dr Terawan, Kado Terindah Hari Kesehatan Nasional 55?

Oleh: Rangga Agus Mahardika, SKM *)

PEMILIHAN nama-nama menteri yang dipilih masuk dalam kabinet Indonesia Maju oleh Presiden Joko Widodo memang tidak bisa menyenangkan semua pihak. Tentu ada pro kontra yang menyertai dari pemilihan para pembantu presiden ini. Salah satunya yang membuat semua khalayak terhenyak yakni ditunjuknya nama Mayjen dr Terawan Agus Putranto yang kabar terakhir sudah dinaikkan pangkatnya menjadi Letjen untuk menjadi Menteri Kesehatan.

Bukan karena dia menjadi Menteri Kesehatan laki-laki setelah hampir dua dekade jabatan Menkes dijabat perempuan. Bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, tentu ini nama ini sama sekali tidak familiar. Namun, tidak dengan masyarakat dan institusi kesehatan. Ya, nama mantan Direktur Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto ini sangat mengejutkan. Bahkan, bisa jadi merupakan pukulan telak bagi organisasi profesi Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

Bahkan, sempat beredar kabar adanya penolakan dari IDI terhadap pemilihan Terawan menjadi Menkes. Namun, the show must go on karena presiden bergeming dan tetap melantik dr Terawan menjadi Menteri Kesehatan. Amanah ini akhirnya diemban oleh dokter yang sebelumnya banyak berkecimpung di dokter kesehatan militer untuk terjun mengatasi sejumlah persoalan kesehatan di masyarakat. Meskipun baru dilantik, sudah banyak tantangan di depan yang akan dihadapinya.

Apalagi, pengangkatan dr Terawan berdekatan dengan peringatan gegap gempita Hari Kesehatan Nasional ke-55 yakni 12 November 2019. Temanya pun cukup berat yakni Generasi Sehat Indonesia Unggul. Bukan hanya seremonial yang menjemukan, namun berbagai permasalahan kesehatan yang cukup komplet yang akan dihadapi olehnya selama menjabat menjadi Menteri Kesehatan. Banyak ‘PR’ alias pekerjaan rumah yang tengah dihadapi oleh bangsa Indonesia.

Salah satunya yang cukup njlimet untuk dituntaskan yakni masalah stunting. Di mana masalah ini sebenarnya bukan hanya pekerjaan dari Dinas Kesehatan saja, namun juga seluruh stakeholder dan elemen bangsa lainnya. Pasalnya, stunting atau gangguan tumbuh kembang pada anak-anak ini akan sangat berpengaruh terhadap generasi penerus bangsa di masa mendatang. Jika tidak segera diselesaikan dan ditangani, maka akan menjadi momok menakutkan bagi Indonesia sebagai bangsa dan negara dalam beberapa tahun ke depan.

Oleh karena itu, perlu adanya sikap bergandengan tangan seluruh pihak untuk mengatasi masalah ini. Tapi memang tidak mudah menyadarkan semua pihak, khususnya di luar bidang kesehatan untuk cawe-cawe terhadap masalah ini. Banyak pihak yang merasa tidak memiliki kepentingan untuk menyelesaikan ini semua. Padahal, ini persoalan bangsa yang harus segera diselesaikan saat ini hingga beberapa tahun ke depan. Dengan harapan, nantinya memberikan peninggalan yang indah berupa generasi unggul di masa yang akan datang.

Tentunya, dengan ‘komando’ dari Menteri Kesehatan yang dengan latar belakang militer menjadi semacam secercah harapan untuk bisa menggerakkan seluruh elemen untuk bersama-sama memiliki kesadaran memecahkan masalah ini. Dengan seluruh pihak bergerak, bukan tidak mungkin ancaman stunting bisa dengan taktis dan praktis untuk diselesaikan dengan menggembirakan.

Belum lagi, salah satu tantangan yang cukup berat yakni amanat Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Dalam undang-undang ini, secara jelas tertuang bahwa UHC (Universal Health Coverage) yakni kepesertaan BPJS Kesehatan harus mencakup seluruh masyarakat Indonesia. Bukan hanya kalangan tertentu, tapi seluruh rakyat Indonesia yang berjumlah sekitar 250 juta harus bisa dituntaskan hingga akhir tahun 2019 ini.

Pihak pemerintah selama ini sebenarnya bukan diam saja mewujudkan ini. Pemerintah sudah memberikan subsidi kepada masyarakat yang kurang mampu dengan BPJS PBI (Penerima Bantuan Iuran) baik itu melalui APBN pusat maupun APBD daerah. Bahkan, di sejumlah daerah, penerima BPJS PBI ini sekitar setengah dari total jumlah kepesertaan di daerah.

Tercatat dalam data BPJS Kesehatan per Oktober 2019 yakni total seluruh kepesertaan BPJS Kesehatan yakni 221,2 juta jiwa yang sudah memiliki jaminan kesehatan nasional. Yakni dengan jumlah peserta penerima PBI APBN mencapai 94,1 juta jiwa dan melalui PBI APBD mencapai 37,1 juta jiwa. Dengan demikian, total masyarakat ‘yang dibantu negara’ yakni 131,3 juta jiwa. Dengan demikian artinya 59,7 persen dari total peserta BPJS adalah beban dari negara.

Jadi, masih ada sekitar 25-30 juta warga lagi yang harus dikejar dan dituntaskan hingga akhir tahun ini. Untuk mewujudkan itu, tentu perlu kerja keras semua pihak. Bahkan, istilahnya teman-teman dari BPJS Kesehatan daerah yakni mereka memerlukan ‘Bandung Bondowoso’ alias keajaiban untuk bisa memenuhi target itu. Karena memang cukup mustahil bisa tuntas dengan banyaknya tantangan bangsa saat ini. Masih belum ada kesadaran penuh dari masyarakat khususnya di daerah perdesaan untuk melindungi diri dengan jaminan kesehatan.

Belum lagi, tugas itu semakin berat saja di akhir tahun ini. Pasalnya, per 28 Oktober 2019 sudah diteken Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Perpres ini sendiri ditandatangani Presiden Joko Widodo pada Kamis, 24 Oktober 2019. Isinya yakni kenaikan tarif iuran kepesertaan di semua jenjang kelas. Tidak main-main, kenaikannya mencapai sekitar 100 persen di kelas 1 dan 2.

Tentu, ini akan semakin membuat sulit untuk menjaring kepesertaan baru dari masyarakat. Khususnya untuk masyarakat dengan kepesertaan mandiri. Bahkan, BPJS Kesehatan dibayangi dengan ancaman ‘mrotol-nya para peserta BPJS Kesehatan yang selama ini tercatat sebagai peserta mandiri dan bukan pekerja. Diprediksi jumlahnya juga akan naik. Padahal, sebelumnya BPJS sudah bersusah payah membuat aturan sedemikian rupa agar masyarakat rutin membayar iuran BPJS Kesehatan.

Dengan melihat tantangan yang begitu besar, maka wajar jika ada keraguan untuk langkah dr. Terawan akan mengarungi tugas sebagai Menkes. Bahkan, ada istilah pada insan kesehatan yakni perlu adanya sentuhan layaknya kerja Bandung Bondowoso untuk bisa mewujudkan mimpi menuntaskan kepesertaan total seluruh rakyat Indonesia terkaver jaminan kesehatan nasional tersebut. Karena tantangan yang begitu besar, sehingga memang perlu mendapatkan sedikit keajaiban untuk menuntaskannya.

Namun, tidak ada yang tidak mungkin. Apalagi, ada niat baik dan keinginan kuat dari semua pihak untuk mewujudkan mimpi tersebut bersama-sama. Hal ini pula yang sepertinya menjadi prioritas dr. Terawan. Hal ini terlihat sesaat usai dilantik Jokowi menjadi Menteri Kesehatan, pertama kali kunjungan dinas sebagai Menkes yang dilakukannya yakni mengunjungi kantor BPJS Kesehatan. Kedatangan pertama sebagai pejabat ini menunjukkan perhatian penuh Menkes terhadap BPJS Kesehatan.

Oleh karena itu, perlu mendapatkan apresiasi khusus atas kunjungan ini. Bisa jadi, ini bukan hanya kunjungan biasa saja. Dirinya sempat mengejutkan banyak pihak dengan membuat gebrakan yakni gerakan moral menyumbangkan gaji pertamanya untuk BPJS Kesehatan yang dilaporkan mengalami defisit dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini menjadi langkah yang positif untuk menyadarkan semua pihak harus bersama ‘membantu’ BPJS Kesehatan yang memang sedang mengalami kesulitan.

Bukan hanya dirinya sendiri, namun Terawan juga mengajak para pegawai di Kementerian Kesehatan dan jajaran direksi BPJS Kesehatan untuk mengikuti gerakan moral mengatasi defisit perusahaan BUMN itu secara sukarela. Upaya ini sebenarnya jika mau ditelisik lebih dalam, adalah gerakan moral untuk seluruh pihak di Indonesia. Upaya ini merupakan simbol kepada seluruh pegawai dan pejabat di pusat hingga ke daerah umumnya untuk melakukan hal serupa.

Memang hal ini harus diakui bukanlah solusi yang baik untuk jangka panjang. Namun, paling tidak langkah yang dilakukan dr. Terawan ini menjadi oase di tengah kegetiran yang dialami oleh BPJS Kesehatan saat ini. Memberikan secercah harapan agar BPJS bisa bangkit dari keterpurukannya. Tentunya, dengan bantuan seluruh pihak untuk mendukung tercapainya tujuan nasional yakni seluruh masyarakat mendapatkan jaminan kesehatan nasional.

Dari sini, kita bisa melihat jika ternyata untuk mewujudkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tugas ini tidak akan bisa maksimal dan optimal jika dilakukan oleh satu pihak saja. Selain itu, bukan hanya dari sisi pemerintah saja yang bisa menyukseskan keberhasilan kesehatan ini. Namun, yang tidak kalah penting yakni perlu adanya upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan itu sendiri.

Jika masyarakat sudah sadar dan bisa secara mandiri menyehatkan dirinya, maka akan sangat meringankan beban negara untuk menyehatkan masyarakat. Bahkan, bisa jadi pemerintah bukan menjadi tulang punggung bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat, namun hanya lebih ke fungsi pendukung dan pemberdayaan masyarakat sehingga peningkatan kesehatan masyarakat bisa dipastikan akan lebih optimal bahkan maksimal.

Tentu, masih diperlukan sentuhan ‘midas’ dari Terawan untuk ke depan bisa menyehatkan BPJS Kesehatan. Bagaimana membuat masyarakat tetap sehat dan derajat kesehatan meningkat tanpa merasa keberatan dengan tanggungan iuran BPJS Kesehatan. Termasuk juga membuat BPJS Kesehatan benar-benar menjadi perusahaan yang melindungi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Namun, kita semua wajib untuk optimistis bahwa ke depan derajat kesehatan masyarakat Indonesia akan semakin baik dan benar-benar mewujudkan visi misi presiden Joko Widodo yakni Indonesia Maju.

*) Penulis adalah Wakil Ketua PWI Jember dan Staf Promosi Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Lumajang.

IKLAN

Reporter :

Fotografer :

Editor :