Menteri Koordiantor bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

JawaPos.com – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memberikan sinyal tidak akan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Presiden Jokowi berpendapat masih ada mekanisme lain bagi yang tidak puas dengan hasil revisi UU KPK, yakni melalui uji materi (judicial review) di Mahkamah Konstitusi (MK).

Menteri Koordiantor bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meminta publik menghargai argumentasi Presiden Jokowi. Di mata Mahfud MD, pernyataan Jokowi itu tidak secara eksplisit menunjukkan bahwa pemerintah tidak akan mengeluarkan Perppu.

“Berita yang menyatakan Presiden menolak mengeluarkan Perppu, itu kurang tepat. Presiden menyatakan, belum perlu mengeluarkan Perppu. Saya sudah bicara dengan Presiden begitu. Biarlah diuji di MK,” kata Mahfud di Kemenko Polhukam Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (5/11).

Mahfud meminta agar masyarakat bersabar menunggu keputusan hakim MK. Ia pun yakin setelah itu Presiden Jokowi akan mempelajari keputusan tersebut.

“Nanti sesudah di MK, kita pelajari. Apakah keputusan MK itu memuaskan atau tidak? Benar atau tidak? Kita evaluasi lagi,” imbuhnya.

Lebih lanjut, mantan Ketua MK itu memastikan aspirasi penerbitan Perppu KPK sudah disampaikan kepada Jokowi. Dia bahkan menjadi salah satu pihak yang mendukung penerbitan Perppu. Namun, dia menyatakan tidak bisa memaksa Presiden selaku pemilik wewenang untuk melakukan hal itu sesegera mungkin.

“Kita sudah menyatakan pendapat waktu itu. Lah, sekarang sudah menjadi menteri, masa mau menantang itu? Kan sudah sejak awal saya menyatakan, itu wewenang presiden,” tambahnya.

Dia lantas meminta kepada para aktivis untuk tidak banyak berharap kepadanya untuk menekan Presiden Jokowi agar segera mengeluarkan Perppu. Dia menegaskan, Menko Polhukam tak punya kewenangan untuk itu.

“Enggak ada gunanya berharap di saya. Wong saya bukan pemegang kewenangan. Tetapi, saya sampaikan suara itu. Saya sampaikan pasti. Tetapi yang punya kewenangan tetap Presiden,” tegasnya.

Di sisi lain, Mahfud enggan bergulat dengan opini bahwa Jokowi mendukung upaya pelemahan KPK jika tak mengeluarkan Perppu. “Ah itu terserah saja. Saya tidak akan mengomentari itu. Kan sejak dulu sudah ada (kelompok) mendukung pelemahan KPK. Yang satu (kelompok lain) penguatan KPK. Kan itu sudah ada sejak dulu. Itu terserah masing-masing saja,” pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyatakan, tak baik kalau menerbitkan Perppu KPK, sedangkan uji materi di MK masih berlangsung. “Jangan ada, orang yang masih berproses, uji materi, kemudian langsung ditimpa dengan sebuah keputusan lain. Saya kira harus tahu sopan santun dalam bertatanegara,” tukas Jokowi di Istana Merdeka, Jumat (1/11).

Editor : Estu Suryowati

Reporter : Sabik Aji Taufan

IKLAN