Saksi Mangkir, Sidang BK Ditunda

Safitri • Dipublikasikan Rabu, 6 Juli 2022 | 21:49 WIB
DISAYANGKAN: Direktur LP2KP ragukan alasan selesaikan LKPJ yang membuat Badan Kehormatan (BK) DPRD belum menindaklanjuti dugaan pemerasan oleh anggota Komisi IV DPRD Bondowoso.
DISAYANGKAN: Direktur LP2KP ragukan alasan selesaikan LKPJ yang membuat Badan Kehormatan (BK) DPRD belum menindaklanjuti dugaan pemerasan oleh anggota Komisi IV DPRD Bondowoso.
BADEAN, Radar Ijen – Kemarin, Badan Kehormatan (BK) DPRD Bondowoso bakal menggelar sidang kehormatan terkait dugaan pemerasan oleh oknum anggota dewan. Namun, sidang tersebut ditunda. Sebab, saksi yang diundang mangkir. Dari situ, BK diminta untuk jemput bola agar dugaan yang mencemarkan wakil rakyat ini segera klir.

Anggota BK DPRD Bondowoso Tohari membenarkan sidang tersebut batal digelar. Menurutnya, pihak media yang dimintai klarifikasi sedang berada di luar kota. Dalam surat undangan tersebut, rapat akan digelar pukul 13.00. Karena saksi tidak hadir, sidang dijadwalkan ulang.

Pemanggilan pertama sengaja dilayangkan kepada media tersebut. Sebab, menurutnya, pemberitaan itu menjadi sumber informasi yang harus dimintai klarifikasi pertama kali. "Dipanggil satu per satu, saat ini dari media, nanti Komisi IV dan OPD terkait," urainya.

Menurut Tohari, niat untuk dilakukannya klarifikasi tetap dilakukan. Namun, akan dijadwalkan kembali. Menurutnya, masih ada pembahasan lain yang perlu diselesaikan juga. "Kita akan undang ulang," tegasnya.

Sementara itu, Direktur Lembaga Pengkajian Perlindungan Korban Kebijakan Publik (LP2KP) Bondowoso Miftahul Huda menyesalkan kondisi tersebut. Miftah mengatakan, Badan Kehormatan DPRD Bondowoso harus jemput bola. "Harusnya lebih proaktif. Ini kan kayaknya lembek, padahal terkait nama baik lembaga dewan," sindirnya.

Badan Kehormatan DPRD selayaknya mendahulukan oknum anggotanya yang disebut-sebut melakukan pemerasan. Pemanggilan bisa dilakukan pada oknum atau OPD terkait. Sehingga, tidak memakan waktu yang lama. Sebab, berita tersebut terbit sudah sekitar sepekan lalu. "Kan tidak harus media yang dipanggil. Misalkan, oknum anggota DPRD yang diindikasikan sebagai pelakunya, setelah itu baru kepada medianya atau OPD-nya," pungkasnya. (mg5/c2/fid) Editor : Safitri
Bondowoso