BACA JUGA: Belok Mendadak, Emak-Emak di Jember Alami Luka Serius Akibat Kecelakaan
Ach Abrori mengaku, sejak awal mengikuti informasi tersebut, terutama pencairan dana advertorial yang dianggap tidak ada dasar, menurutnya pencairan dana itu tidak salah. Diskominfo memiliki wewenang untuk menentukannya. Namun, yang disayangkan adalah munculnya tuntutan adanya perbup untuk mengatur kerja sama media saat masalah sudah terjadi. "Terus beberapa tahun yang lalu kerja sama dengan media bagaimana?" katanya kepada Jawa Pos Radar Ijen, kemarin (17/7).
Abrori menganggap keteledoran Pemkab Bondowoso itu seharusnya dijadikan evaluasi besar-besaran. Menurutnya, pemerintah harus sadar bahwa peraturan dibuat untuk mengantisipasi kejadian terburuk. Sehingga, persoalan bisa dibendung karena ada regulasi yang dijadikan dasar. Mirisnya, mengapa harus ada masalah, baru perbup mau dikeluarkan. "Makanya, pemerintah harus memiliki cara berpikirnya jangka panjang. Sehingga bisa menjaga kemungkinan yang akan terjadi," urainya.
Tak hanya Pemkab Bondowoso, Abrori juga menyoroti fungsi DPRD sebagai bentuk legislasi. Selayaknya, sebagai bagian yang mengawasi kinerja, DPRD harus peka. “Kenapa baru saat ini disadari perlunya perbup,” ucapnya.
Beberapa tahun sebelumnya, kata dia, kenapa tidak dibuat dan diusulkan. "Mana ada perbup yang mengatur soal kerja sama itu di beberapa tahun sebelumnya. Tidak ada. Sekarang itu dibuat perbup karena ada persoalan di bawah," tegas pria yang sudah 12 tahun menjadi dosen hukum di Unibo itu.
Tak hanya itu, pria 59 tahun itu mengutarakan, Diskominfo Bondowoso sebagai leading sector memang memiliki kewenangan untuk menentukan langkah kerjanya. Namun, tentu harus dilandasi dengan regulasi yang jelas. "Adanya permintaan perbup hanya untuk mengatur, agar tidak ada kecemburuan sosial antarmedia,” paparnya. (aln/c2/dwi) Editor : Yohanes Pangestu