusunan raperdes dan RKD Pencegahan Pernikahan Anak.
WONOSARI, Radar Ijen - Persoalan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Bondowoso juga disoroti oleh akademisi. Salah satunya dosen Hukum Universitas Bondowoso (Unibo), Ach Abrori, yang menganggap perlu bagi pemerintah untuk menyusun perbup. Dengan begitu, ada regulasi secara detail guna meminimalisasi adanya kecemburuan antarperusahaan media.

BACA JUGA: Belok Mendadak, Emak-Emak di Jember Alami Luka Serius Akibat Kecelakaan

Ach Abrori mengaku, sejak awal mengikuti informasi tersebut, terutama pencairan dana advertorial yang dianggap tidak ada dasar, menurutnya pencairan dana itu tidak salah. Diskominfo memiliki wewenang untuk menentukannya. Namun, yang disayangkan adalah munculnya tuntutan adanya perbup untuk mengatur kerja sama media saat masalah sudah terjadi. "Terus beberapa tahun yang lalu kerja sama dengan media bagaimana?" katanya kepada Jawa Pos Radar Ijen, kemarin (17/7).

Abrori menganggap keteledoran Pemkab Bondowoso itu seharusnya dijadikan evaluasi besar-besaran. Menurutnya, pemerintah harus sadar bahwa peraturan dibuat untuk mengantisipasi kejadian terburuk. Sehingga, persoalan bisa dibendung karena ada regulasi yang dijadikan dasar. Mirisnya, mengapa harus ada masalah, baru perbup mau dikeluarkan. "Makanya, pemerintah harus memiliki cara berpikirnya jangka panjang. Sehingga bisa menjaga kemungkinan yang akan terjadi," urainya.

Tak hanya Pemkab Bondowoso, Abrori juga menyoroti fungsi DPRD sebagai bentuk legislasi. Selayaknya, sebagai bagian yang mengawasi kinerja, DPRD harus peka. “Kenapa baru saat ini disadari perlunya perbup,” ucapnya.

Beberapa tahun sebelumnya, kata dia, kenapa tidak dibuat dan diusulkan. "Mana ada perbup yang mengatur soal kerja sama itu di beberapa tahun sebelumnya. Tidak ada. Sekarang itu dibuat perbup karena ada persoalan di bawah," tegas pria yang sudah 12 tahun menjadi dosen hukum di Unibo itu.

Tak hanya itu, pria 59 tahun itu mengutarakan, Diskominfo Bondowoso sebagai leading sector memang memiliki kewenangan untuk menentukan langkah kerjanya. Namun, tentu harus dilandasi dengan regulasi yang jelas. "Adanya permintaan perbup hanya untuk mengatur, agar tidak ada kecemburuan sosial antarmedia,” paparnya. (aln/c2/dwi) Editor : Yohanes Pangestu
media Bondowoso