alexametrics
30.3 C
Jember
Sunday, 9 May 2021
Desktop_AP_Top Banner

Pinjamkan Bendera, Terima Ratusan Juta

- Modus Korupsi Pasar Manggisan Jilid II

- Berkas Siap Dilimpahkan ke Tipikor

Mobile_AP_Top Banner
Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Skandal korupsi pembangunan Pasar Manggisan jilid II memasuki babak baru. Kini, dua tersangka yang merupakan pemilik perusahaan pemenang tender serta kuasa direkturnya telah menjalani serangkaian penyidikan. Mereka bakal menghadapi palu sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya. Ini setelah Kejaksaan Negeri (Kejari) Jember menyelesaikan berkas penyidikan, dan siap melakukan pelimpahan tahap dua, kemarin (21/4).

Hasil penyidikan itu terungkap modus operandi yang dilakukan dua tersangka dalam menggarong duit negara. Agus Salim (AS), Direktur PT Dita Putri Waranawa, perusahaan pemenang tender, sebenarnya tak pernah bekerja. Setelah memenangkan kontrak senilai Rp 8 miliar lebih, dia meminjamkan bendera perusahaannya kepada Hadi Sakti alias MHS. Sebagai legalitas, AS mengeluarkan surat penunjukan kuasa direktur kepada MHS. Selanjutnya, MHS yang memodali proyek itu, sekaligus yang menjalankan pembangunan Pasar Manggisan.

Pada perjalanannya, peminjaman bendera itu tidaklah gratis. AS menerima persekot Rp 200 juta lebih dari MHS. Uang ratusan juta itu sebagai bentuk kompensasi karena pengerjaan proyek Pasar Manggisan diserahkan kepada MHS. Kongsi kedua tersangka ini terbangun karena mereka sama-sama berasal dari Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Namun, AS sekarang tinggal di Jakarta. Tak lagi di daerah asalnya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Kepala Kejari Jember Zullikar Tanjung menjelaskan perkembangan kasus rasuah Pasar Manggisan tersebut. Menurut dia, saat ini perkara itu sudah memasuki pelimpahan tahap dua. Berkas dari penyidik sudah lengkap dan telah diserahkan ke jaksa penuntut umum (JPU). Selanjutnya, siap dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Surabaya untuk disidangkan. “Dalam waktu dekat nanti akan dilakukan pelimpahan ke pengadilan tipikor,” tuturnya, saat konferensi pers di kantor kejaksaan setempat, kemarin (21/4)

Zullikar memaparkan, peran AS adalah sebagai direktur PT Dita Putri Waranawa, perusahaan pemenang tender. Sementara tersangka lainnya, MHS, sebenarnya bukan karyawan PT Dita Putri Waranawa. Namun, dalam pekerjaan pembangunan Pasar Manggisan, MHS yang punya peran penting dalam menjalankan perusahaan. “Jadi, tersangka MHS itu tidak masuk struktur organisasi perusahaan milik AS,” terangnya.

Sampai saat ini, kerugian negara ditaksir mencapai Rp 1,3 miliar. Apakah akan ada tersangka baru di Pasar Manggisan? Zullikar mengatakan, masih melihat perkembangan nantinya.

Lalu, bila perusahaan secara korporasi bersama-sama melakukan korupsi dan merugikan negara, apakah bisa dicabut atau ditutup? “Tidak menuntut kemungkinan untuk menutup perusahan tersebut. Karena kami punya Datun (Perdata Tata Usaha Negara, Red) yang punya kewenangan pembubaran perusahaan,” urainya. Namun, untuk sementara ini pihaknya tidak mau ke arah sana, karena masih fokus pada pokok persoalan dulu.

Sementara itu, Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Jember Setyo Adhi Wicaksono menambahkan, secara sederhana tersangka MHS ini meminjam bendera perusahaan dari AS. Tentunya, kata dia, AS mendapatkan komisi atas peminjaman perusahaan tersebut. Berapa nominal fee tersebut? Yang jelas, kata Setyo, lebih dari Rp 200 juta.

Diketahui sebelumnya, Agus Salim menjadi buronan dan akhirnya tertangkap di sebuah hotel di daerah Jakarta, akhir Maret kemarin. Kedua tersangka AS dan MHS sejatinya telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi Pasar Manggisan pada 7 Januari lalu.

Pengembangan kasus korupsi Pasar Manggisan jilid II itu berdasarkan hasil pengembangan perkara korupsi dengan surat perintah yang diterbitkan 12 November 2020 lalu. Sebelumnya, dalam putusan Pengadilan Tipikor Surabaya yang menjerat empat terdakwa, ada dugaan keterlibatan orang lain dalam perkara rasuah ini. Munculnya keterangan dua tersangka baru tersebut juga berdasarkan fakta persidangan dari terdakwa Edhi Sandi Abdurahman pada sidang tipikor, 15 September 2020. Edhi Sandi masih terhubung kerabat dengan Agus Salim.

Dalam kasus korupsi Pasar Manggisan jilid I, terdapat empat terdakwa yang disidangkan di pengadilan tipikor. Yaitu Irawan Sugeng alias Dodik, direktur dan pemilik PT Maksi Solusi Enjinering (PT MSE), yang merupakan konsultan perencana proyek Pasar Manggisan. Dia divonis bebas oleh majelis hakim PN Tipikor Surabaya.

Nasib Dodik berbeda dengan tiga terdakwa lainnya. M Fariz Nurhidayat, pegawai PT MSE, justru divonis 5 tahun penjara, denda Rp 200 juta, serta mengganti kerugian negara sekitar Rp 90 juta. Sedangkan lainnya, Anas Maruf, mantan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jember, divonis 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta. Sementara itu, Edhi Sandi dijatuhi hukuman paling berat, yakni 6 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 2 bulan kurungan. Edy juga harus mengganti kerugian negara sebesar Rp 1 miliar.

 

 

Jurnalis : Dwi Siswanto
Fotografer : Dwi Siswanto
Redaktur : Mahrus Sholih

- Advertisement -
Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Skandal korupsi pembangunan Pasar Manggisan jilid II memasuki babak baru. Kini, dua tersangka yang merupakan pemilik perusahaan pemenang tender serta kuasa direkturnya telah menjalani serangkaian penyidikan. Mereka bakal menghadapi palu sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya. Ini setelah Kejaksaan Negeri (Kejari) Jember menyelesaikan berkas penyidikan, dan siap melakukan pelimpahan tahap dua, kemarin (21/4).

Hasil penyidikan itu terungkap modus operandi yang dilakukan dua tersangka dalam menggarong duit negara. Agus Salim (AS), Direktur PT Dita Putri Waranawa, perusahaan pemenang tender, sebenarnya tak pernah bekerja. Setelah memenangkan kontrak senilai Rp 8 miliar lebih, dia meminjamkan bendera perusahaannya kepada Hadi Sakti alias MHS. Sebagai legalitas, AS mengeluarkan surat penunjukan kuasa direktur kepada MHS. Selanjutnya, MHS yang memodali proyek itu, sekaligus yang menjalankan pembangunan Pasar Manggisan.

Pada perjalanannya, peminjaman bendera itu tidaklah gratis. AS menerima persekot Rp 200 juta lebih dari MHS. Uang ratusan juta itu sebagai bentuk kompensasi karena pengerjaan proyek Pasar Manggisan diserahkan kepada MHS. Kongsi kedua tersangka ini terbangun karena mereka sama-sama berasal dari Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Namun, AS sekarang tinggal di Jakarta. Tak lagi di daerah asalnya.

Mobile_AP_Half Page

Kepala Kejari Jember Zullikar Tanjung menjelaskan perkembangan kasus rasuah Pasar Manggisan tersebut. Menurut dia, saat ini perkara itu sudah memasuki pelimpahan tahap dua. Berkas dari penyidik sudah lengkap dan telah diserahkan ke jaksa penuntut umum (JPU). Selanjutnya, siap dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Surabaya untuk disidangkan. “Dalam waktu dekat nanti akan dilakukan pelimpahan ke pengadilan tipikor,” tuturnya, saat konferensi pers di kantor kejaksaan setempat, kemarin (21/4)

Zullikar memaparkan, peran AS adalah sebagai direktur PT Dita Putri Waranawa, perusahaan pemenang tender. Sementara tersangka lainnya, MHS, sebenarnya bukan karyawan PT Dita Putri Waranawa. Namun, dalam pekerjaan pembangunan Pasar Manggisan, MHS yang punya peran penting dalam menjalankan perusahaan. “Jadi, tersangka MHS itu tidak masuk struktur organisasi perusahaan milik AS,” terangnya.

Sampai saat ini, kerugian negara ditaksir mencapai Rp 1,3 miliar. Apakah akan ada tersangka baru di Pasar Manggisan? Zullikar mengatakan, masih melihat perkembangan nantinya.

Lalu, bila perusahaan secara korporasi bersama-sama melakukan korupsi dan merugikan negara, apakah bisa dicabut atau ditutup? “Tidak menuntut kemungkinan untuk menutup perusahan tersebut. Karena kami punya Datun (Perdata Tata Usaha Negara, Red) yang punya kewenangan pembubaran perusahaan,” urainya. Namun, untuk sementara ini pihaknya tidak mau ke arah sana, karena masih fokus pada pokok persoalan dulu.

Sementara itu, Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Jember Setyo Adhi Wicaksono menambahkan, secara sederhana tersangka MHS ini meminjam bendera perusahaan dari AS. Tentunya, kata dia, AS mendapatkan komisi atas peminjaman perusahaan tersebut. Berapa nominal fee tersebut? Yang jelas, kata Setyo, lebih dari Rp 200 juta.

Diketahui sebelumnya, Agus Salim menjadi buronan dan akhirnya tertangkap di sebuah hotel di daerah Jakarta, akhir Maret kemarin. Kedua tersangka AS dan MHS sejatinya telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi Pasar Manggisan pada 7 Januari lalu.

Pengembangan kasus korupsi Pasar Manggisan jilid II itu berdasarkan hasil pengembangan perkara korupsi dengan surat perintah yang diterbitkan 12 November 2020 lalu. Sebelumnya, dalam putusan Pengadilan Tipikor Surabaya yang menjerat empat terdakwa, ada dugaan keterlibatan orang lain dalam perkara rasuah ini. Munculnya keterangan dua tersangka baru tersebut juga berdasarkan fakta persidangan dari terdakwa Edhi Sandi Abdurahman pada sidang tipikor, 15 September 2020. Edhi Sandi masih terhubung kerabat dengan Agus Salim.

Dalam kasus korupsi Pasar Manggisan jilid I, terdapat empat terdakwa yang disidangkan di pengadilan tipikor. Yaitu Irawan Sugeng alias Dodik, direktur dan pemilik PT Maksi Solusi Enjinering (PT MSE), yang merupakan konsultan perencana proyek Pasar Manggisan. Dia divonis bebas oleh majelis hakim PN Tipikor Surabaya.

Nasib Dodik berbeda dengan tiga terdakwa lainnya. M Fariz Nurhidayat, pegawai PT MSE, justru divonis 5 tahun penjara, denda Rp 200 juta, serta mengganti kerugian negara sekitar Rp 90 juta. Sedangkan lainnya, Anas Maruf, mantan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jember, divonis 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta. Sementara itu, Edhi Sandi dijatuhi hukuman paling berat, yakni 6 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 2 bulan kurungan. Edy juga harus mengganti kerugian negara sebesar Rp 1 miliar.

 

 

Jurnalis : Dwi Siswanto
Fotografer : Dwi Siswanto
Redaktur : Mahrus Sholih

Desktop_AP_Leaderboard 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Skandal korupsi pembangunan Pasar Manggisan jilid II memasuki babak baru. Kini, dua tersangka yang merupakan pemilik perusahaan pemenang tender serta kuasa direkturnya telah menjalani serangkaian penyidikan. Mereka bakal menghadapi palu sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya. Ini setelah Kejaksaan Negeri (Kejari) Jember menyelesaikan berkas penyidikan, dan siap melakukan pelimpahan tahap dua, kemarin (21/4).

Hasil penyidikan itu terungkap modus operandi yang dilakukan dua tersangka dalam menggarong duit negara. Agus Salim (AS), Direktur PT Dita Putri Waranawa, perusahaan pemenang tender, sebenarnya tak pernah bekerja. Setelah memenangkan kontrak senilai Rp 8 miliar lebih, dia meminjamkan bendera perusahaannya kepada Hadi Sakti alias MHS. Sebagai legalitas, AS mengeluarkan surat penunjukan kuasa direktur kepada MHS. Selanjutnya, MHS yang memodali proyek itu, sekaligus yang menjalankan pembangunan Pasar Manggisan.

Pada perjalanannya, peminjaman bendera itu tidaklah gratis. AS menerima persekot Rp 200 juta lebih dari MHS. Uang ratusan juta itu sebagai bentuk kompensasi karena pengerjaan proyek Pasar Manggisan diserahkan kepada MHS. Kongsi kedua tersangka ini terbangun karena mereka sama-sama berasal dari Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Namun, AS sekarang tinggal di Jakarta. Tak lagi di daerah asalnya.

Kepala Kejari Jember Zullikar Tanjung menjelaskan perkembangan kasus rasuah Pasar Manggisan tersebut. Menurut dia, saat ini perkara itu sudah memasuki pelimpahan tahap dua. Berkas dari penyidik sudah lengkap dan telah diserahkan ke jaksa penuntut umum (JPU). Selanjutnya, siap dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Surabaya untuk disidangkan. “Dalam waktu dekat nanti akan dilakukan pelimpahan ke pengadilan tipikor,” tuturnya, saat konferensi pers di kantor kejaksaan setempat, kemarin (21/4)

Zullikar memaparkan, peran AS adalah sebagai direktur PT Dita Putri Waranawa, perusahaan pemenang tender. Sementara tersangka lainnya, MHS, sebenarnya bukan karyawan PT Dita Putri Waranawa. Namun, dalam pekerjaan pembangunan Pasar Manggisan, MHS yang punya peran penting dalam menjalankan perusahaan. “Jadi, tersangka MHS itu tidak masuk struktur organisasi perusahaan milik AS,” terangnya.

Sampai saat ini, kerugian negara ditaksir mencapai Rp 1,3 miliar. Apakah akan ada tersangka baru di Pasar Manggisan? Zullikar mengatakan, masih melihat perkembangan nantinya.

Lalu, bila perusahaan secara korporasi bersama-sama melakukan korupsi dan merugikan negara, apakah bisa dicabut atau ditutup? “Tidak menuntut kemungkinan untuk menutup perusahan tersebut. Karena kami punya Datun (Perdata Tata Usaha Negara, Red) yang punya kewenangan pembubaran perusahaan,” urainya. Namun, untuk sementara ini pihaknya tidak mau ke arah sana, karena masih fokus pada pokok persoalan dulu.

Sementara itu, Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Jember Setyo Adhi Wicaksono menambahkan, secara sederhana tersangka MHS ini meminjam bendera perusahaan dari AS. Tentunya, kata dia, AS mendapatkan komisi atas peminjaman perusahaan tersebut. Berapa nominal fee tersebut? Yang jelas, kata Setyo, lebih dari Rp 200 juta.

Diketahui sebelumnya, Agus Salim menjadi buronan dan akhirnya tertangkap di sebuah hotel di daerah Jakarta, akhir Maret kemarin. Kedua tersangka AS dan MHS sejatinya telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi Pasar Manggisan pada 7 Januari lalu.

Pengembangan kasus korupsi Pasar Manggisan jilid II itu berdasarkan hasil pengembangan perkara korupsi dengan surat perintah yang diterbitkan 12 November 2020 lalu. Sebelumnya, dalam putusan Pengadilan Tipikor Surabaya yang menjerat empat terdakwa, ada dugaan keterlibatan orang lain dalam perkara rasuah ini. Munculnya keterangan dua tersangka baru tersebut juga berdasarkan fakta persidangan dari terdakwa Edhi Sandi Abdurahman pada sidang tipikor, 15 September 2020. Edhi Sandi masih terhubung kerabat dengan Agus Salim.

Dalam kasus korupsi Pasar Manggisan jilid I, terdapat empat terdakwa yang disidangkan di pengadilan tipikor. Yaitu Irawan Sugeng alias Dodik, direktur dan pemilik PT Maksi Solusi Enjinering (PT MSE), yang merupakan konsultan perencana proyek Pasar Manggisan. Dia divonis bebas oleh majelis hakim PN Tipikor Surabaya.

Nasib Dodik berbeda dengan tiga terdakwa lainnya. M Fariz Nurhidayat, pegawai PT MSE, justru divonis 5 tahun penjara, denda Rp 200 juta, serta mengganti kerugian negara sekitar Rp 90 juta. Sedangkan lainnya, Anas Maruf, mantan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jember, divonis 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta. Sementara itu, Edhi Sandi dijatuhi hukuman paling berat, yakni 6 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 2 bulan kurungan. Edy juga harus mengganti kerugian negara sebesar Rp 1 miliar.

 

 

Jurnalis : Dwi Siswanto
Fotografer : Dwi Siswanto
Redaktur : Mahrus Sholih

Mobile_AP_Rectangle 2
Desktop_AP_Skyscraper
Desktop_AP_Leaderboard 2
Desktop_AP_Rectangle 1

BERITA TERKINI

Perketat dengan 5 Pos Penyekatan

Masih Megah Meski Tak Berfungsi

Hanya Dijual Lewat Daring

Desktop_AP_Half Page

Wajib Dibaca

Desktop_AP_Rectangle 2
×

Info!

Mau Langganan Koran, Info Iklan Cetak dan Iklan Online

× Info Langganan Koran