Radar Jember – Presiden FIFA, Gianni Infantino, kini tengah menghadapi ancaman penyelidikan serius dari Komite Olimpiade Internasional (IOC).
Isu ini mencuat setelah FairSquare, sebuah organisasi nirlaba yang bergerak di bidang penelitian dan advokasi Hak Asasi Manusia (HAM) industri olahraga global, mengumumkan rencana pengajuan laporan resmi terkait dugaan pelanggaran prinsip netralitas politik oleh sang presiden.
Melansir laporan dari Reuters pada Kamis (9/7/2026), FairSquare menilai Infantino telah berulang kali mempertontonkan dukungan terbuka kepada Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump.
Tindakan tersebut dianggap menabrak kewajiban dasarnya untuk bersikap netral, baik sebagai pucuk pimpinan tertinggi FIFA maupun sebagai anggota aktif IOC.
Perseteruan ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari konflik lama. Pada Desember 2025, FairSquare sudah lebih dulu mengadukan Infantino ke Komite Etik FIFA atas tuduhan terang-terangan "menyatakan dukungan publik terhadap tindakan dan kebijakan Donald Trump".
Dalam laporan itu, FairSquare mendesak investigasi mendalam terkait latar belakang pembentukan FIFA Peace Prize, termasuk keputusan kontroversial memberikan penghargaan perdana tersebut kepada Trump di sela-sela acara undian Piala Dunia.
Mereka mempertanyakan apakah penghargaan itu merupakan kesepakatan Dewan FIFA atau cuma keputusan sepihak Infantino.
"Apabila Tuan Infantino bertindak secara sepihak tanpa kewenangan berdasarkan statuta FIFA, maka hal itu merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang sangat serius," tulis FairSquare dalam dokumen pengaduannya.
Ancaman Sanksi dan Aturan yang Dilanggar
Sikap politis Infantino dinilai melanggar Pasal 15 Kode Etik FIFA yang mewajibkan seluruh pejabat terasnya menjaga netralitas politik selama menjalankan tugas resmi.
Berdasarkan regulasi tersebut, pelanggar aturan ini bisa dijatuhi sanksi denda minimal 10.000 franc Swiss (sekitar 12.378 dolar AS) hingga skorsing larangan beraktivitas di dunia sepak bola selama maksimal dua tahun.
Hingga saat ini, FIFA masih bungkam dan belum memberikan respons resmi saat dihubungi pihak Reuters.
Di sisi lain, Presiden IOC Kirsty Coventry mengaku belum menerima berkas fisik pengaduan itu secara resmi, tetapi ia memastikan lembaga pengawas etik mereka siap bergerak. "Jelas, jika kami menerimanya, Komisi Etik akan menelaahnya," tegas Coventry.
Baca Juga: Ini Statistik Lengkap Jelang Duel Prancis vs Maroko Babak Perempat Final Piala Dunia 2026
Meskipun Sekretariat Kamar Investigasi Komite Etik FIFA telah mengonfirmasi penerimaan berkas FairSquare sejak akhir tahun lalu, belum ada tanda-tanda penyelidikan resmi dimulai.
Melalui surat yang dilihat oleh Reuters, FIFA berdalih bahwa proses investigasi pendahuluan baru bisa berjalan jika ada instruksi langsung dari Ketua Kamar Investigasi.
FIFA juga menggarisbawahi bahwa setiap laporan yang masuk tidak otomatis membuka proses etik. Selain itu, demi menjaga kerahasiaan, pihak pelapor tidak akan mendapatkan pembaruan informasi mengenai perkembangan perkara.
Gelombang Dukungan Reformasi dan Skandal Folarin Balogun
Gerakan bertajuk "Reboot" yang diinisiasi FairSquare menjelang Piala Dunia 2026 ini ternyata mendapat angin segar.
Pekan lalu, 50 anggota Parlemen Eropa dilaporkan telah menyurati Komite Etik FIFA demi mendukung pelaporan tersebut. Dukungan serupa juga mengalir dari Federasi Sepak Bola Norwegia yang meminta kejelasan status hukum atas pemberian FIFA Peace Prize kepada Trump.
Suasana di internal turnamen semakin memanas setelah FIFA mengambil keputusan kontroversial mencabut sanksi kartu penyerang AS, Folarin Balogun, tepat sebelum laga babak 16 besar kontra Belgia bergulir.
Publik menyoroti intervensi ini karena terjadi tak lama setelah Donald Trump meminta Infantino secara terbuka untuk meninjau ulang hukuman Balogun. Kendati demikian, Infantino dengan tegas membantah dirinya ikut campur dalam keputusan akhir pembebasan sanksi tersebut.
Editor : Imron Hidayatullahh