Sosok Calon Bupati Mulai Bermunculan

Safitri • Dipublikasikan Kamis, 14 Juli 2022 | 21:51 WIB
MENARIK PERHATIAN: Salah seorang warga ketika menunjukan polling calon bupati Bondowoso 2024.
MENARIK PERHATIAN: Salah seorang warga ketika menunjukan polling calon bupati Bondowoso 2024.
DABASAH, Radar Ijen - Pemilihan bupati dan wakil bupati Bondowoso masih akan dilaksanakan pada 2024 mendatang. Tahapannya pun baru akan dimulai pada 29 Juli. Namun, beberapa waktu terakhir, sudah muncul polling online calon bupati. Terdapat lima nama yang muncul, salah satunya Bupati Bondowoso Salwa Arifin.

BACA JUGA : Harga Pupuk Belum Stabil

Tautan polling tersebut menyebar luas di masyarakat. Hingga kemarin (13/7) pukul 15.10 WIB, sudah terdapat 26.842 jawaban atau responden. Polling itu menyajikan lima opsi jawaban. Di antaranya Salwa Arifin selaku Bupati Bondowoso saat ini. Selain itu, Ahmad Dhafir, Ketua DPRD Bondowoso; Irwan Bachtiar Rahmat, Wakil Bupati saat ini; KH Hasyim Husnan, tokoh agama di Kecamatan Tamanan; serta Soekaryo, mantan Pj sekda Bondowoso.

Belum diketahui siapa pembuat dan yang pertama kali menyebarkan polling tersebut. Namun, diketahui bahwa pertama kali dibuat pada 7 Juni lalu. Ketua Komisioner KPU Bondowoso Junaidi mengaku sudah pernah mendapatkan tautan tersebut sebelumnya. Hal tersebut, menurutnya, merupakan bagian dari survei. Oleh sebab itu, tidak memerlukan izin dari KPU setempat. Sebab, yang harus mengajukan izin adalah lembaga pemantau. Salah satunya adalah pada waktu pencoblosan rekapitulasi, proses perhitungan, dan sebagainya. "Kalau polling itu dipersilakan. Sah-sah saja. Tak ada aturannya kalau polling itu," tegasnya.

Dikonfirmasi terkait tahapan Pemilu 2024, Junaidi menerangkan, pada tanggal 29 Juli hingga 31 Desember baru akan mulai dibuka pendaftaran partai politik. Jika dilihat berdasarkan rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), maka terdapat perbedaan mekanisme pendaftaran.

Junaidi menjelaskan, pada aturan yang lama, pendaftaran dilakukan dari pusat, wilayah, hingga tingkat kabupaten. Sementara hari ini, membaca rancangan PKPU tersebut, maka pendaftaran hanya dilakukan di tingkat pusat. "Tingkat wilayah atau kabupaten hanya menerima daftar kepengurusan, daftar keanggotaan yang dilengkapi KTA dan KTP," pungkasnya. (ham/c2/dwi)

  Editor : Safitri
Bondowoso