BEBERAPA waktu yang lalu saya mendapati berita yang sangat langka, DPC PDIP Jember memberikan pernyataan yang mengagetkan. DPC meminta maaf atas kesalahan dalam mengusung bupati Jember 2014-2020 atas carut marutnya birokrasi dan tata kelola pemerintahan Kabupaten Jember menyebabkan terbitnya surat putusan Menteri Dalam Negeri bernomor 700/12429/SJ tertanggal 11 November 2019. Tulisan ini tidak berusaha untuk melakukan sebuah penghakiman atas apa yang terjadi di Jember, tulisan ini menyoroti sikap DPC PDIP Jember yang saya anggap aneh di era Revolusi Industri 4.0 ini.

Walau terlihat aneh, akan tetapi permohonan maaf ini tidak asing di politik dunia. Ada beberapa tokoh politik yang meminta maaf. Misal, Presiden Filipina Rodrigo Duterte menyatakan penyesalannya karena menyebut Presiden Obama dengan kalimat yang tidak pantas. Lalu Presiden Bill Clinton menyampaikan permohonan maaf atas perselingkuhannya dengan Monica Lewinsky.

Selain itu, mantan Sekretaris Pertahanan Robert McNamara menyampaikan penyesalan atas kesalahan dalam perencanaan Perang Vietnam. Robert McNamara menjabat sebagai Sekretaris Pertahanan untuk John F. Kennedy dan Lyndon B. Johnson, dan memainkan peran penting dalam Perang Vietnam.

Pada Oktober 2015, mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair meminta maaf atas “kesalahan” yang dilakukan dalam invasi pimpinan-AS ke Irak pada tahun 2003. Blair juga mengatakan ada “elemen kebenaran” dalam klaim bahwa invasi adalah penyebab utama kebangkitan kelompok Negara Islam, dalam sebuah wawancara dengan CNN’s Fareed Zakaria.

Mantan Presiden Ronald Reagan juga mengungkapkan penyesalan saat berurusan dengan negara Iran. Pada Januari 1987, selama siaran State of the Union Presiden Reagan mengakui bahwa “kesalahan serius dibuat” dalam berurusan dengan Iran dalam upaya untuk menjamin pembebasan tujuh sandera Amerika yang ditahan di Libanon.

Pernyataan meminta maaf DPC yang disampaikan terbuka kepada media tentu saja memberikan sebuah kontroversi tersendiri. Mengingat yang mengusung bupati Jember dimotori oleh PDIP Jember. Melalui tahapan-tahapan yang sangat ketat. Dari mulai pendaftaran, sekolah kader, membuat simpul-simpul relawan, berdarah-darah dalam mendukung calon bupati pada pemilihan 2014. Bahkan pasca pemilihan, satu hingga dua tahun kemudian para pendukung pun masih berdarah-darah mendukung bupati terpilih.

Permohonan maaf ini pasti akan mendapat pro kontra di masyarakat. Yang pro tentu saja bersorak sorai atas pernyataan ini. Karena kekuatan besar di Jember berusaha untuk membentuk arah baru kepemimpinan. Langkah DPC PDIP Jember ini memberikan angin sejuk untuk membuat sebuah simpul perjuangan baru untuk mengusung calon bupati yang baru.

Yang kontra pasti berpendapat pernyataan yang terlambat. Mengingat harusnya kalau memang bersalah, harusnya minta maaf sebelumnya. Pendapat yang muncul adalah ada upaya lain yang berusaha dilakukan di balik permohnan maaf tersebut. Peribahasa yang tepat adalah ada udang di balik batu.

Walaupun sebenarnya, bila mengamati perjalanan politiknya dari lima tahun yang lalu maka tidak akan semudah itu menyampaikan bahwa hal itu sudah terlambat atau ada udang di balik batu.

Kenapa? Karena permohonan maaf yang disampaikan sekretaris DPC PDIP Jember terjadi setelah adanya suksesi DPC PDIP Jember dengan pergantian ketua DPC. Di tingkat dewan pun, muncul nama baru, di mana anggota DPRD Kab Jember dari PDIP diisi empat wajah baru dari tujuh anggota DPRD.

Dengan pergantian tersebut, muncul wajah baru dari ketua DPC hingga anggota dewannya, pasti muncul diskursus, sehingga muncul pernyataan permohonan maaf. Berbeda pernyataan pasca pilkada 2014, di mana komposisi DPC PDIP Jember masih mendukung bupati.

Menurut pendapat saya apa yang dilakukan PDIP ini adalah hal yang unik, di tengah berlomba-lombanya partai mendapatkan dukungan. PDIP malah menyatakan permohonan maaf. Mengapa demikian?

Alasannya ada empat. Yang pertama langka, jarang ada partai yang memohon maaf atas kesalahan dengan mengusung calon pilkada yang tidak sesuai ekspektasi partai maupun masyarakat. Selama ini tidak pernah sekalipun saya mendengar bahwa ada partai di Jember yang meminta maaf atas pilihannya mengusung pemimpin yang ternyata ketika memimpin malah tidak sesuai ekspektasi.

Mungkin karena, partai apapun tidak bisa menjamin calon yang dipilih itu akan membawa kemaslahatan. Maka upaya minta maaf pun dianggap tidak penting, percuma, menghabiskan tenaga, memperlihatkan kelemahan, dan dianggap kalah sebelum bertarung.

Kedua, menunjukkan bahwa partai tersebut memiliki filsafat etika politik. Sebuah semangat yang kini jarang dipegang oleh para politikus. Etika politik adalah filsafat moral tentang dimensi politis kehidupan manusia, atau cabang filsafat yang membahasa prinsip-prinsip moralitas politik. Dengan kata lain, permohonan maaf yang dilakukan DPC PDIP Jember adalah upaya menjunjung filsafat moral tentang baik dan buruk dalam berperilaku di politik. Etika politik juga dapat diartikan sebagai tata susila (kesusilaan), tata sopan santun (kesopanan) dalam pergaulan politik.

Ketiga, ada upaya untuk menjadi lebih baik. Sebagaimana kita, dengan mengakui kesalahan, berarti sudah berusaha untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Langkah pertama pasti minta maaf, mengakui kesalahan, lalu berusaha untuk memperbaiki diri.

Keempat, menunjukkan jiwa besar. Sebagai individu, pasti tidak mudah untuk meminta maaf. Dalam buku The Power of Apology, meminta maaf berkaitan dengan harga diri dan menunjukkan kelemahan diri. Jiwa besar yang ditampakkan DPC PDIP Jember ini memperlihatkan keseriusan partai, dengan menekan id partai tanpa egois. Sehingga terhindar umpatan “Sudah tau salah tidak minta maaf”.

Pertanyaan lebih jauh, mengapa permohonan maaf ini tidak dilakukan oleh banyak partai. Partaipendukung bupati beberapa waktu yang lalu tidak hanya DPC PDIP Jember. Dalam buku Sorry About That: The Language of Public Apology yang ditulis Batiitsella seorang ahli bahasa dikupas, alasan politik dan devaluasi pemilih yang menyebabkan tokoh masyarakat enggan menyesal.

DPC PDIP Jember tidak saya rasa tidak memikirkan hal ini. Entah nanti akan diberikan tanda negatif oleh pemilihnya, atau ditinggal pemilihnya, DPC PDIP Jember berusaha untuk memperlihatkan bahwa etika moral politik lebih tinggi ketimbang urusan pemenangan suara. Tentu saja bagi sebagian orang ini bisa dikatakan hal yang basi. Akan tetapi sebagai akademisi yang mengamati politik di jember Saya patut bergembira akan hal ini.

Menurut saya apa yang dilakukan DPC PDIP Jember ini menjadi dobrakan besar dalam berpolitik. Di mana filsafat etika moral politik dijunjung tinggi. Maka harapan besar untuk menjadi partai yang baik ditengah negatifnya persepsi masyarakat terhadap partai politik di era Revolusi Industri 4.0 ini. Tantangan berikutnya adalah apakah DPC PDIP Jember konsisten dengan pernyataan permohonan maaf dengan merekom calon bupati yang koheren dan berbanding lurus dengan pernyataan permohonan maafnya.

Well, DPC PDIP Jember dengan memperlihatkan diri sebagai partai pertama yang menjunjung filsafat etika moral politik memberikan semangat baru bahwa moral menjadi panglima dalam politik bagi saya sudah begitu senangnya.

Pertanyaan patut dilemparkan, adalah apakah partai politik yang lain mau memperlihatkan penyesalan dengan memohon maaf kepada masyarakat seperti PDIP? Beranikah? Wallahu a’lam bisshwab.

*) Penulis adalah dosen Universitas Muhammadiyah Jember dan menempuh Studi Doktoral Ilmu Sosial Universitas Airlangga Surabaya.

IKLAN