Pasca diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (UU Pesantren) pada tanggal 16 Oktober 2019 yang telah dalam Lembaran Negara Republik Indonesia menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2019  Nomor 191 ternyata memicu hadirnya tantangan baru bagi pesantren. Secara substansial UU Pesantren terdiri dari 9 Bab dan 55 Pasal, sebuah undang-undang yang sangat ringkas dan sederhana dibanding sekian banyak undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Namun implementasinya membutuhkan perangkat peraturan operasional. Tanpa peraturan operasional maka UU Pesantren tidak akan bisa dilaksanakan. Jadi UU Pesantren, pada satu sisi menjanjikan banyak peluang yang signifikan, namun pada sisi lain menghadirkan beragam hambatan. Sudah barang pasti bahwa peluang baru diperoleh jika hambatan-hambatan sudah teratasi. Mari kita kaji satu per satu hambatan yang harus segera ada pemecahan dan solusinya.

Hambatan pertama, UU Pesantren belum ditindaklanjuti dengan peraturan operasional yang mengatur lebih lanjut pelaksanaannya. Peraturan pelaksanaan ini penting, sebab dalam logika yudisial, sifat imperatif undang-undang harus diterjemahkan ke dalam aturan operasional yang sampai ke tangan praktisi. Peraturan operasional yang sangat diperlukan dalam waktu maksimal 1 tahun ini adalah 1 (satu) Peraturan Presiden dan 9 (sembilan) Peraturan Menteri Agama. Tanpa peraturan operasional, sangat tidak mungkin undang-undang, termasuk UU Pesantren bisa dilaksanakan, apalagi diharapkan berdampak strategis.

Hambatan kedua, belum ada sinkronisasi konsep tentang pesantren antara UU Pesantren dengan undang-undang atau peraturan lain yang mengatur tentang pesantren. Jadi, satu konsep, satu nomenklatur dan satu kelembagaan yang namanya pesantren, tetapi dipahami secara berbeda antara pemahaman UU Pesantren dengan undang-undang atau peraturan lainnya. Dan, sebagaimana ditegaskan pada Pasal 52: “Pada saat Undang-Undang (maksudnya UU Pesantren) ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan Pesantren dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini”. Pada pasal 52 tersebut ada kalimat “…sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti…” yang tentunya perlu dicermati lebih detail, karena ada Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Menteri Agama yang  kini masih berlaku, tetapi paradigmanya sudah berbeda dengan paradigma UU Pesantren, atau berbeda dengan UU Pesantren, sehingga sangat perlu  sinkronisasi.

Paradigma yang berbeda atau konsep yang berbeda dengan paradigma UU Pesantren dan memerlukan sinkronisasi, misalnya, dapat dikaji pada UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, PP Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, dan PMA Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam, karena pesantren dalam UU, PP, dan PMA tersebut diakui hanya sebagai bagian dari Pendidikan Keagamaan Islam, bukan sebagai lembaga yang otonom, termasuk juga Pendidikan Mu’adalah dan Ma’had Aly. Satuan Pendidikan Mu’adalah sebagai lembaga yang diatur dalam PMA Nomor 18 Tahun 2014 diakui sebagai lembaga pendidikan non formal, sedang dalam UU Pesantren Pendidikan Mu’adalah diakui sebagai lembaga pendidikan formal. Demikian juga Ma’had Aly yang diatur dalam PMA Nomor 71 Tahun 2015 diakui sebagai pendidikan diniyah formal tingkat tinggi, sedang di UU Pesantren Ma’had Aly dalam UU Pesantren diakui sebagai pesantren luhur, yang bisa atau diberi kewenangan menyelenggarakan pendidikan akademik pada program sarjana, program magister dan program doktor’.

Hambatan ketiga, adaptasi. Penyesuaian terhadap adanya UU Pesantren yang masih baru memerlukan waktu, yakni bagaimana pesantren merespons inovasi yang menyertai diundangkannya UU Pesantren yang penuh inovasi. Rogers (1971) memetakan kelompok individu dalam merespons inovasi, yakni: penemu (innovators), pendahulu (early adapter), mayoritas pendahulu (early majority), mayoritas lambat (late majority), dan yang tertinggal (laggards). Jika keragaman dalam merespons inovasi sebagaimana kategori Rogers, maka: pertama, pesantren penemu inovasi (innovators) yang telah melakukan exercise di pesantren; kedua, pesantren yang cepat tanggap terhadap inovasi (early adapters) bukan saja menerima tetapi bahkan langsung memikirkan implementasi yang khas pesantren; ketiga, pesantren yang bersikap mayoritas (early majority), kalau pesantren lain menerima maka yang bersangkutan juga menerima; keempat, pesantren yang mayoritas lambat (late majority), dan kelima, yang pesantren tertinggal (laggards), termasuk dalam kategori ini adalah pesantren yang menolak inovasi dalam proses transformasi, apa pun alasannya.

Jika ketiga hambatan tersebut mampu dilalui secara baik sebenarnya akan banyak peluang yang bisa diraih pesantren untuk menggapai kemaslahatan, dengan tetap memegang teguh prnsip “al-muhãfadhah ‘alãl al-qadîm ash-shãlih wal akhdu bil jadîdi al-ashlah”,  antara lain:

Peluang pertama, dana abadi pesantren akan mudah di akses. Kejelasan dana investasi sudah barang pasti harus menunggu Peraturan Presiden tentang Dana Abadi Pesantren sebagaimana amanat pasal 49 UU Pesantren. Kelihatannya sederhana, tetapi bisa jadi tidak seperti yang kita bayangkan. Terlebih karena Dana Abadi Pesantren adalah satu-satunya Peraturan Presiden yang menjadi peraturan operasional UU Presiden. UU Pesantren terkesan spesial, tidak perlu banyak Peraturan Pemerintah, tetapi cukup satu Peraturan Presiden.

Peluang kedua, akses pengembangan SDM dan kelembagaan pesantren melalui Pendidikan Diniyah Formal, Mu’adalah, Ma’had Aly, One Product One Pesantren, dan sebagainya. Pendirian dan penyelenggaraan pesantren memang memerlukan PMA tentang Pendirian Pesantren (pasal 7) dan PMA tentang Penyelenggaraan Pesantren (pasal 14) yang bagi pesantren tidak mudah, tetapi pasca transisi itu akan banyak peluang bagi pesantren. Demikian juga Mu’adalah yang memerlukan perubahan dari PMA 18 Tahun 2014 menjadi PMA tentang Kurikulum Pendidikan Umum pada Kurikulum Pendidikan Mu’adalah (pasal 18 ayat (3)), akan menjadikan Mu’adalah berubah dari non-formal menjadi formal, sehingga  akses studi lanjut ke jenjang pendidikan lebih tinggi dan akses pekerjaan terbuka. Bahkan, Ma’had Aly yang selama ini diatur dengan UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan PMA Nomor 71 Tahun 2015 tentang Ma’had Aly, dengan UU Pesantren diberi keleluasaan untuk mengembangkan program sarjana, program magister sampai program doktor. Nach, dengan UU Pesantren akses pembiayaan menjadi terbuka, dengan UU Pesantren akses studi lanjut dan pekerjaan terbuka luas. Permasalahannya, apakah dengan UU Pesantren akan menjadikan pesantren lebih mandiri atau justru sebaliknya, kemandirian pesantren tergerus secara perlahan.

Menghadapi tantangan baru pesantren, mari kita bantu mempersiapkan SDM agar bisa memberikan solusi berbagai hambatan dan sekaligus agar bisa menyongsong masa depan pesantren yang gemilang.

*Pengasuh Pondok Pesantren Shofa Marwa, Ketua Umum MUI Jember, dan Guru Besar/Direktur Pascasarjana IAIN Jember

IKLAN