Cegah Kasus Pekerja Migran di Desa

USAHA PRODUKTIF: Bupati Jember dr Faida MMR bersama peserta Festival HAM 2019, Amanda Flety Martines dari Spanyol, melihat langsung proses membatik yang dilakukan oleh eks pekerja migran, di Desa Dukuhdempok, Wuluhan, kemarin (21/11). (HUMAS PEMKAB FOR RADAR JEMBER)

JEMBER, RADARJEMBER.ID Kasus kekerasan yang menimpa pekerja migran Indonesia (PMI) di luar negeri bisa diawali dari proses pemberangkatan yang bermasalah. Mulai dari tak lengkapnya dokumen, hingga terjebak calo. Kondisi ini kerap menjadi musabab, sehingga PMI terkena masalah kala bekerja di negeri seberang. Karena itu, perlu langkah agar kasus itu bisa dicegah sejak dari hulu.

Koordinator Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Desa Peduli Buruh Migran (Desbumi) Dukuhdempok, Kecamatan Wuluhan, Jumiatun mengatakan, setelah setahun lebih lembaga itu berdiri, ada beberapa kasus yang sudah ditangani. Rata-rata, pangkal masalahnya ada di proses pemberangkatan, sehingga menjadi kendala saat proses pemulangan. Semisal, ketika PMI tersebut sakit atau meninggal di negeri orang.

“Makanya, kami selalu mengimbau kepada calon pekerja migran agar melengkapi dokumen dan memastikan perusahaan penyalurnya resmi dan terdaftar di kementerian,” kata Jumiatun, kemarin (21/11). Selama melayani calon pekerja migran yang ada di desanya, PPT Desbumi Dukuhdempok selalu menyosialisasikan cara bermigrasi aman. Bahkan, jika terindikasi bermasalah, pihaknya tidak mengeluarkan surat rekomendasi yang diperlukan calon pekerja migran tersebut.

PPT Desbumi bekerja melayani calon pekerja migran di Dukuhdempok dan memiliki kewenangan merekomendasikan atau tidak warga yang ingin bekerja di luar negeri. Ini sesuai dengan peraturan desa (perdes) yang telah disahkan oleh pemerintah desa. Lembaga tersebut didirikan setelah Migrant CARE, sebuah lembaga nirlaba yang bergerak pada isu pekerja migran, menjalankan program pendampingan terhadap mantan pekerja migran di desa setempat. Program itu mendapat dukungan pemerintah desa.

Jumiatun menjelaskan, setelah PPT Desbumi efektif bekerja, problem pekerja migran di desanya jauh berkurang. Itu karena bisa dicegah sedari awal, saat warga mengurus surat untuk keperluan bekerja di luar negeri. Ketika ada permohonan itu, pihaknya memastikan apakah ada izin keluarga, hingga keabsahan perusahaan penyalur.

Di sisi lain, warga tersebut juga diedukasi tentang berbagai hal seputar bermigrasi aman. Jika ada calo atau sponsor, pihaknya meminta agar bertemu langsung dengan calo tersebut. Saat bertemu itu, dirinya bertanya banyak hal. Bila perlu berdebat. “Jika memang berisiko, kami tidak mengeluarkan surat yang diminta. Harus klir dulu,” paparnya. Kepala desa setempat mengamini setiap keputusan lembaga tersebut.

Isu bermigrasi aman menjadi pembahasan tersendiri dalam Festival HAM 2019 yang berlangsung selama tiga hari di Jember. Jumiatun juga menjadi salah satu pembicara dalam sesi diskusi paralel di agenda tahunan tersebut. Bahkan, secara khusus, Desa Dukuhdempok menjadi salah satu desa yang dikunjungi oleh peserta festival, baik dari dalam maupun luar negeri.

Rombongan yang dipimpin Bupati Jember dr Faida MMR itu ingin mengetahui langsung seperti apa perlindungan pekerja migran di tingkat desa. “Karena desa adalah ujung tombak pelayanan dan paling dekat dengan warga. Sehingga masalah-masalah yang kerap menimpa pekerja migran bisa dicegah di tingkat desa,” papar Jumiatun.

Perempuan mantan pekerja migran di Hongkong itu mengungkapkan, sejauh ini pihaknya telah melayani 30 warga yang saat ini sudah bekerja di luar negeri. Mereka dipastikan tak ada masalah administratif. Bahkan, ketika mengurus keperluan administrasi di desa, pihaknya juga mendaftarkan pekerja tersebut ke BPJS Ketenagakerjaan. “Jadi, ada perlindungan juga bagi mereka,” sebutnya.

Kendati begitu, bukan berarti tak ada masalah sama sekali. Aktivis sosial yang juga seorang guru honorer itu mengatakan, ada juga warga yang nyelonong berangkat. Baik laki-laki maupun perempuan. Biasanya mereka ada yang membawa saudara, kenalan, atau calo. “Khusus kasus yang begini, kami berkoordinasi dengan keluarga. Khawatir terjadi apa-apa,” tuturnya.

Selain melayani warga dengan konsep bermigrasi aman, PPT Desbumi juga menjadi wadah mantan pekerja migran dan keluarganya untuk berkarya. Para anggota yang tergabung mendapat kesempatan mengikuti pelatihan keterampilan, seperti kuliner, menjahit, dan membatik. Bahkan, mereka juga telah memiliki outlet yang difasilitasi oleh pemerintah desa. Outlet itu sebagai sarana memasarkan produk yang dihasilkan oleh anggota PPT Desbumi.

Bupati Jember dr Faida MMR mengatakan, prestasi Desa Dukuhdempok di bidang pekerja migran ini sampai mengantarkan kepala desa setempat mendapat apresiasi PBB. Bahkan, kepala desa sempat diundang untuk presentasi di Jenewa soal program bermigrasi aman tersebut. “Desbumi ini sangat efektif. Karena tidak ada seorang pun yang pergi tanpa pantauan desa,” ujarnya.

Oleh karenanya, pemerintah daerah akan mereplikasi model Desbumi tersebut untuk didirikan di sejumlah desa yang menjadi kantong-kantong pekerja migran. Sebab, pengawalan dari Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) tak mampu menjangkau lebih jauh seperti di desa. Terlebih, program yang dijalankan tak hanya soal pencegahan dan migrasi aman, tapi juga ada unsur pemberdayaan.

“Saya tadi juga mendorong untuk yang sudah mendapat bantuan mesin jahit, agar menyiapkan produk-produk peralatan ibadah. Karena Jember dipersiapkan menjadi embarkasi haji, sehingga masyarakat menjadi bagian penting dari pusat ekonomi rakyat,” jelasnya, seusai melihat langsung proses kreatif anggota PPT Desbumi Dukuhdempok.

IKLAN

Reporter : Nur Hariri, Dwi Siswanto

Fotografer : Istimewa

Editor : Mahrus Sholih