Senin, 18 November 2019 Kementerian Agama Kabupaten Jember menggelar dialog tokoh lintas agama dengan tokoh masyarakat dan kalangan profesi. Peserta dibatasi hanya 80 orang karena tempatnya memang terbatas, tetapi sangat representatif karena semua tokoh lintas agama dan semua tokoh organisasi keagamaan hadir, sehingga kursi Kafe Kancakona full dan dialog sangat produktif. Penulis adalah salah seorang narasumber dialog tersebut.

Hal pertama yang kami bahas adalah pesan sebuah buku bernas yang dipublikasikan pertama kali tahun 1998, tetapi masih sangat relevan karena berhasil memotret fenomena budaya toleransi baru yang membikin kita sadar sekaligus risau terhadap gerakan budaya toleransi ke depan. Yang risau dengan gerakan toleransi baru bukan hanya tokoh Islam, tapi juga tokoh lain. Josh McDowell dan Bob Hostetler adalah penulis buku tersebut penginjil Amerika menulis dalam judul bukunya “The New Tolerance: How a cultural movement threatens to destroy you, your faith, and you children?. Toleransi baru: bagaimana sebuah gerakan budaya mengancam untuk menghancurkan Anda, keyakinan Anda dan anak-anak Anda”.

Kami akhirnya membahas dari realitas umat, bagaimana realitas itu berproses menuju kerukunan, kerukunan harus dikelola secara baik, dan antisipasi yang harus dilakukan. Secara realitas, kita memahami bahwa bumi tempat hunian umat manusia adalah satu, tetapi para penghuninya terdiri dari berbagai suku, ras, bahasa, profesi, kultur dan agama. Pluralitas atau kemajemukan adalah sunnatullah yang telah menjadi realitas dalam kehidupan, termasuk dalam kehidupan beragama. Pluralitas bukan hanya terjadi dalam lingkup kelompok sosial yang besar seperti negara, tetapi juga dalam lingkup kecil seperti rumah tangga. Bisa jadi, individu-individu dalam satu rumah tangga menganut agama dan keyakinan berbeda.

Sekarang, semakin sulit mencari negara yang menganut satu agama. Hampir semua negara beragama beragam. Bahkan, kalaupun ada suatu komunitas yang hanya menganut satu agama, keragaman atau pluralitas masih bisa terjadi pada level penafsiran atas ajaran agama. Pluralitas pada wilayah tafsir ini pada gilirannya akan melahirkan pluralitas pada level aktualisasi dan pelembagaannya.

Sejarah perkembangan Islam, misalnya, menunjukkan munculnya mazhab-mazhab yang dilatarbelakangi oleh perbedaan penafsiran terhadap Alquran dan sunah. Dalam bidang kalam, misalnya, muncul Mu’tazilah, Khawarij, Murji’ah, Jabariyah, dan Qadariyah. Dalam bidang fiqh dan ibadah, mucul mazhab Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hambali. Bahkan, ada kesan di kalangan penganut Islam seakan terbelah menjadi Sunni, Syi’ah, dan Salafi. Di Indonesia, Sunni terbagi ke dalam berbagai organisasi sosial keagamaan seperti: Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan banyak lagi lainnya; Syi’ah terbagi ke dalam beberapa organisasi seperti IJABI (Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia), ABI (Ahlu Bait Indonesia) dan nama lainnya; dan Salafi terbagi ke dalam  jamaah yang bermufti ke Syaikh Bin Baz di Saudi Arabia dan ke Syaikh Muqbil bin Hadi di Yaman, dan sebagainya. Dan, tidak tertutup kemungkinan, bahwa dalam agama selain Islam juga akan muncul banyak varian, karena hal tersebut bagian dari sunnatullah yang telah menjadi realitas sebagai upaya mengoptimalkan peran tokoh dengan jamaahnya.

Banyak ayat-ayat Alquran yang menegaskan bahwa keragaman atau pluralitas adalah realitas yang harus dikelola, seperti: “Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa – bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal” (QS. Al-Hujurat, 49: 13). “…sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang Telah kamu perselisihkan itu” (QS. Al-Maidah, 5: 48). “…Bagimu agamamu dan bagiku agamaku” (QS. Al-Kafirun: 6).

Dalam UUD 1945 Pasal 28 E: “(1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali, (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya, (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat” dan dalam UUD 1945 Pasal 28J: “(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntunan yang adil dan sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis” (Amandemen ke-2, 18 Agustus 2000). Bahkan, ditegaskan lagi dalam UUD 1945 Pasal 29 ayat (2): “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

Di Indonesia, kerukunan umat beragama dikenal paling baik. Tri Kerukunan Umat Beragama (Kerukunan Intern Umat Beragama, Kerukunan Antar Umat Beragama, Kerukunan Umat Beragama dan Pemerintah) dikenal sebagai design konsep yang cukup berhasil sejak awal Orde Baru. Ini tidak terlepas dari peran tokoh yang pro-aktif sekaligus antisipatif menjaga kerukunan umat beragama.

Ke depan kerukunan umat harus terus dibina. Pemikiran KH. Achmad Siddiq tentang Tri Ukhuwwah, yakni: ukhuwwah islamiyyah (persaudaraan sesama Islam), ukhuwwah wathaniyyah (persaudaraan sesama warga bangsa), dan ukhuwwah basyariyah (persaudaraan kemanusiaan) perlu terus dikembangkan. Sinergi tokoh agama, tokoh masyarakat dan TNI-POLRI harus terus digalang, namun demikian harus dijaga agar kerukunan dan toleransi yang kita kembangkan adalah toleransi yang “tidak mengarah pada pluralisme teologis, tetapi pada pluralisme sosiologis”.

Jika kerukunan dan toleransi yang kita kembangkan mengarah pada “pluralisme teologis akan berbahaya”, karena akan melahirkan generasi baru yang memiliki pemahaman sinkretisme, di mana penganut agama tertentu bisa saling menggerus keyakinan penganut agama yang berbeda dalam kehidupan bersama dan ini menyalahi UUD 1945. Namun jika kerukunan yang kita bina mengarah pada “pluralisme sosiologis”, maka penganut agama tertentu tidak akan saling menggerus keyakinan penganut agama yang berbeda dalam kehidupan bersama.

Sebagai pamungkas, kami kemukakan kembali kerisauan Josh McDowell dan Bob Hostetler dalam judul “The New Tolerance: How a cultural movement threatens to destroy you, your faith, and you children. Jelas sekali, toleransi baru melalui gerakan budaya mengancam untuk menghancurkan Anda, keyakinan Anda dan anak-anak Anda”.  Mari kita bertoleransi yang benar, dengan sama-sama berikhtiar agar lahir generasi yang secara internal memahami dan mengamalkan secara utuh ajaran agamanya, namun secara eksternal fleksibel.

Dengan memahami dan mengamalkan ajaran agama, kita akan memiliki jati diri. Dengan memiliki jati diri, kita akan bisa menghormati pemahaman dan pengamalan penganut agama lain. Dengan memiliki jati diri dan menghormati penganut agama lain, akan tercipta toleransi yang benar. Toleransi yang benar adalah toleransi dalam kehidupan berbangsa, tetapi tidak mengorbankan akidah sebagai warga bangsa yang beriman. Karena itulah kaidah agama dan UUD 1945. Wallahu a’lam…!    

*Penulis Pengasuh Pondok Pesantren Shofa Marwa, Ketua Umum MUI Kabupaten Jember dan Direktur Pascasarjana IAIN Jember

IKLAN