Juru Bicara Fraksi Gerindra Abdul Majid mengatakan, saat ini kasus Covid-19 masih tinggi. Dengan masih tingginya angka pasien, maka penanganan harus maksimal. Fraksi Gerindra mempertanyakan realisasi di triwulan I dan II. “Dalam memberikan edukasi pencegahan kepada masyarakat untuk memenuhi protokol kesehatan seperti apa,” terangnya, menanyakan kinerja eksekutif.
Nyatanya, sampai saat ini masih terjadi peningkatan. Pasien yang tertular sudah ada 10 orang yang meninggal dunia. Selain itu, totalnya sudah ada 544 pasien dan 35 di antaranya dirawat.
Catatan Fraksi Gerindra, selama ini ada 6 kali pergeseran alias refocusing. Hal itu tentunya menjadi kesulitan dalam melaksanakan percepatan pembangunan di tahun anggaran 2020. Maka, bagi dinas yang bertanggung jawab melaksanakan tugas penanggulangan korona, fraksi Gerindra minta penjabaran pelaksanaan kegiatan. “Berapa sasarannya, di mana target kegiatannya, dan berapa persen,” terangnya.
Fraksi Keadilan Sejahtera juga mengkritisi tentang pengendalian pandemi Covid-19. Pihaknya meminta dalam dokumen draf KU ahun 2020, terkait perubahan kebijakan belanja daerah disajikan sangat umum dan belum spesifik. Khususnya untuk mengatasi dan menangani pandemi Covid-19, juga dampaknya terhadap perekonomian daerah.
“Data tersebut belum menggambarkan perubahan kebijakan dalam KUA PPAS P-APBD 2020 untuk penanganan pandemi, dampak ekonomi dan sosial sebagaimana regulasi yang telah disebutkan sebelumnya,” jelas Fathurrasi, juru bicara fraksi.
Bahkan untuk penanganan, Fraksi Persatuan Pembangunan dan Demokrat (FPPD) memberikan masukan dana cadangan Pilkada 2023, tidak dianggarkan pada Perubahan APBD 2020. Sedianya anggaran yang difokuskan ke penanganan Covid-19. Editor : Safitri