Rektor Unej Copot Ketua LP3M

Buntut Isu Radikalisme di Kampus Tegalboto

RESPONS ISU RADIKALISME: Ketua Tim Pemetaan Pemikiran Keagamaan Ahmad Munir (tengah) didampingi Kepala Humas Unej Agung Purwanto (kanan) saat menggelar pers release soal isu radikalisme di Gedung Rektorat Lantai 2, kemarin (26/11).

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Pemaparan Ketua Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Universitas Jember (LP3M Unej) Akhmad Taufiq tentang hasil pemetaan radikalisme di Kampus Tegalboto itu berbuntut panjang. Dia dicopot dari jabatannya dan diganti oleh Bambang Sujanarko sebagai penjabat sementara. Taufiq dinilai melanggar prosedur dan etik karena telah memublikasikan temuan yang seharusnya untuk konsumsi internal.

Kabar ini sempat mengejutkan sejumlah pihak. Bahkan, ada yang menilai, keputusan pencopotan itu melanggar kebebasan akademik dan memberangus kebebasan berpendapat. Terlebih, temuan itu merupakan hasil studi yang basis datanya jelas. Apalagi, informasinya juga dianggap penting dan dibutuhkan oleh publik.

Kepada Jawa Pos Radar Jember, Akhmad Taufiq mengaku tidak tahu apakah pencopotan dirinya ada hubungannya atau tidak dengan penyampaiannya soal isu radikalisme saat menjadi narasumber dalam Festival HAM di Jember, baru-baru ini. Kendati begitu, dia menyatakan legawa dengan keputusan Rektor Unej tersebut. “Saya menerima diberhentikan oleh Pak Rektor. Karena itu memang kewenangan beliau,” katanya.
Taufiq juga mengaku tak akan memperpanjang masalah ini. Sebab, itu memang sudah menjadi keputusan pimpinan kampus. Bahkan, untuk menunjukkan jika dirinya tak mempersoalkan hal itu, dia mengaku sedang bersama Rektor Unej Moch Hasan kala bertakziah di Malang.

Namun demikian, dirinya tetap menginginkan temuan soal radikalisme tersebut ditindaklanjuti. Bukan hanya oleh LP3M, tapi juga jajaran rektor, dekan, dosen, dan civitas academica lainnya. Sebab, ia meyakini, tak menutup kemungkinan radikalisme tak hanya menyasar mahasiswa, tapi juga unsur civitas academica yang lain.

“Mereka itu para korban yang harus kita selamatkan bersama dengan berbagai pembinaan,” ucapnya.

Isu radikalisme di Unej mencuat setelah Akhmad Taufiq, yang saat itu menjabat Ketua LP3 Unej, menjadi salah satu pemateri di sesi Pleno 4 Festival HAM 2019. Acara yang berlangsung di Aula PB Sudirman Pemkab Jember, Rabu (20/11/2019) lalu, itu mengangkat tema tentang “Strategi Pencegahan Intoleransi, Radikalisme, dan Kekerasan Ekstremisme di Dunia Pendidikan dan Media Sosial”.

Kala itu, Taufiq menyampaikan tanggapannya soal isu yang diangkat. Dia juga mengomentari riset INFID yang menyatakan 10 PTN terpapar radikalisme. Ini ditunjukkan dengan aktivitas merakit bom, pelatihan militer, razia syariah, dan keterlibatan mahasiswa pada organisasi terlarang Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Kondisi ini hampir terjadi di seluruh PTN dengan frekuensi yang berbeda. Melihat itu, Taufiq menilai, gerakan tersebut dapat dikategorikan terstruktur, sistematis, dan masif.

Namun, bukanlah komentar itu yang memicu polemik. Taufiq juga memaparkan kondisi di Unej tentang isu serupa. Kata dia, berdasarkan laporan studi pemetaan gerakan radikalisme yang dilakukan Tim LP3M pada 2018 lalu, terdapat 22% dari 15 ribu mahasiswa yang terpapar radikalisme. Jika diderivasi lagi menjadi radikalisme teologis, angkanya lebih besar. Sebanyak 25% mahasiswa setuju dengan pengafiran, qital, dan jihad.

Sedangkan radikalisme politis, berupa setuju pada konsep negara Islam atau khilafah sejumlah 20%. Taufiq menuturkan, ini menunjukkan betapa pentingnya keterlibatan semua pihak. Meski persentase tersebut belum dapat dinyatakan bahwa mereka telah melakukan tindakan kekerasan fisik, baik pada diri mereka sendiri maupun pada orang lain.

“Angka 22 persen itu bukan generalisasi, tapi rata-rata. Kenapa menggunakan studi pemetaan, karena kami menginginkan subjek dari informasi tersebut bisa tersampaikan secara jelas ke masyarakat,” ungkapnya.

Ia juga menegaskan bahwa data-data yang disampaikan dalam Festival HAM kemarin hanya bersifat umum saja. Data yang lebih detail tidak dia sampaikan ke publik. “Karena itu menyangkut rumah kami (Unej, Red),” ucapnya.

Taufiq mengaku, apa yang disampaikannya itu sebenarnya tujuan utamanya adalah mendorong dan menggugah semua pihak, terlebih internal Unej, untuk melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu. Sebab, persoalan radikalisme itu dinilainya sangat kompleks dan universal. Tidak hanya menjadi isu dan persoalan Unej semata, tapi juga kampus lain. Bahkan, telah menjadi isu nasional yang membutuhkan perhatian bersama semua pihak.

Rupanya, pernyataan Akhmad Taufiq yang kemudian dikutip oleh berbagai media massa ini menyengat petinggi Unej. Bahkan, secara khusus, Humas Unej menggelar pers release dengan mengundang jurnalis berbagai platform. Humas juga menghadirkan Ketua Tim Pemetaan Pemikiran Keagamaan LP3M Unej Ahmad Munir. Acara itu berlangsung di Gedung Rektorat Lantai 2, kemarin (26/11).
Saat rilis media itu, Ahmad Munir menuturkan, isu radikalisme yang disampaikan Taufiq merupakan hasil pemetaan yang dilakukannya bersama tim pada 2017 silam, bukan 2018.

Hal itu untuk deteksi dini dan melihat sejauh mana keberadaan radikalisme pada mahasiswa. Hanya saja, kata dia, pemetaan tersebut bersifat internal dan khusus untuk perbaikan lembaga, bukan untuk konsumsi publik.

“Kami pun diwanti-wanti agar tidak memublikasikan hasil pemetaan tersebut ke publik,” kata Munir.
Ia menjelaskan, pemetaan itu hanya untuk memotret potensi atau benih-benih pemikiran keagamaan yang ada di Unej. Sebab, ia meyakini, mahasiswa bisa menjadi lahan basah persebaran paham-paham radikal.

Ia sendiri bersama tim mengaku telah menindaklanjuti pemetaan tersebut ke dalam berbagai agenda dan program. Seperti penambahan tema khusus ‘Teologi Kebangsaan’ dalam mata kuliah Pendidikan Agama Islam (PAI), memperketat rekrutmen dosen PAI dengan memilih yang berpikiran moderat, melakukan pembinaan masjid kampus, dan lain-lain.

“Memang sejak berita yang awal muncul ke media, beberapa dampak ada. Stakeholder banyak yang menanyakan itu. Dan banyak pertanyaan dan nyinyiran di media sosial lainnya,” ujar Agung Purwanto, Kepala Humas Unej, yang saat itu juga hadir di acara rilis media.

Agung membenarkan, pemaparan data radikalisme itu perlu dipahami secara konteks. Sebab, ada prosedur operasional standar (POS) dan alur kerja yang harus dipatuhi. Dia mencontohkan, semisal kegiatan itu etisnya untuk internal dan ternyata diekspos ke luar, maka hal itu menyangkut amanah LP3M. “Artinya, kalau itu dikeluarkan, bisa menimbulkan gejolak di internal organisasi,” ungkapnya.

Terlebih, Agung mengungkapkan, jajaran dosen maupun pihak dekanat gelisah karena pemberitaan itu. Di media sosial, baik kampus maupun dosen, mereka juga dihujani nyinyiran. “Akhirnya, pimpinan merespons informasi tersebut. Bagaimana, dan kok bisa hal itu terjadi,” tambahnya.

Agung berdalih, sebenarnya pihaknya tak mempersoalkan fakta penelitian yang sebenarnya tidak bermasalah. Hanya saja, perlu diluruskan alur informasinya. Oleh karena dalam gelaran press conference kemarin, Agung menyatakan, yang jelas untuk ASN di lingkungan Unej semuanya harus berdasar pada POS yang berlaku.
“Pimpinan telah mengamanahkan kepada LP3M untuk tidak mengekspos informasi tersebut ke publik. Hal itu terjadi pelanggaran etik dalam penelitian. Dan itulah bagian dari dinamika organisasi,” ujarnya.

IKLAN

Reporter : Maulana

Fotografer : Dwi Siswanto

Editor : Mahrus Sholih