Undang-undang tentang pesantren secara historis tidak muncul secara tiba-tiba. Perdebatan tentang perlunya undang-undang yang mengatur tentang pesantren telah ada jauh sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Bahkan, jauh sebelum era Reformasi, masa akhir masa Orde Baru pro kontra tentang perlunya regulasi tentang pesantren sudah ramai diperdebatkan di kalangan ahli dan pemerhati pesantren. Hadirnya UU Sisdiknas yang kemudian diikuti dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan dan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam juga menempatkan pesantren sebagai bagian dari pendidikan keagamaan Islam.

Fakta ini menunjukkan bahwa pengakuan tersebut belum secara utuh mengakui praktik pendidikan pesantren yang dikenal sebagai sub kultur, bahkan dikenal pula sebagai institusi pendidikan tertua dan khas Indonesia. Memang, diakui atau tidak, data hasil kajian dan penelitian tentang pesantren sampai paruh pertama abad ke-20 sangat minim, bahkan tidak ada. Karya-karya penelitian tentang pesantren baru ditemukan pada tahun 1960 seperti terkaver dalam karya Clifford Geertz tentang The Religion of Java. Penelitian pesantren yang lebih serius baru dilakukan pada tahun 70-an, seperti karya penelitian yang dilakukan LP3ES (Profil Pesantren, 1974). Setelah itu barulah penelitian tentang pesantren dilakukan oleh para ahli, dalam dan luar negeri, dan menghasilkan banyak karya disertasi sampai sekarang, seperti karya Karel A. Steenbrink  tentang Pesantren, Madrasah, Sekolah: Recente Ontwikkelingen In Indonesisch Islamonderricht (1974); karya Hiroko Horikoshi tentang A Traditional Leader in a Time of Change: The Kijaji and Ulama in West Java (1976); karya Ronald Alan Lukens Bull  tentang A Peaceful Jihad: Javanese Education and Religion Identity Construction (1977); karya Zamakhsyari Dhofier The Pesantren Tradition: A Study of the Role of the Kiai in Maintenance of the Traditional Ideology of Islam in Java (1980); karya Manfred Ziemek  tentang Pesantren Islamische Bildung In Sozialen Wandel (1983). Selain itu, penelitian juga dilakukan oleh Iik Arifin Mansurnoor tentang Islam in an Indonesian World: Ulama of Madura (1987), Mastuhu tentang Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren (1989); Ridlwan Nasir tentang Dinamika Sistem Pendidikan: Studi di Pondok-pondok Pesantren Kabupaten Jombang Jawa Timur (1995); Bahri Ghazali tentang Pengembangan Lingkungan Hidup dalam Masyarakat: Studi Kasus Pondok Pesantren An-Nuqayah dalam Menumbuhkan Kesadaran Lingkungan di Guluk-Guluk Sumenep Madura (1995); dan Abd. Halim Soebahar tentang Pondok Pesantren di Madura: Studi tentang Proses Transformasi Kepemimpinan Akhir Abad XX (2008), yang diterbitkan oleh LKiS dengan judul Modernisasi Pesantren: Studi Transformasi Kepemimpinan Kiai dan Sistem Pendidikan Pesantren (2013).

Jika ditelusuri beberapa karya penelitian dan disertasi tersebut, bisa dipahami bahwa pesantren sudah ada sejak abad ke-18, bahkan sebelum itu. Sebelum berdiri Pesantren Tegalsari (berdiri 1775) sudah berdiri pesantren. Pesantren Banyuanyar di Madura, misalnya, secara formal dirintis pada tahun 1788 oleh KH. Itsbat ibn Kiai Ishaq (Buju’ Panjalin), tetapi cikal bakalnya bermula sejak Kiai Ishaq, dan jauh sebelum itu Kiai Ishaq pernah belajar di beberapa pesantren yang tentunya lebih dahulu berdiri. Hasil studi Ronald Alan Lukens Bull (1977), doktor berkebangsaan Amerika, mengemukakan bahwa sebagai lembaga pendidikan Islam pesantren pertama kali dirintis oleh Syaikh Maulana Malik Ibrahim pada tahun 1399 M untuk menyebarkan Islam, dan tokoh yang berhasil mendirikan dan mengembangkan pesantren adalah Raden Rahmat (Sunan Ampel). Pertama kali didirikan di Kembangkuning dengan tiga santri, yaitu: Wiryo Suroyo, Abu Hurairah, dan Kiai Bangkuning. Setelah itu, pindah ke Ampel Denta dan mendirikan pesantren, sehingga dikenal dengan Sunan Ampel. Akhirnya, muncul pesantren baru  yang dirintis oleh para santri dan putranya, seperti Pesantren Giri oleh Sunan Giri, Pesantren Demak oleh Raden Patah, dan Pesantren Tuban oleh Sunan Bonang.

Sebagai sub kultur, pesantren memiliki kekhasan yang telah mengakar di tengah-tengah masyarakat, dan telah mengalami dinamika penuh variasi, dari non formal menjadi formal, dari sorogan menjadi terstruktur dan berjenjang. Belum lagi melihat historis fungsi pesantren, karena selain menyelenggarakan fungsi pendidikan, pesantren juga menyelenggarakan fungsi dakwah dan pemberdayaan. Menghadapi masa depan, lembaga pesantren yang berdirinya dirintis para kiai dan tokoh agama mulai berpikir dan merasakan perlunya peraturan perundang-undangan yang memberikan pengakuan kepada pesantren dalam bentuk pengaturan secara utuh, sekaligus sebagai bukti kehadiran negara dalam mengadvokasi keberlanjutan pendidikan pesantren di masa depan.

Pada awalnya, DPR RI menginisiasi Naskah RUU tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan pada tanggal 16 Oktober 2018. Presiden melalui Kementerian Sekretariat Negara sebagaimana Surat Nomor B-982/M.Sesneg/D.1/HK.00.01/11/2018 Tanggal 27 November 2018. Surat ini menunjuk Menteri Agama sebagai koordinator untuk melakukan penyusunan Daftar Inventaris Masalah (DIM) bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Panitia Antar Kementerian Penyusunan RUU tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 48 Tahun 2019 telah melakukan langkah-langkah strategis untuk melakukan berbagai kajian dalam rangka penyusunan DIM RUU tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan bersama Kementerian dan lembaga terkait, organisasi kemasyarakatan, tokoh lintas agama, pakar, pengasuh pondok pesantren dan lainnya.

Dalam perkembangannya, pembahasan RUU tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan mengerucut hanya kepada pembahasan RUU tentang Pesantren. Secara resmi DIM dan Naskah RUU tentang Pesantren hasil kajian yang dilakukan oleh pemerintah telah diserahkan kepada DPR RI pada25 Maret 2019 yang kemudian dilakukan berbagai penyempurnaan dan kajian bersama-sama oleh Tim Penyusun  dan Tim Sinkronisasi DPR RI dan Pemerintah, berdasarkan masukan-masukan dari berbagai unsur masyarakat.

Akhirnya, tanggal 24 September 2019 RUU Pesantren disahkan menjadi UU Pesantren dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-10 Masa Persidangan I Tahun 2019-2020.  Tanggal 15 Oktober 2019 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren telah disahkan oleh Presiden Republik Indonesia. Selanjutnya, pada tanggal 16 Oktober 2019 telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Artinya, UU Pesantren yang terdiri dari 9 Bab dan 55 Pasal ini telah diundangkan dan menjadi tonggak sejarah baru pengakuan negara terhadap pesantren memasuki masa depan.

*Pengasuh Pondok Pesantren Shofa Marwa, Ketua Umum MUI Jember, dan Guru Besar/Direktur Pascasarjana IAIN Jember

IKLAN