Tanggal 22 Oktober, seluruh rakyat Indonesia merayakan peringatan Hari Santri secara nasional. Ini tidak lain adalah upaya  untuk mengingatkan perjuangan para santri pendahulu dalam memperjuangkan dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui wadah  pesantren. Sampai saat ini santri yang selalu identik dengan pesantren telah banyak berkontribusi memajukan bangsa, baik melalui pendidikan maupun bidang yang lain.

Dari segi historis, pesantren tidak hanya identik dengan makna keislaman, tetapi juga mengandung makna keaslian Indonesia (indigenous) (Madjid, 1997). Di Indonesia lembaga ini telah hidup sejak ratusan tahun (300-400 tahun) yang lalu dan telah menjadi bagian yang mendalam dari sistem kehidupan sebagian besar umat Islam Indonesia (Mastuhu, 1994). Kenyataan bahwa pesantren masih mampu bertahan sampai era milenial ini, membuktikan ketangguhan pesantren dalam menjawab tantangan yang terus berkembang.

Berbagai adaptasi, bahkan sampai perubahan yang cukup radikal telah banyak dilakukan pesantren guna tetap bertahan dan bisa mewarnai gerak pembangunan di Tanah Air. Pesantren selalu mampu menjawab berbagai tantangan kekinian tanpa harus kehilangan identitas sebagai salah satu pilar penegak nilai-nilai keislaman. Di antara sekian banyak tantangan itu, salah satunya adalah tentang gender equality (kesetaraan gender). gender equality merupakan sebuah pandangan yang beranggapan bahwa manusia memiliki hak dan status yang sama, tanpa memandang perbedaan jenis kelamin, warna kulit, dan keterbatasan fisik satu sama lain.

Selama dekade terakhir, tema gender mulai ramai diperbincangkan khalayak umum. Hal ini karena mulai sadarnya masyarakat tentang adanya diskriminasi yang dilakukan oleh beberapa golongan kepada golongan yang lain. Pandangan ini juga mulai merambat pada dunia Islam. Sehingga muncul upaya memperjuangkan hak-hak perempuan dalam pengambilan keputusan dalam hukum Islam. Wacana reinterpretasi terhadap nash dalam ajaran Islam mulai didengungkan, terutama terhadap karya-karya ulama klasik. Pembacaan ulang terhadap khazanah keilmuan klasik itu perlu dilakukan agar lebih fleksibel terhadap perempuan, mengingat perempuanlah yang selama ini yang paling sering mengalami diskriminasi.

Upaya tersebut sudah pasti berangkat dari pesantren. Sebagai pusat kajian Islam, kurikulum pesantren sebagian besar berpatokan dengan karya-karya ulama zaman dahulu (sering diistilahkan dengan “kitab kuning”). Kitab ini merupakan karya monumental dari para ulama klasik dengan pembahasan yang sangat beragam, meliputi aspek keagamaan seperti fiqh, tauhid, tafsir Alquran, dan sebagainya. Selain itu, ada juga kajian tentang astronomi, ilmu kesehatan, dan ilmu sosial. Karya-karya ini mencerminkan kejayaan Islam pada kala itu, baik dari segi kekuasaan maupun dari segi intelektual.

Namun, setelah sekian lama, beberapa orang sadar bahwa keilmuan Islam harus lebih dikembangkan. Karya ulama klasik tersebut perlu dibaca ulang, sebab karya-karya tersebut lahir beberapa abad yang lalu yang mungkin saja sudah tidak relevan dengan realitas zaman sekarang. Apalagi sebagaimana di ungkapkan Martin van Bruinessen (2012) bahwa para pengarang kitab didominasi oleh kaum laki-laki sehingga kemungkinan terjadinya bias patriarki menjadi sangat tinggi. Akibatnya, berbagai keputusan hukum  baik mengenai status warisan, hak dalam keluarga, hak dalam dunia politik dan sebagainya, semuanya didominasi suara laki-laki, dan hanya sedikit memberi ruang kemerdekaan bagi perempuan.  Apalagi konteks sosial budaya pada saat itu ketika penulisan kitab itu memang memosisikan laki-laki secara lebih superior.

Perlunya pembacaan ulang terhadap tafsir-tafsir misoginis dalam karya-karya para ulama klasik itu sudah lama dilakukan di kalangan pesantren. Salah satu bukti nyata adalah pembukaan pesantren putri, setelah sebelumnya pesantren hanya dikhususkan bagi laki-laki. Menurut catatan sejarah, pesantren putri diadakan  pertama kali di Denanyar atas usul KH Bisri Syansuri tahun 1923. Atas gagasan tersebut, pada mulanya Hadratus Syaikh KH Hasyim Asy’ari sendiri kurang berkenan. Sehingga ketika KH Hasyim Asy’ari datang berkunjung ke pesantren KH Bisri Syansuri, konon untuk sementara para santri putrinya terpaksa disembunyikan. Tak lama kemudian KH Hasyim Asy’ari sendiri setuju dengan jalan yang ditempuh oleh KH Syansuri Bisri. Bahkan anak perempuannya sendiri, Nyai Khoiriah Hasyim dikirimkan ke Tanah Suci Makkah untuk mondok. Tetapi persetujuan beliau itu malah menimbulkan kontroversi sampai pada akhirnya semua pesantren di Jawa dan Madura menerima ruang bagi santri putri menuntut ilmu  di pesantren (Natsir dan Hasyim, 1997).

Pemberian akses yang sama bagi perempuan untuk menuntut ilmu di pesantren pada saat itu, merupakan langkah maju, di tengah pandangan masyarakat kebanyakan yang memosisikan perempuan hanya di wilayah dapur, sumur, pupur, dan kasur. Pandangan itu juga mendapat legitimasi dari penafsiran ayat Alquran (di antaranya dalam Surat Al Baqarah ayat 223), selain juga hadits-hadits mysoginis yang mengukuhkan peran perempuan hanya diranah domestik.  Jika merujuk pada fakta sejarah keberadaan pesantren sejak 4 Abad yang lalu, maka butuh waktu yang sangat panjang  untuk menerima keberadaan santri perempuan di lingkungan pesantren.

Saat ini bahkan pesantren melangkah lebih jauh lagi dalam upaya  pemberdayaan perempuan, dengan melibatkan langsung santriwati baik dari aspek pembangunan maupun dalam pengembangan pendidikan pesantren di lingkup internal pesantren. Peran perempuan dalam pesantren salah satunya sebagai tenaga pengajar atau ustadah. Mereka berkewajiban memberikan pengajaran langsung tentang keilmuan Islam kepada santriwati dalam setiap jenjangnya. Dengan peran ini, sekaligus para perempuan juga dapat terlibat secara aktif sebagai pengontrol kebijakan pesantren yang masih belum adil gender.

Partisipasi perempuan menjadi pengajar di pesantren, merupakan poin strategis dalam upaya penciptaan gender equality di pesantren. Tugas mulia itu sekaligus bisa memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi mereka untuk memberikan pemahaman yang relevan terhadap penafsiran dan pemahaman alternatif terhadap ayat atau hadis, agar tidak mengerdilkan keberadaan perempuan. Peran perempuan dalam dunia pesantren adalah mengkritisi dan mengkaji ulang hukum Islam dengan perspektif gender. Sehingga dapat menjadi solusi terhadap ketimpangan dan ketidakadilan gender.

Peran yang dimiliki oleh para guru perempuan dalam pesantren pada dasarnya menempatkannya pada posisi yang sesuai dengan memberikan akses dan waktu untuk mendidik dan mengajar santriwati dengan menanamkan nilai-nilai kesetaraan gender. Dengan memberikan pengenalan tentang wacana gender kepada santriwati sejak dini, diharapkan dapat memberikan nilai plus terhadap kesadaran dan sensitivitas terhadap masalah kesenjangan gender. Penerapan konsep-konsep nilai gender equality menjadikan pesantren sebagai lembaga pendidikan yang peduli terhadap diskriminasi kaum perempuan dan menjadi wadah yang terus mendukung untuk pengembangan konsep adil gender.

Peran aktif pesantren dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan  gender masih terus dilakukan, tanpa harus kehilangan identitas pesantren itu sendiri. Tradisi pesantren yang sangat menjaga etika pergaulan antara laki-laki dan perempuan merupakan local wisdom yang masih harus dipertahankan sampai kapan pun. Itulah sebabnya pesantren   tetap mempertahankan  segregasi (pemisahan) penyelenggaraan pendidikan berdasarkan jenis kelamin. Langkah ini menjadi cerminan tingkat konsistensi pimpinan pesantren dalam mengaplikasikan dan mempertahankan kearifan lokal pesantren itu sendiri.

Pemisahan penyelenggaraan pendidikan dengan mengambil pola single sex class di pesantren menuntut pemenuhan sarana dan prasarana bagi para santri, meski berada di lokasi yang terpisah.  Kawasan asrama perempuan bersifat lebih tertutup dengan pembatasan akses dengan lingkungan sosial. Meski demikian, di dalam kawasan asrama santri putri telah dilengkapi dengan musala, gedung madrasah, kantin dan segala fasilitas untuk memenuhi keperluan santriwati. Pembatasan akses yang dilakukan pesantren bertujuan untuk menjaga para santri dari hal-hal yang tidak diinginkan.

*) Akhmad Syaiho,  Mahasiswa Pascasarjana IAIN Jember Program Studi PAI,  dan  karya  tulis ilmiah  tersebut sudah dipresentasikan pada Seminar Internasional di Universitas Sains Islam Malaysia (USIM)  pada  tanggal  20  September 2019.

IKLAN