Jember Tidak Dapat Jatah Formasi CPNS

DPRD Bakal ke Pemprov Jatim

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Sejarah baru mencatat, Jember menjadi satu-satunya kabupaten/kota di Jawa Timur yang tidak mendapatkan jatah formasi dalam seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS).  Harapan dan impian warga yang ingin mendaftar CPNS di Jember tahun 2019 kandas.

Kepastian Jember tidak mendapat jatah CPNS ini berdasar surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), tertanggal 28 Oktober 2019. Dalam surat itu, nama Kabupaten Jember tidak ada. Artinya, tidak mendapat jatah CPNS.

Ketua Komisi A DPRD Jember Tabroni membenarkan hilangnya peluang CPNS Jember tersebut. Dia menyayangkan peluang itu hilang. Sebab, banyak warga yang berharap dan bermimpi bisa ikut CPNS. “Hak masyarakat Jember hari ini secara terang-terangan terabaikan. Karena Jember menjadi satu-satunya kabupaten yang tidak mendapat jatah CPNS,” ucapnya.

Tabroni cukup terkejut begitu mengetahui surat Kemenpan RB tentang pengumuman CPNS yang tidak mencantumkan nama Jember. Peluang emas yang ditunggu-tunggu oleh banyak orang justru terbuang begitu saja.

“Sampai hari ini, kami DPRD Jember belum mengetahui penyebab pasti mengapa Jember tidak dapat jatah CPNS. Kemarin, kami sudah memanggil eksekutif tetapi tidak hadir. Kami ingin mengetahui, apa sebenarnya yang terjadi, tetapi mereka tidak datang. Sampai sekarang, eksekutif belum memberikan penjelasan, sekarang Jember sudah fix tidak dapat jatah,” jelasnya.

Lantaran DPRD Jember tidak mendapat jawaban pasti dari Pemkab Jember, pihaknya akan bertanya langsung kepada lembaga terkait yang ada di atas Pemkab Jember. “Rencananya besok (Kamis, Red) kami ke Kantor Regional II BKN Jawa Timur di Surabaya. Insyaallah Pimpinan DPRD juga berangkat. Kami akan mempertanyakan mengapa Jember tidak dapat jatah CPNS? Ini kami lakukan karena tidak mendapatkan jawaban dari eksekutif di Jember,” terang Tabroni.

Menurut dia, apabila jawaban di tingkat provinsi masih kurang memuaskan, pihaknya berencana langsung datang ke Kemenpan RB di Jakarta. “Kalau jawaban sudah jelas, kami akan memberikan satu sikap. Sikap DPRD kepada masyarakat dan sikap DPRD kepada Pemkab Jember atas problem besar yang mengabaikan keinginan rakyat Jember ini,” tegasnya.

Dalam rangka melaksanakan fungsi DPRD, anggota dewan wajib melakukan pengawasan. Tujuannya agar pemerintah melakukan tata kelola pemerintahan yang baik. Apa pun hasil dari BKN nanti, akan menentukan sikap DPRD atas raibnya peluang CPNS 2019.

“Kami tidak bisa membiarkan hal ini selesai begitu saja, karena kesempatan CPNS tahun 2019 ini tidak akan pernah kembali lagi. Kalau nanti di 2020 akan ada penerimaan CPNS lagi, itu urusan lain dan tidak berkaitan dengan peluang tahun ini. Kenapa berbeda, karena orang yang seharusnya bisa daftar tahun ini belum tentu bisa mendaftar di tahun 2020. Ingat, CPNS sekarang ada batasan usianya,” tambahnya.

Sementara itu, saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya terkait tidak dapatnya jatah CPNS 2019, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jember Mirfano belum memberi keterangan, kemarin (29/10). Saat dikirimi pesan singkat, dia juga tidak membalas hingga berita ini ditulis pukul 17.35.

Informasi yang berhasil dihimpun, pada CPNS tahun 2019 ini, Kabupaten Jember dikabarkan sudah mengajukan usulan formasi untuk 764 kuota. Namun, dalam pengajuan itu diduga ada yang prosedur yang tidak lengkap, sehingga Jember tidak dapat jatah CPNS.

IKLAN

Reporter : Nur Hariri

Fotografer : Istimewa

Editor : Bagus Supriadi