Baru sekarang pesantren memiliki undang-undang. Meskipun pesantren dikenal sebagai lembaga pendidikan tertua dan asli Indonesia, tetapi perhatian terhadap pesantren dirasakan sangat kurang, berbeda dengan perhatian pemerintah terhadap sekolah umum, misalnya. Wajar jika pesantren merasa dipandang sebelah mata, sejak sebelum maupun setelah Indonesia merdeka. Mengapa demikian, karena sejak Indonesia merdeka, telah 3 (tiga) kali mengalami perubahan Undang-Undang, yakni: pertama, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Pokok-Pokok Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah (UU Nomor 12 Tahun 1954); kedua, UU Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional; dan ketiga, UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Jika dianalisis dari penyebutan nomen klatur pesantren, dapat diketahui bahwa dalam undang-undang yang pertama (UU Nomor 4 Tahun 1950/UU Nomor 12 Tahun 1954) sebagai produk era orde lama dan undang-undang kedua (UU No. 2 Tahun 1989) sebagai produk orde baru sama sekali tidak menyebut nomen klatur pesantren. Barulah pada undang-undang ketiga (UU Nomor 20 Tahun 2003) sebagai produk era reformasi, nomen klatur pesantren disebut hanya sekali, yakni pada pasal 30 ayat (4) sebagai berikut: “Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis”. Penyebutan yang hanya sekali dalam UU No. 20 Tahun 2003 yang terdiri dari 22 Bab dan 77 Pasal tersebut tentu sangat tidak memadai, dibanding dengan kontribusi pesantren dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Substansi UU Pesantren perlu dipahami secara komprehensif, selanjutnya perlu dikawal bersama peraturan pelaksanaannya, implementasi dan dampaknya terhadap pengembangan pesantren.

UU Pesantren disahkan DPR RI tanggal 24 September 2019 dalam Rapat Paripurna ke-10 Masa Persidangan I Tahun 2019-2020; selanjutnya tanggal 15 Oktober 2019 disahkan oleh Presiden Republik Indonesia, dan tanggal 16 Oktober 2019 diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

Termenologi pesantren dalam UU Pesantren sangat jelas, sebagaimana termaktub pada Pasal 1 ayat (1): “pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil ‘alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Secara komprehensif UU Pesantren terdiri dari 9 Bab dan 55 Pasal. Kesembilan Bab UU Pesantren tersebut adalah sebagai berikut: Bab 1, Ketentuan Umum; Bab 2, Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup; Bab 3, Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren; bab 4, Pengelolaan Data dan Informasi, Bab 5, Pendanaan, Bab 6, Kerjasama, Bab 7, Partisipasi Masyarakat, Bab 8, Ketentuan Peralihan, dan Bab 9, Ketentuan Penutup.

Namun demikian, permasalahan utama setiap undang-undang yang baru, termasuk UU Pesantren, adalah belum adanya regulasi yang mengatur secara operasional UU Pesantren sampai ke tangan praktisi. Permasalahan utama ini akan segera memicu dua agenda mendesak yang harus segera dicarikan solusi oleh para ahli, yakni masalah regulasi dan masalah singkronisasi.

Permasalahan pertama, terkait regulasi, karena dalam UU Pesantren diamanatkan peraturan operasional berupa 1 (satu) Peraturan Presiden dan 9 (sembilan) Peraturan Menteri yang sudah harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun. Satu-satunya Peraturan Presiden yang dibutuhkan sebagai peraturan pelaksanaan UU Pesantren terkait dengan PP tentang Dana Abadi pesantren (pasal 49). Sedang sembilan Peraturan Menteri Agama terkait dengan hal-hal strategis sebagai berikut: PMA tentang Pendirian Pesantren (pasal 7), PMA tentang Penyelenggaraan Pesantren (pasal 14), PMA tentang Kurikulum Pendidikan Umum pada Kurikulum Pendidikan Mu’adalah (pasal 18 ayat (3)), PMA tentang Kurikulum Pendidikan Umum pada Kurikulum Pendidikan Diniyah Formal (pasal 20 ayat (3)), PMA tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pesantren (pasal 24), PMA tentang Rumusan Penjaminan Mutu yang disusun oleh Majelis Masyayikh (pasal 26 ayat (5)), PMA tentang Tata Cara Pembentukan Majerlis Masyayikh (pasal 28 ayat (2)), PMA tentang Pemetaan Mutu, Perencanaan Target Pemenuhan Mutu, dan Pemberian Fasilitas dan Afirmasi Dalam Pencapaian Target Pemenuhan Mutu (pasal 30 ayat (3)), dan PMA tentang Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Pesantren (pasal 36). Paling lama satu tahun sejak diundangkannya UU Pesantren, 1 (satu) Peraturan Presiden (PP) dan 9 (sembilan) Peraturan Menteri atau PMA sudah harus ditetapkan, sebagaimana ditetapkan pada Pasal 54 ayat (1): “Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan”. Peraturan Pelaksanaan ini penting dikemukakan, sebab dalam logika yudisial, sifat imperatif undang-undang harus diterjemahkan kedalam aturan operasional yang sampai ke tangan praktisi, khususnya praktisi pesantren. Tanpa peraturan operasional, sangat sulit suatu undang-undang bisa diimplementasikan, apalagi berdampak strategis.

Permasalahan kedua, terkait singkronisasi. Sebagaimana ditegaskan pada Pasal 52: “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan Pesantren dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini”. Pada pasal 52 tersebut ada kalimat “…sepanjang tidak bertentangan…” yang tentunya perlu dicermati lebih detail, karena ada UU, PP, dan PMA yang  kini masih berlaku, tetapi paradigmanya sudah berbeda dengan paradigma UU Pesantren, atau perlu singkronisasi.

Paradigma yang berbeda dengan paradigma UU Pesantren dan memerlukan singkronisasi dapat dikaji pada UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada PP Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, dan pada PMA Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam, karena pesantren dalam UU, PP, dan PMA tersebut diakui hanya sebagai bagian dari Pendidikan Keagamaan Islam, bukan sebagai lembaga yang otonom, termasuk juga Pendidikan Mu’adalah dan Ma’had Aly. Satuan Pendidikan Mu’adalah sebagai lembaga yang diatur dalam PMA Nomor 18 Tahun 2014 diakui sebagai lembaga pendidikan non formal, sedang dalam UU Pesantren diakui sebagai lembaga pendidikan formal. Demikian juga Ma’had Aly yang diatur dalam PMA Nomor 71 Tahun 2015 diakui sebagai pendidikan diniyah formal tingkat tinggi, sedang di UU Pesantren Ma’had Aly diakui sebagai pesantren, yang bisa atau diberi kewenangan menyelenggarakan pendidikan akademik pada program sarjana, magister dan doktor’. Nach, peluang sudah dibuka luas, kita persiapkan SDM untuk menyongsong masa depan pesantren gemilang.

*Pengasuh Pondok Pesantren Shofa Marwa, Krtua Umum MUI Jember, dan Guru Besar/Direktusr Pascasarjana IAIN Jember

IKLAN