HAJATAN akbar empat tahunan Universitas Jember (Unej) sudah dimulai. Rabu siang lalu (16/10) Senat Universitas (yang notabene pemilik hak suara) telah menjatuhkan pilihanya kepada 10 kandidat yang tengah berkompetisi. Hasil sementara, tiga besar suara terbanyak telah dipilih oleh 90 anggota senat, yakni Dr Zulfikar (44 suara), Prof Dr Iwan Taruna (24 suara) dan Prof Dr Dafik (17 suara). Suatu angka-angka yang sudah diprediksi sebelumnya, meksi terdapat “pergeseran” beberapa digit.

Mereka (para kadidat) merupakan figur terbaik yang dipersiapkan untuk memimpin dan memajukan Unej ke depan. Mereka nyaris tak diragukan kemampuan dan dedikasinya kepada perguruan tinggi berusia lebih dari setengah abad itu. Bahwa kemudian muncul tiga besar kandidat untuk maju pencalonan berikutnya adalah faktor nasib dan dan kepercayaan para senat. Ketiganya kini telah menyiapkan diri dengan segala doa dan upaya lainnya agar bisa terpilih dan mendapat kepercayaan dari senat dan pemerintah (Menristekdikti) untuk memimpin Unej lima tahun mendatang.

Diakui atau tidak bahwa penentuan calon pemimpin perguruan tinggi (termasuk Unej) tidak hanya murni milik senat. Setidaknya dialami hampir sepuluh tahun ini, ketika era Mendiknas Muhammad Nuh. Sebab, sebelum mengakhiri tugasnya sebagai menteri, Muhammad Nuh berhasil “mengubah” tradisi pemilihan rektor dari hampir mutlak di tangan kampus (senat), menjadi “setengah” demokratis. Sebab, senat hanya memiliki 65 persen suara, sementara 35 persen lainnya “milik” pemerintah, dalam hal ini dipegang mandatnya oleh Menristekdikti. Bahkan di PTN lingkungan Kemenag (IAIN/UIN), konon semuanya ditentukan oleh menteri. Senat hanya mengusulkan nama-nama kandidat yang dianggap layak dan memenuhi syarat.

Artinya, meski seorang calon memenangi 50 persen (bahkan lebih) suara pemilihan, misalnya, belum tentu otomatis menjadi rektor. Sebab, di sana masih ada suara 35 persen menteri, yang akan diberikan kepada siapa yang “dikehendaki”. Dan, itu terjadi pada pemilihan beberapa rektor PTN di Indonesia, termasuk di Unej sendiri. Konkritnya, pada pilrek tahun 2013 lalu, Agus Soebekti memenangi lebih dari 50 persen suara senat, namun pada pemilihan puncak, dia “dikalahkan” oleh Muh. Hasan, yang sebelumnya memperoleh suara jauh di bawah Agus. Sebab, suara menteri (saat itu Muhammad Nuh), diberikan seluruhnya kepada Hasan, sehingga jumlahnya mengungguli Agus, meski hanya selisih satu suara.

Adakah pada pilrek kali ini akan mengalami hal serupa? Bisa iya, bisa tidak saja. Secara matematis, dari 90 suara senat yang ada, dikurangi hasil yang diraih tiga kandidat (Zulfikar, Iwan Taruna, dan Dafik) masih ada sejumlah suara yang bisa direbut oleh tiga kandidat pada pilrek berikutnya. Jika komposisinya hampir tetap, maka secara matematis Zulfikar yang menang dan berhak memimpin Unej. Namun, menjadi sebaliknya, jika (jatah) suara menteri diberikan kepada selain Zulfikar, maka “peta” akan berubah total, seperti halnya pilrek era Muhammad Hasan periode pertama. Dan, itu (konon) sangat dimungkinkan.

Selain itu, ada “tradisi demokrasi” yang sulit dihindari dalam setiap pemilihan pejabat di lingkungan Unej (mungkin PTN lain). Yakni adanya “isme-isme” yang relatif kental “dipertontonkan”, sehingga terkadang mengalahkan akal sehat pengawal demokrasi (akademisi) itu sendiri. Mungkin sudah menjadi “icon” bahwa pengaruh isme-isme di lembaga intelektuan tersebut (seakan) menjadi warna tersendiri dalam dinamika kesejarahannya. Dan, Unej, sejak berdirinya (1964) oleh sejumlah pihak disumsikan sebagai “kampus merah”. Yakni, para elitenya diwarnai oleh kalangan “nasionalis abangan” (meminjam istilah Clifford Geertz). Dan itu juga tak heran karena para pendirinya memang berlatar dari aktivis/simpatisan yang sama.

Namun dominasi “akut” itu agaknya mulai berkurang (bergeser) seiring datangnya era Reformasi. Terpilihnya Mohammad Hasan (santri) sebagai rektor menggantikan T. Soetikto (nonsantri), agaknya menjadi nuansa tersendiri bagi iklim kehidupan di Unej. Banyak agenda dan kegiatan kampus bernuansa relegius, termasuk pada kegiatan organisasi kemahasiswaan (ormawa). Lomba MTQ antarmahasiswa PTN/PTS se-Jawa Timur, festival hadrah, gema salawat, kehadiran penceramah yang nyaris tak pernah berhenti, merupakan contoh perubahan nuansa kehidupan Kampus Tegalboto tersebut.

Meski demikian pada momentum pilrek saat ini, nuansa politis isme-isme tersebut tetap saja tak bisa dihindari. Bahkan, nama NU, sebagai lembaga keagamaan terbesar dan bersifat netral pun, ikut terbawa-bawa dalam nuansa pilrek tersebut. Mengapa? Karena modal inteletual dan kecendikiawanan saja rupanya tak cukup “mengawal” dirinya (para kandidat). Perang isu dan urat syaraf pun berseliweran di sana-sini. Ada kandidat yang sengaja sowan ke tokoh dan ulama NU untuk minta doa restu. Ada pula yang mendatangi elite parpol guna “mengakseskan” ke Menristekdikti. Karena sang menteri dianggap mempunyai kedekatan “emosional” dengan sejumlah kandidat.

Padahal, jika dilihat dari kualitas, kapabelitas, profesionalitas, dan loyalitasnya terhadap Unej profil para kandidat sangat tidak diragukan. Namun elektabilitas mereka ternyata belum cukup meyakinkan dirinya (tidak pede) menghadapi kompetisi kalangan akademisi tersebut. Itu tak lain, karena adanya faktor “kartu as” menteri sebanyak 35 persen tersebut. Apalah artinya menang di tingkat senat, jika pada akhirnya “kena rudal” suara langit (suara menteri) tersebut. Makanya mereka (tak sungkan) beramai-ramai minta dukungan para kiai dan politisi, agar dapat “berkah” menteri, misalnya. Dan itu sah-sah saja dalam dunia kompetisi, apalagi sebagai bentuk ikhtiar manusiawi.

Pertanyaannya, apakah kebijakan suara menteri (35 persen) tersebut akan menjadi “mukjizat” bagi para kandidat yang terpilih oleh senat (seperti era Mohammad Hasan), atau terjadi perubahan paradigma. Yakni, suara menteri akan didistrubiskan secara merata bagi semua kandidat, atau diberikan kepada kandidat yang (secara nyata) telah dikehendaki oleh mayoritas senat? Lihat saja siapa menterinya. Wallahua’lamu.

*) Penulis adalah pengajar ilmu jurnalistik di Universitas Islam Jember (UIJ)

IKLAN