Tak Boleh Kelola Pokir Sendiri

Safitri • Dipublikasikan Sabtu, 11 Juni 2022 | 19:21 WIB
BERIKAN PEMAHAMAN: Ketua DPRD Bondowoso Ahmad Dhafir saat rapat di Gedung DPRD Bondowoso dan menyampaikan tentang pengelolaan anggaran pokir.
BERIKAN PEMAHAMAN: Ketua DPRD Bondowoso Ahmad Dhafir saat rapat di Gedung DPRD Bondowoso dan menyampaikan tentang pengelolaan anggaran pokir.
TENGGARANG, Radar Ijen - Ketua DPRD Bondowoso Ahmad Dhafir menegaskan, anggota dewan tidak boleh mengelola anggaran sendiri meski mempunyai jatah pokir. Bahkan menurutnya, jika mau masuk penjara, maka silakan kelola sendiri.

Dhafir mengatakan, anggaran yang diperoleh dari hasil pokok-pokok pikiran (pokir) yang dimiliki anggota DPRD Bondowoso digunakan untuk pembangunan dan kepentingan masyarakat. Kendati demikian, anggota dewan tidak boleh mengelolanya sendiri anggaran pokirnya. "Jika mau masuk penjara, ya silakan kelola anggaran pokir itu," ucapnya.

Menurut Dhafir, anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) disusun oleh eksekutif. Penyusunan itu bersumber dari musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang). Baik musrenbang dari tingkat desa, kecamatan, maupun kabupaten. Selain itu, dari hasil pokir yang dilakukan oleh dewan saat reses.

Hal itu, kata Dhafir, sudah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pokir DPRD. Disinggung soal nilai anggaran pokir dewan yang mencapai Rp 1 miliar, Dhafir tidak menampiknya. Dia mengakui bahwa dewan memang punya jatah pokir sebesar Rp 1 miliar. "Tahun kemarin pokirnya Rp 1 miliar per anggota dewan, tapi tahun ini Rp 300 juta," kata dia.

Meskipun tiap anggota dewan punya jatah pokir, dirinya kembali menegaskan dewan tidak boleh mengelolanya sendiri. “Nanti yang mengelola anggarannya adalah eksekutif, dewan hanya sebagai perantara aspirasi. Yang dijadikan rujukan pengajuan pokir untuk kepentingan masyarakat," imbuhnya.

Politisi PKB itu menambahkan, tidak semua aspirasi hasil reses, seperti aspirasi jalan rusak dan lainnya, dapat terakomodasi oleh dewan. Menurutnya, ada skala prioritas realisasi pokir tersebut. Saat DPRD Bondowoso turun ke masyarakat, ada aspirasi dari konstituen, maka kewajiban DPRD menampung dan menindaklanjutinya. “Itulah yang namanya pokir dewan," pungkasnya. (mg5/c2/dwi) Editor : Safitri
Bondowoso