Semua Direksi Perusahaan yang Berkaitan dengan Q-Net Ditetapkan Tersangka

TEMUAN BARU: Polres Lumajang menetapkan semua direksi PT QN Internasional Indonesia dan PT Amoeba sebagai tersangka.

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Dugaan penipuan bisnis berjenis multi level marketing (MLM) terus bergulir. Perburuan yang dilakukan terus melahirkan tersangka baru. Kemarin, Polres Lumajang menetapkan belasan tersangka baru. Satu di antaranya adalah warga negara asing (WNA) asal Malaysia selaku direktur utama PT QN Internasional Indonesia.

Tak hanya itu, pasca-penyelidikan di Jakarta dan Kediri, barang bukti berupa cakra dan surat-surat dibawa dari kantor pusat Q-Net di Jakarta. Ternyata, perusahaan ini hanya memiliki 12 produk, sedangkan dalam brosur promosinya terdapat barang berupa jam tangan, hp, dan lainnya yang melebihi temuan di dalam kantor tersebut.
Kapolres Arsal menegaskan bahwa berdirinya perusahaan tersebut bertujuan untuk tipu-tipu. “Saya menyayangkan perusahaan ini tertera di APLI (Asosiasi Perdagangan Langsung Indonesia, Red),” katanya.

Menurutnya, perusahaan tersebut tidak seharusnya tertera dalam APLI. Sebab, ketika ada customer yang membeli barang tersebut, diminta menunggu barang, sedangkan barangnya masih ada di Hongkong.

Artinya, menurut Arsal, sistem jual beli di perusahaan tersebut tidak langsung dan mengelabui para pembelinya. Tidak hanya itu, perusahaan Q-Net ini ternyata tidak bermitra dengan PT Amoeba.

Penemuan yang lain, adanya pencucian uang yang dilakukan oleh PT QN Internasional, PT Amoeba. Karena itu, dalam keputusan para penyidik, Polres Lumajang menetapkan 14 tersangka yang salah satunya direksi utama perusahaan, yakni Stevenson Charles, warga negara Malaysia.

Dengan temuan terbaru ini, Polres Lumajang menjerat para tersangka dengan 4 pasal. Pertama, dengan pasal penipuan yakni KUHP Pasal 378. Kedua, Pasal UU Perdagangan 106 karena tidak adanya surat izin perdagangan, Ketiga, Pasal 105, tidak boleh menggunakan sistem perdagangan skema piramida. Dan yang terakhir, penyidik menemukan pencucian uang yang terdapat dalam aktivitas perusahaan tersebut dan akan dijerat pasal tentang TPPU (tindak pidana pencucian uang, Red). “Tindak pidana pencucian uang ini harus ada pengakuan, yang dikenal pembuktian terbalik,” pungkasnya.

IKLAN

Reporter : Ridho Abdullah Akbar

Fotografer : Ridho Abdullah Akbar

Editor : Hafid Asnan