alexametrics
30.3 C
Jember
Sunday, 9 May 2021
Desktop_AP_Top Banner

Panitia Pilkades Tak Bisa Dibentuk Mendadak

Dewan: Tidak Sesuai Mekanisme, Musdes Harus Diulang

Mobile_AP_Top Banner
Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Rencana pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) resmi dijadwalkan pada 30 Agustus mendatang. Namun di balik itu, ada proses yang dinilai cukup dadakan. Yaitu tahapan pembentukan panitia pilkades digelar tanggal 30 April atau hari ini.

Ketua Komisi A DPRD Jember Tabroni menilai tahapan pembentukan panitia pilkades terkesan mendadak. Padahal langkah persiapan yang terburu-buru ini justru bisa menimbulkan kecurigaan di masyarakat.

Menurutnya, pembentukan panitia pilkades yang terlalu mendadak bisa membuat prosesnya tidak sesuai. Untuk itu diharapkan agar pembentukannya benar-benar dilakukan sesuai mekanisme musyawarah desa (musdes). “Ada beberapa pengaduan bahwa undangan musdes hanya kelompok tertentu. Untuk itu, kami minta musdes dilaksanakan sesuai mekanisme yang ada,” ucapnya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selaku lembaga yang berwenang membentuk panitia pilkades, kata dia, diharapkan mengundang seluruh stakeholder yang ada di desa. “Jangan sampai musdes hanya digelar oleh kelompok tertentu. Apalagi sampai ada intervensi dari pihak tertentu,” cetusnya.

Panitia pilkades yang rencananya dibentuk melalui musdes nantinya akan terdiri atas sembilan orang. Tiga orang dari unsur perangkat desa, tiga orang dari unsur lembaga yang ada di desa, dan tiga orang lagi dari unsur tokoh masyarakat.

“Kami minta dinas terkait turun melakukan pendampingan. Kalau ada panitia pilkades yang dibentuk tanpa musdes yang benar, maka pembentukan harus dilakukan ulang. Jangan sampai hasil musdes pembentukan justru akan melahirkan kecurigaan di masyarakat,” desak Tabroni.

Menanggapi hal tersebut, Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispemasdes) Adi Wijaya membenarkan proses tahapan pilkades itu. “Giat saat ini adalah menyusun usulan terkait panitia pilkades di tingkat desa melalui forum musdes,” katanya, kemarin (29/4).

Adi menjelaskan, penetapan dan sosialisasi teknis lebih lanjut akan dilangsungkan pascapenetapan perbup. “Hal-hal teknis akan ditangani Bidang Pemdes DPMD,” lanjut Adi.

Ditanya terkait adanya kesan pembentukan panitia pilkades dilakukan secara mendadak, Adi menegaskan, sudah ada sosialisasi, beberapa waktu yang lalu. Sosialisasi pembentukan panitia pilkades pun, kata dia, dilakukan di aula PB Sudirman.

Sementara itu, menurut Adi, proses tahapan pembentukan panitia pilkades relatif cepat. Dengan pertimbangan bahwa proses musdes bukan hal yang baru bagi desa. Adi juga mencontohkan penentuan RKP, BLT, dan beberapa hal lain juga melalui forum yang sama.

“Hal yang bersifat teknis akan dilakukan pendampingan pasca-terbentuknya panitia pilkades. Terlepas hal tersebut, kami akan segera evaluasi musdes pembentukan panitia pilkades,” tegasnya.

 

 

Jurnalis : Nur Hariri
Fotografer : Nur Hariri
Redaktur : Lintang Anis Bena Kinanti

- Advertisement -
Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Rencana pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) resmi dijadwalkan pada 30 Agustus mendatang. Namun di balik itu, ada proses yang dinilai cukup dadakan. Yaitu tahapan pembentukan panitia pilkades digelar tanggal 30 April atau hari ini.

Ketua Komisi A DPRD Jember Tabroni menilai tahapan pembentukan panitia pilkades terkesan mendadak. Padahal langkah persiapan yang terburu-buru ini justru bisa menimbulkan kecurigaan di masyarakat.

Menurutnya, pembentukan panitia pilkades yang terlalu mendadak bisa membuat prosesnya tidak sesuai. Untuk itu diharapkan agar pembentukannya benar-benar dilakukan sesuai mekanisme musyawarah desa (musdes). “Ada beberapa pengaduan bahwa undangan musdes hanya kelompok tertentu. Untuk itu, kami minta musdes dilaksanakan sesuai mekanisme yang ada,” ucapnya.

Mobile_AP_Half Page

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selaku lembaga yang berwenang membentuk panitia pilkades, kata dia, diharapkan mengundang seluruh stakeholder yang ada di desa. “Jangan sampai musdes hanya digelar oleh kelompok tertentu. Apalagi sampai ada intervensi dari pihak tertentu,” cetusnya.

Panitia pilkades yang rencananya dibentuk melalui musdes nantinya akan terdiri atas sembilan orang. Tiga orang dari unsur perangkat desa, tiga orang dari unsur lembaga yang ada di desa, dan tiga orang lagi dari unsur tokoh masyarakat.

“Kami minta dinas terkait turun melakukan pendampingan. Kalau ada panitia pilkades yang dibentuk tanpa musdes yang benar, maka pembentukan harus dilakukan ulang. Jangan sampai hasil musdes pembentukan justru akan melahirkan kecurigaan di masyarakat,” desak Tabroni.

Menanggapi hal tersebut, Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispemasdes) Adi Wijaya membenarkan proses tahapan pilkades itu. “Giat saat ini adalah menyusun usulan terkait panitia pilkades di tingkat desa melalui forum musdes,” katanya, kemarin (29/4).

Adi menjelaskan, penetapan dan sosialisasi teknis lebih lanjut akan dilangsungkan pascapenetapan perbup. “Hal-hal teknis akan ditangani Bidang Pemdes DPMD,” lanjut Adi.

Ditanya terkait adanya kesan pembentukan panitia pilkades dilakukan secara mendadak, Adi menegaskan, sudah ada sosialisasi, beberapa waktu yang lalu. Sosialisasi pembentukan panitia pilkades pun, kata dia, dilakukan di aula PB Sudirman.

Sementara itu, menurut Adi, proses tahapan pembentukan panitia pilkades relatif cepat. Dengan pertimbangan bahwa proses musdes bukan hal yang baru bagi desa. Adi juga mencontohkan penentuan RKP, BLT, dan beberapa hal lain juga melalui forum yang sama.

“Hal yang bersifat teknis akan dilakukan pendampingan pasca-terbentuknya panitia pilkades. Terlepas hal tersebut, kami akan segera evaluasi musdes pembentukan panitia pilkades,” tegasnya.

 

 

Jurnalis : Nur Hariri
Fotografer : Nur Hariri
Redaktur : Lintang Anis Bena Kinanti

Desktop_AP_Leaderboard 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Rencana pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) resmi dijadwalkan pada 30 Agustus mendatang. Namun di balik itu, ada proses yang dinilai cukup dadakan. Yaitu tahapan pembentukan panitia pilkades digelar tanggal 30 April atau hari ini.

Ketua Komisi A DPRD Jember Tabroni menilai tahapan pembentukan panitia pilkades terkesan mendadak. Padahal langkah persiapan yang terburu-buru ini justru bisa menimbulkan kecurigaan di masyarakat.

Menurutnya, pembentukan panitia pilkades yang terlalu mendadak bisa membuat prosesnya tidak sesuai. Untuk itu diharapkan agar pembentukannya benar-benar dilakukan sesuai mekanisme musyawarah desa (musdes). “Ada beberapa pengaduan bahwa undangan musdes hanya kelompok tertentu. Untuk itu, kami minta musdes dilaksanakan sesuai mekanisme yang ada,” ucapnya.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selaku lembaga yang berwenang membentuk panitia pilkades, kata dia, diharapkan mengundang seluruh stakeholder yang ada di desa. “Jangan sampai musdes hanya digelar oleh kelompok tertentu. Apalagi sampai ada intervensi dari pihak tertentu,” cetusnya.

Panitia pilkades yang rencananya dibentuk melalui musdes nantinya akan terdiri atas sembilan orang. Tiga orang dari unsur perangkat desa, tiga orang dari unsur lembaga yang ada di desa, dan tiga orang lagi dari unsur tokoh masyarakat.

“Kami minta dinas terkait turun melakukan pendampingan. Kalau ada panitia pilkades yang dibentuk tanpa musdes yang benar, maka pembentukan harus dilakukan ulang. Jangan sampai hasil musdes pembentukan justru akan melahirkan kecurigaan di masyarakat,” desak Tabroni.

Menanggapi hal tersebut, Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispemasdes) Adi Wijaya membenarkan proses tahapan pilkades itu. “Giat saat ini adalah menyusun usulan terkait panitia pilkades di tingkat desa melalui forum musdes,” katanya, kemarin (29/4).

Adi menjelaskan, penetapan dan sosialisasi teknis lebih lanjut akan dilangsungkan pascapenetapan perbup. “Hal-hal teknis akan ditangani Bidang Pemdes DPMD,” lanjut Adi.

Ditanya terkait adanya kesan pembentukan panitia pilkades dilakukan secara mendadak, Adi menegaskan, sudah ada sosialisasi, beberapa waktu yang lalu. Sosialisasi pembentukan panitia pilkades pun, kata dia, dilakukan di aula PB Sudirman.

Sementara itu, menurut Adi, proses tahapan pembentukan panitia pilkades relatif cepat. Dengan pertimbangan bahwa proses musdes bukan hal yang baru bagi desa. Adi juga mencontohkan penentuan RKP, BLT, dan beberapa hal lain juga melalui forum yang sama.

“Hal yang bersifat teknis akan dilakukan pendampingan pasca-terbentuknya panitia pilkades. Terlepas hal tersebut, kami akan segera evaluasi musdes pembentukan panitia pilkades,” tegasnya.

 

 

Jurnalis : Nur Hariri
Fotografer : Nur Hariri
Redaktur : Lintang Anis Bena Kinanti

Mobile_AP_Rectangle 2
Desktop_AP_Skyscraper
Desktop_AP_Leaderboard 2
Desktop_AP_Rectangle 1

BERITA TERKINI

Perketat dengan 5 Pos Penyekatan

Masih Megah Meski Tak Berfungsi

Hanya Dijual Lewat Daring

Kemangi, Kunci Wangi Alami

Desktop_AP_Half Page

Wajib Dibaca

Desktop_AP_Rectangle 2
×

Info!

Mau Langganan Koran, Info Iklan Cetak dan Iklan Online

× Info Langganan Koran