Radikalisme menjadi isu yang banyak mendapat  perhatian saat ini di Indonesia. Bahkan isu ini menjadi fokus utama pemerintahan era Presiden Jokowi dan Kyai Ma’ruf, untuk lima tahun ke depan. Ini sangat wajar mengingat radikalisme yang mengarah kepada tindakan teror menjadi ancaman yang cukup serius di beberapa tahun terakhir ini. Peristiwa bom bunuh diri di Medan pada Rabu 13 November 2019, menjadi bukti bahwa ancaman itu masih tetap ada. Bisa dikatakan saat ini Indonesia mengalami darurat radikalisme dan terorisme.

Sebelum aksi bom bunuh diri di Medan, masyarakat cukup dikejutkan dengan peristiwa penusukan terhadap Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) https://www.suara.com/tag/wiranto-ditusuk Wiranto di kawasan Pandeglang, Banten pada Kamis 10 Oktober 2019.  Pelaku penyerangan itu bernama Syahril Alamsyah alias Abu Rara bersama istrinya Fitria Andriana.  Peran serta Fitria Andriana  menjadi pelaku aktif, sebab dia juga ikut melakukan insiden penusukan terhadap Kapolsek Menes Kompol Darianto, yang berusaha melindungi Wiranto.

Keterlibatan Fitria ini mengingatkan kembali pada Peristiwa bom di Surabaya pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018,  yang melibatkan perempuan dan anak-anak sebagai “Pengantin Bom”. Dua tahun sebelumnya,  pada Desember 2016, Densus 88 menangkap Dian Yulia Novi yang berencana melancarkan aksi terror dengan meledakkan diri di Istana Kepresidenan Indonesia sebagai bentuk “jalan jihadnya akan agama”. Selang beberapa waktu usai Dian ditangkap, polisi kembali meringkus Ika Puspitasari yang berencana meledakkan diri di Bali pada malam tahun baru 2016.

Fenomena pelibatan perempuan dalam aksi-aksi teror yang mengatasnamakan agama ternyata tidak hanya terjadi di Indonesia. Tercatat sejak tahun 2000 sampai 2007 dari 110 pelaku bom bunuh diri, 46 di antaranya adalah perempuan (Speckhard dan Akhmedova, 2005: 100).  Angka ini sangat mungkin bertambah dari waktu ke waktu.  Mengapa aksi-aksi teror yang dilakukan akhir-akhir ini banyak melibatkan perempuan? Salah satu spekulasi yang berkembang adalah bahwa perempuan memiliki ruang gerak yang lebih leluasa karena identitas mereka sedikit sulit untuk dikenali. Spekulasi lain adalah kemungkinan proses perekrutan keanggotaan lebih mudah terhadap perempuan ketimbang terhadap laki-laki.

Proses perekrutan itu sendiri bisa dilakukan dengan beberapa cara, antara lain (1) melalui hubungan kekeluargaan, pertemanan, dan hubungan antara guru dan murid; (2) Melalui pernikahan; (3) Melalui media sosial (sosmed).  Adapun sasarannya adalah semua orang tanpa melihat status sosial, suku bangsa, dan juga jenis kelamin.  Oleh karenanya, siapa pun bisa terpapar gelombang radikalisme ini. Meski begitu  perempuan, berada di posisi yang sangat rentan terhadap paparan radikalisme ini.

Hal  ini dibuktikan dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh Wahid Foundation bekerja sama dengan Center for Strategic and International Studies (CSIS), tentang intoleransi dan radikalisme di kalangan perempuan di wilayah Bogor, Depok, Solo Raya, Malang dan Sumenep. Penelitian ini membuktikan bahwa perempuan paling rentan terpapar radikalisme melalui faktor relasi sosial-personal. Relasi personal yang paling umum adalah melalui relasi suami istri. Perempuan menjadi rentan dipengaruhi pasangannya, karena anggapan bahwa suami adalah pemimpin bagi perempuan. Relasi lain melalui pertemanan melalui online (daring) baik WhatsApp, Facebook, Telegram, dan jejaring sosial lainnya.

Temuan penelitian Wahid Foundation ini memperkuat spekulasi bahwa perekrutan keanggotaan kelompok-kelompok radikal ini lebih mudah dilakukan di kalangan perempuan dibanding laki-laki. Menarik untuk dicermati adalah hasil survei terkait dukungan terhadap gerakan radikal. Survei ini membuktikan bahwa mayoritas perempuan (49%) bersikap anti terhadap ormas-ormas radikal, yang pro sebanyak  10,5%, sedangkan sisanya 40,5% mengaku tidak punya sikap. Berdasar survei tersebut hampir separuh  perempuan yang disurvei tidak memiliki sikap terhadap ormas radikal. Angka ini lebih tinggi dari pada laki-laki yang disurvei. Dari responden laki-laki 54,1%  bersikap anti; 9,0% kontra, dan 39,2% tidak punya sikap.

Bagi yang pro maupun kontra sudah tidak menjadi persoalan lagi. Tetapi bagi yang tidak punya sikap ini  harus mendapatkan perhatian serius. Sebab kelompok ini menjadi pihak yang diperebutkan baik oleh yang pro maupun kontra. Doktrinasi, opini,  maupun propaganda,  akan memperebutkan kelompok yang tidak punya sikap ini. Sehingga mereka bisa bersikap kontra, atau bisa jadi pro terhadap radikalisme. Tidak menutup kemungkinan mereka yang semula kontra bisa berbalik arah menjadi pendukung gerakan radikalisme, karena gencarnya propaganda yang dilakukan.

Oleh karena itu sangat diperlukan upaya-upaya mengamankan  kelompok perempuan  yang tidak punya sikap ini. Tidak kalah penting  juga perlu kerja keras untuk mempertahankan sikap kelompok perempuan yang kontra radikalisme untuk tetap pada pendiriannya.  Banyak cara yang bisa dilakukan. Merujuk Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), secara garis terdapat dua strategi  dalam pencegahan radikalisme dan terorisme, yakni pendekatan lunak (soft approach), dan pendekatan keras (hard approach).

Pendekatan lunak bisa dilakukan dengan menumbuhkan kembali tradisi-tradisi dan nilai-nilai kearifan lokal di kalangan perempuan. Gotong royong, kerja sama, tepa slira, dan solidaritas yang berbasis norma dan adat warisan leluhur (local wisdom), harus digalakkan lagi dalam komunitas perempuan. Local wisdom di sini termasuk di antaranya adalah pemahaman keagamaan yang lebih kontekstual.  Pemahaman demikian akan menghasilkan ekspresi keberagamaan yang sesuai dengan tradisi masyarakat sekitar tanpa harus meninggalkan pesan substansial  ajaran agama.

Upaya lain yang juga harus dilakukan adalah menumbuhkan budaya literasi di kalangan perempuan. Keterbukaan informasi saat ini sangat memungkinkan untuk tersebarnya berita-berita hoax, propaganda-propaganda dari oknum yang tidak bertanggung jawab, dan ujaran-ujaran kebencian terhadap seseorang, sekelompok orang atau  bahkan terhadap pemerintah. Dengan menumbuhkan budaya literasi para perempuan didorong untuk tidak langsung menerima informasi itu, apalagi langsung disebarkan begitu saja. Harus dibiasakan untuk membaca ulang informasi-informasi itu dengan kritis, dan  mencari sumber informasi lain agar  lebih berimbang.

Di atas semua itu perlu ditanamkan kesadaran bahwa tidak ada satu pun agama yang mengajarkan kekerasan dan penindasan terhadap individu maupun kelompok manusia lain. Kalau itu terjadi pada perempuan sendiri, maka dia harus memiliki keberanian untuk menolak. Begitupun ketika dia diajak oleh oknum-oknum tertentu untuk melakukannya terhadap orang lain. Sosialisasi dan edukasi terhadap perempuan harus terus dilakukan dengan memanfaatkan berbagai media yang ada. Upaya-upaya ini jauh lebih efektif dari pada pendekatan keamanan (hard approach), sebab menurut BNPT upaya ini memiliki signifikansi daya tangkal terhadap radikalisme yang sangat tinggi, yakni 99,43 persen. Tugas itu menjadi tanggung jawab semua pihak dan siapa pun yang masih peduli dengan keutuhan NKRI.

*) Dr. Dyah Nawangsari, M.Ag, Kaprodi Pendidikan Agama Islam Pascasarjana IAIN  Jember dan  pemerhati masalah gender dan anak.                     

IKLAN