Para Pendemo Minta Pemerintah Turun Tangan

Safitri • Dipublikasikan Selasa, 14 Juni 2022 | 22:23 WIB
MENYAMPAIKAN : Audiesi di dalam gedung rapat gabungan di DPRD Bondowoso.
MENYAMPAIKAN : Audiesi di dalam gedung rapat gabungan di DPRD Bondowoso.
KADEMANGAN, Radar Ijen – Pemangkasan gaji pekerja PT Indah Plywood Bondowoso yang berada di bawah naungan Bada Usaha Milik Negara (BUMN) membuat buruh menggelar aksi demonstrasi. Para pendemo meminta pemerintah untuk ikut andil dalam menyikapi persoalan tersebut. Sebab, pemotongan gaji terus berlanjut. Kisarannya sampai Rp 500 ribu.

BACA JUGA : Tunjukkan Kinerja Tingkatkan Layanan Masyarakat

Koordinator lapangan (korlap) aksi, Ilham Mulyadi, menuturkan, aksi tersebut merupakan upaya untuk mendapatkan titik temu persoalan. Menurutnya, mediasi antara pekerja dengan pihak perusahaan sudah dilakukan. Namun, belum ada titik temu. "Jujur saja sangat kecewa, karena kemarin disampaikan, pihak direktur dari pusat akan hadir," terangnya.

Dirinya mengatakan, pihak PT yang tidak hadir dianggap tidak punya iktikad baik. "Karena mereka tidak punya iktikad baik terhadap karyawan-karyawannya," ucapnya.

Sebelumnya, pekerja dengan pihak karyawan PT melakukan hearing. Namun, langkah itu tidak ada titik temu. Bahkan, para pekerja ingin melakukan aksi segel perusahaan tersebut. "Kami mengindahkan yang namanya kondusivitas di kabupaten. Kami aksi di pabrik. Setelah di pabrik, kami ke pemkab menemui perwakilan dari bupati," terangnya.

Ilham mengaku telah memiliki banyak temuan di PT Indah Plywood tentang manajemen yang dikatakan amburadul. Hal itu dibuktikan dengan tidak terbayarkannya gaji karyawan dari tahun 2020 hingga 2021. Bahkan, BPJS beberapa karyawan tidak terbayarkan. "Insyaallah mungkin besok kami langsung pelaporan ke polres," ujarnya.

Lebih parah lagi, terdapat pemotongan gaji dari pihak PT terhadap para karyawannya. Menurutnya, pemotongan tersebut sebesar 25 persen dari gaji yang harus diterima karyawan. Beberapa persoalan tersebut akan dibawa ke ranah hukum. "Ada sekitar Rp 400 ribu, ada yang Rp 500 ribu," tandasnya.

Tidak ada kejelasan terkait pemotongan gaji tersebut. Jika ada alasan yang dipergunakan untuk apa pun, seharusnya tertuang. Sementara, proses penggajian yang dilakukan masih menggunakan UMK lama. Karenanya, perlu keterbukaan dari Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) dan pihak pemerintah kabupaten. "Sedangkan tahun 2019, UMK Bondowoso sudah Rp 1,9 juta sekian," pungkasnya. (mg5/c2/fid) Editor : Safitri
Bondowoso Buruh