Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi bersiap menjalani pemeriksaan di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (15/10). Imam diperiksa perdana usai ditahan sebagai tersangka kasus suap pemberian dana hibah KONI. (FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS)

JawaPos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tengah mempelajari gugatan praperadilan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi. Imam Nahrawi menggugat Lembaga Antikorupsi atas penetapannya sebagai tersangka kasus dugaan suap dana hibah KONI dan dugaan penerimaan gratifikasi.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) memutuskan menunda sidang perdana gugatan praperadilan Imam Nahwari hingga Senin (4/11) mendatang lantaran KPK tidak hadir di persidangan.

“Pada prinsipnya tentu kami akan menghadapi dan juga meyakini bahwa sejak awal kasus ini memang didasarkan pada bukti yang kuat. Bahkan penetapan IMR (Imam Nahrawi) sebagai tersangka merupakan pengembangan lebih lanjut dari OTT di Kempora dan fakta-fakta yang muncul di persidangan,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam pesan singkatnya, Selasa (22/10).

Gugatan praperadilan Imam Nahrawi bernomor perkara 130/Pid.Pra/2019/PN JKT.SEL. Ia menilai penetapannya sebagai tersangka tidak melalui proses penyidikan dan pemeriksaan sebagai calon tersangka.

Dalam gugatannya, Imam menilai proses penyelidikan KPK sangat pendek, yaitu hanya empat hari yang dihitung dari tanggal LKTPK 22 Agustus 2019 dan penerbitan Surat Perintah Penyidikan pada 28 Agustus 2019 dan penerbitan SPDP dilakukan sehari kemudian, yaitu 29 Agustus 2019.

Imam juga memandang, proses penyidikan tersebut sangat cepat dan ia merasa tidak pernah diperiksa. Bahkan, ia merasa tuduhan KPK tidak jelas karena hasil suap yang disangkakan KPK melebihi jumlah kekayaan yang dilaporkannya dalam LHKPN.

Menanggapi gugatan Imam, Febri menegaskan tidak ada argumentasi baru yang disampaikan Imam dalam gugatannya karena sebagian besar alasan yang diajukan sudah cukup sering digunakan para pemohon praperadilan lainnya.

“Seperti alasan yang hanya mengacu pada KUHAP bahwa penetapan tersangka seharusnya dilakukan pada tahap penyidikan, sehingga pemeriksaan yang bersangkutan sebagai calon tersangka semestinya dilakukan di penyidikan,” terang Febri.

Mantan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) ini menegaskan begitu KPK mendapatkan bukti permulaan yang cukup atau minimal dua alat bukti, sesuai Pasal 44 UU KPK, maka dapat dilakukan penyidikan.

Apalagi, jika frasa bukti permulaan yang cukup tersebut dihubungkan dengan ketentuan pada Pasal 1 angka 14 KUHAP yang mengatur definisi tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, maka sejak proses penyidikan, karena telah ditemukan bukti permulaan yang cukup, sekaligus dapat ditetapkan tersangka.

“Ketentuan yang bersifat khusus ini memang seringkali tidak dipahami secara tepat sehingga para pemohon berulang kali menggunakan argumentasi tersebut,” tegasnya.

Dalam perkara ini, Imam dan asisten pribadinya, Miftahul Ulum ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan dana Hibah KONI dan dugaan penerimaan gratifikasi.

Imam Nahrawi dan Miftahul Ulum diduga menerima uang sejumlah Rp 14,7 miliar dalam rentang 2014-2018. Selain penerimaan uang tersebut, dalam rentang waktu 2016-2018, Imam Nahrawi diduga juga meminta uang sejumlah total Rp 11,8 miliar.

Total penerimaan teehadap Imam, KPK menduga menerima Rp 26,5 miliar yang diduga merupakan commitment fee atas pengurusan proposal hibah yang diajukan oleh pihak KONI kepada Kemenpora TA 2018. Penerimaan iti terkait Ketua Dewan Pengarah Satlak Prima dan penerimaan lain yang berhubungan dengan jabatan Imam selaku Menpora.

Editor : Estu Suryowati

Reporter : Muhammad Ridwan

IKLAN