Desa Jadi Ujung Tombak Implementasi HAM

KABUPATEN RAMAH HAM: Dari kiri ke kanan, Bupati Jember dr Faida MMR, Ketua Komnas HAM RI Ahmad Taufan Damanik, Direktur Eksekutif INFID Sugeng Bahagijo, serta perwakilan Komnas HAM Timor Leste dan wakil Kantor Staf Presiden RI. Mereka menabuh rebana bersama-sama, tanda dimulainya Festival HAM 2019 yang berlangsung selama tiga hari di Jember.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Pemerintah Kabupaten Jember memiliki strategi tersendiri dalam mempercepat implementasi hak asasi manusia (HAM). Bekerja sama dengan Komisi Nasional (Komnas) HAM, pemerintah daerah melatih ratusan kepala desa terpilih tentang HAM. Sebab, para pemimpin tingkat desa ini yang nantinya menjadi ujung tombak dalam melayani masyarakat yang berbasis HAM.

“Dulu orang menganggap HAM itu urusan yang seram-seram. Hanya berhubungan dengan kasus kekerasan dan pelanggaran. Padahal, hidup bahagia dan sejahtera itu juga merupakan HAM. Dan perspektif inilah yang akan dibangun,” kata Bupati Jember dr Faida MMR, seusai memberi sambutan pembukaan Festival HAM 2019 di Aula PB Soedirman, kemarin (19/11). (Berita lengkap tentang pembukaan Festival HAM 2019, baca di halaman 24)

Menurut Faida, HAM merupakan amanah konstitusi yang harus dilaksanakan. Ini agar nilai-nilai kemanusiaan dapat menjadi dasar hubungan antara pemerintah dengan rakyat. Terlebih, dalam Pasal 28I ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

“Pada lingkup nasional, kewajiban ini dijalankan oleh pemerintah pusat. Sedangkan pada tingkat lokal, kewajiban tersebut disandang oleh pemerintah daerah hingga pemerintah desa,” ujarnya. Komitmen itu diwujudkannya dengan pendidikan dan pelatihan (diklat) HAM terhadap 161 kepala desa pada 5 November lalu.

Faida mengakui, saat diklat HAM untuk kepala desa itu dilakukan, ada sebagian kalangan yang mencibir. Sebab, mereka menganggap program itu tak ada gunanya dan mengada-ada. Padahal, kata dia, kepala desa itu memiliki kewenangan mengelola anggaran cukup besar, juga mempunyai kesempatan yang luas untuk memajukan desanya melalui kebijakan dan program kerja.

Maka dari itu, dia menambahkan, diklat itu merupakan upaya untuk membantu kepala desa dengan memberikan pemahaman prinsip-prinsip HAM sebagai bekal menyejahterakan masyarakat. Dengan begitu, mereka tahu apa yang harus dilakukan dan diperjuangkan, serta keputusannya berkualitas dan sesuai prinsip-prinsip HAM.

“Agar menjadi kepala desa yang ramah HAM, peduli HAM, dan program kerjanya berbasis nilai-nilai HAM,” paparnya.

Faida mencontohkan betapa pentingnya perspektif HAM tersebut bagi pemimpin tingkat desa. Soal administrasi kependudukan (adminduk) dan pencatatan sipil, misalnya. Kata dia, masih banyak orang yang menganggap urusan KTP, akta kelahiran, maupun kartu keluarga, hanya sebatas urusan administrasi. Padahal, lebih dari itu. Dia menegaskan, kartu identitas tersebut adalah hak dasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah.

Alasannya, istri Abdur Rochim itu menyebut, adminduk menjadi pintu masuk hak-hak berikutnya bagi masyarakat. Seperti hak mendapat pendidikan, pekerjaan layak, maupun layanan kesehatan.

“Adminduk ini bisa menjadi akses yang lebih luas bagi masyarakat untuk mendapat kesejahteraan. Ini juga hak dasar yang harus dimiliki oleh seluruh penduduk,” terangnya.

Pemkab Jember memiliki komitmen untuk melaksanakan program-program pembangunan yang berkeadilan dengan memperhatikan HAM. Untuk itu, Faida berkata, ada beberapa kebijakan di berbagai bidang yang telah dibuat oleh pemerintah daerah yang berkaitan dengan pemenuhan HAM bagi warga di Jember.

Faida mencontohkan, pihaknya sudah mengeluarkan beberapa regulasi dan program kerja yang semangatnya untuk pemenuhan HAM. Mulai dari bidang keagamaan, sosial, ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan, sosial budaya, ekonomi dan hak berusaha, penyandang disabilitas, serta hak warga mendapatkan air bersih.

“Tapi kita masih perlu berjuang dan bersungguh-sungguh. Salah satunya dengan memperbaiki data, fokus goal-goal SDGs, serta menuntaskan 22 janji kerja untuk mencapai Kabupaten Ramah HAM tersebut,” ucapnya.

IKLAN

Reporter : Nur Hariri

Fotografer : Dwi Siswanto

Editor : Mahrus Sholih