Pansus Anggaran TP2D Harus Dihormati

Safitri • Dipublikasikan Rabu, 16 Februari 2022 | 23:14 WIB
BARU DILANTIK: Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) Kabupaten Bondowoso saat dilantik di pendapa bupati, tahun kemarin. Kini TP2D dikabarkan akan bubar.
BARU DILANTIK: Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) Kabupaten Bondowoso saat dilantik di pendapa bupati, tahun kemarin. Kini TP2D dikabarkan akan bubar.
TENGGARANG, Radar Ijen – Adanya panitia khusus (pansus) anggaran Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) Bondowoso ternyata menimbulkan pendapat berbeda di antara tubuh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bondowoso. Berbagai fraksi yang ada memiliki pandangan tersendiri terhadap adanya pansus itu.

Seperti yang disampaikan oleh Ketua Fraksi Partai Gerindra Bondowoso Abdul Majid. Dirinya menilai pembentukan panitia khusus (pansus) untuk anggaran Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) penting. Namun, kurang strategis dalam mengawal berjalannya pemerintahan di Bondowoso.

Walaupun demikian, munculnya pansus tersebut merupakan produk kesepakatan DPRD setempat, yang harus dihormati oleh sesama anggota dewan. Pria yang akrab dengan panggilan Majid ini menuturkan, seharusnya upaya yang dilakukan saat ini berfokus pada pengawalan terhadap program kesepakatan untuk 2022. Utamanya terkait anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) 2022. "Di mana kita mengalami defisit Rp 53 miliar," katanya.

Dengan adanya pansus itu, Majid menganggap sedikit mengganggu beberapa kegiatan yang ada di DPRD. Walaupun sebenarnya di tengah situasi itu, dia meyakini masih dapat disiasati sedemikian rupa. Selain itu, pihaknya juga menganggap secara verbal masyarakat sudah dapat menilai arah dari terbentuknya pansus tersebut. "Publik pro kontra, seakan-akan DPRD ini tidak ada pekerjaan lain, tidak ada kegiatan lain yang lebih penting," urainya.

Lebih lanjut, dia kemudian menuturkan APBD merupakan produk bersama antara DPRD bersama bupati. Termasuk di dalamnya penganggaran TP2D, yang sudah disepakati dalam perubahan APBD 2021. "Dilanjutkan di proses penganggaran APBD tahun 2022," katanya.

Kemudian, anggaran TP2D tersebut direalisasikan pada Desember 2021, yang sudah mendapatkan persetujuan dan penetapan dari Gubernur Jawa Timur. Semua proses, menurutnya sudah jelas dan klir. "Adapun nanti kalau ada persoalan indikasi, atau sampai ada penyalahgunaan wewenang atau sampai pada korupsi, maka BPK yang melaksanakan proses itu," imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Bondowoso Tohari menegaskan, Pansus Anggaran TP2D bukan dalam rangka mencari masalah. Honor tersebut, menurutnya, menjadi lampiran dalam perda APBD 2021. Dalam perda itu terdapat beberapa kesepakatan antara tim anggaran yang dipimpin oleh Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Bondowoso dengan Badan Anggaran (Banggar) yang dipimpin oleh Ketua DPRD. "Itu sudah bersepakat bahwa PABPD 2021, di dalamnya ada anggaran honor TP2D Rp 150 juta," imbuhnya.

Walaupun demikian, untuk pencairannya, menurut Tohari, berdasarkan yang disampaikan oleh Pj Sekda, akan dicairkan setelah adanya perubahan terhadap Perbub TP2D, sesuai dengan hasil fasilitasi dari gubernur. "Ternyata sekarang perbup itu kan tidak ada perubahan, kemudian ini dicairkan. Apakah ini tidak melanggar perda," bebernya.

Lebih lanjut, dia juga menegaskan adanya pansus itu sebagai langkah legislatif menjalankan fungsi kontrolnya. Sehingga eksekutif diharapkan berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku. "Jadi, jangan sering-sering melanggar aturan," pungkasnya. (ham/c2/lin) Editor : Safitri
Bondowoso