RADAR JEMBER - Kontroversi mewarnai penyelenggaraan Piala Dunia FIFA 2026 setelah puluhan anggota Parlemen Eropa menyerukan penyelidikan terhadap Presiden FIFA, Gianni Infantino.
Desakan tersebut muncul menyusul keputusan FIFA yang mencabut sanksi larangan bermain penyerang Amerika Serikat, Folarin Balogun, sehingga tetap dapat tampil menghadapi Belgia pada babak gugur.
Keputusan itu menjadi sorotan karena pencabutan hukuman dilakukan setelah adanya komunikasi antara Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dengan Gianni Infantino.
Sejumlah anggota parlemen menilai peristiwa tersebut berpotensi mencederai prinsip independensi dan netralitas yang selama ini menjadi dasar penyelenggaraan kompetisi sepak bola internasional.
Anggota Parlemen Eropa Barry Andrews, Lara Wolters, dan Niels Fuglsang memimpin inisiatif untuk meminta Komite Etik FIFA melakukan penyelidikan terhadap proses pengambilan keputusan tersebut.
Hingga awal pekan ini, sedikitnya 35 anggota parlemen telah menandatangani surat dukungan agar investigasi segera dilakukan.
"Mengubah aturan mengenai skorsing kartu merah di tengah turnamen adalah sebuah aib dan bentuk penyimpangan terhadap keadilan." — Pernyataan bersama Barry Andrews, Lara Wolters, dan Niels Fuglsang. (8/7/2026)
Ketiga legislator itu juga mempertanyakan apakah terdapat tekanan politik yang memengaruhi keputusan FIFA.
Baca Juga: Empat Raksasa Dunia Berebut Tiket Final Piala Dunia 2026, Duel Sengit Tersaji Pekan Ini
Menurut mereka, olahraga seharusnya dijalankan berdasarkan aturan yang transparan dan tidak dipengaruhi kepentingan pihak mana pun.
"Keindahan olahraga terletak pada aturan yang tidak memihak dan transparan. Ketika tekanan politik menentukan siapa yang boleh bermain, rasa keadilan itu hilang." — Pernyataan anggota Parlemen Eropa. (8/7/2026)
Di sisi lain, FIFA membantah adanya campur tangan Presiden Gianni Infantino dalam keputusan tersebut.
Federasi menyatakan bahwa pencabutan sanksi terhadap Balogun merupakan keputusan independen dari Komite Disiplin FIFA, bukan keputusan presiden organisasi.
"Pencabutan sanksi merupakan keputusan Komite Disiplin FIFA." — Pernyataan resmi FIFA. (8/7/2026)
Kontroversi ini turut memicu perhatian organisasi hak asasi manusia FairSquare, yang mengumumkan akan mengajukan pengaduan kepada Komisi Etik Komite Olimpiade Internasional (IOC).
Organisasi tersebut menilai Gianni Infantino berpotensi melanggar prinsip netralitas politik yang menjadi salah satu nilai dasar dalam tata kelola olahraga internasional.
Meski belum ada bukti bahwa Gianni Infantino melakukan pelanggaran etik, desakan penyelidikan dari Parlemen Eropa menambah tekanan terhadap FIFA di tengah berlangsungnya Piala Dunia 2026.
Hasil penyelidikan, apabila nantinya dilakukan oleh Komite Etik FIFA, diperkirakan akan menjadi penentu apakah keputusan pencabutan sanksi terhadap Folarin Balogun benar-benar diambil secara independen atau dipengaruhi faktor di luar sepak bola.
Editor : M. Ainul Budi