PERTEMUAN “rekonsiliasi” antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan sejumlah elit politik, diantaranya “rival politik” Prabowo Subianto (Prabowo) menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden periode 2019-2024 pada 20 Oktober 2019 menjadi trending topic media massa (media cetak, media elektronik, media online) dan media sosial. Perdebatan peristiwa “perjumpaan kawan-lawan” dalam pertarungan politik menjadi isu yang menarik dan hangat dibicarakan masyarakat Indonesia, tak hanya di kota besar, tetapi hingga pelosok desa. Pro kontra terhadap “komunikasi politik” dua tokoh itu menyeruak dan masih menggelinding “liar” dalam ruang publik.

Pertama, kekuatan masyarakat yang memaknai pertemuan dua komunikator politik itu sebagai simbol berakhirnya “perseteruan” dalam pilpres 17 April 2019 lalu. Tidak perlu lagi mempersoalkan luka-luka politik, mulai dari terkurasnya pikiran, energi, tenaga, dan, hingga nyawa para penyelengaraa pemilu. Menurut perspektif komunikasi, makna terhadap realitas bisa saja berubah mengikuti situasi-kondisi, konstelasi maupun kontestasi politik. Dalam konteks inilah, pertarungan pendukung Jokowi yang dijuluki “Cebong” dan loyalis Prabowo yang diidentifikasi dengan istilah “Kampret” dapat berakhir, saatnya membuka lembaran baru politik.

Kedua, kekuatan masyarakat yang tidak menghendaki rekonsiliasi berakhir dengan kompromi kekuasaan. Mereka tidak menginginkan pertarungan berakhir dengan “kekalahan” melalui negosiasi tawaran politik lawan. Hal ini justru akan merendahkan Prabowo, partai pengusung (Gerindra, PAN, PKS, dan Demokrat), dan warga pendukungnya yang sejak awal sudah “berhadapan-hadapan” dengan segala resiko. Meminjam istilah “obesitas kekuasaan” yang dilontarkan GunGun Heryanto, mestinya partai politik pendukung Prabowo akan lebih baik sebagai kekuatan penyeimbang kekuasaan Jokowi periode kedua. Mereka menginginkan tidak perlu melakukan dramaturgi dengan lawan politik karena sejak awal mereka telah mengambil sikap “berhadap-hadapan”

Ketiga, kekuatan masyarakat yang masih menyimpan apatisme terhadap langkah rekonsiliasi politik yang tidak akan memberikan dampak menggembirakan bagi kepentingan kelompok ini. Sebagai catatan saja, warga yang tidak menggunakan hak pilih alias golongan putih (golput) pada Pilpres 2004 mencapai 23,30 persen, pada 2009 sebanyak 27,45 persen golput, sekitar 30,42 persen warga memilih golput pada Pilpres 2014, dan pada Pilpres 2019 jumlah golputnya di bawah 20 persen merupakan kekuatan yang “tidak pernah mati”. Rekonsiliasi Jokowi-Prabowo bisa jadi dapat menambah keyakinan politik kekuatan golput jika pendidikan politik yang baik gagal ditampilkan oleh para elit politik di masa-masa mendatang. Ditambah lagi, tidak semua pendukung Prabowo setuju dengan langkah “merapat” ke Jokowi.

Dalam membangun kekuatan politik Indonesia yang berdaulat, ketiga kekuatan komunikan ini (sumber daya manusia Indonesia) tetap diperlukan untuk menegakkan keseimbangan hidup melalui komunikasi harmoni. Menuju Indonesia yang lebih bermartabat.

Komunikasi harmoni merupakan penyampaian pesan yang dapat mengarahkan (membentuk makna) pada tindakan komunikasi yang hangat, ramah, moderat, dan indah. Pesan harmoni dapat terbentuk dari produksi pesan yang ditampilkan ketika seseorang mendialogkan suatu realitas simbolik di masyarakat agar dipahami bersama. Dalam konteks komunikasi, suatu tindakan masyarakat dibangun/digerakkan atas dasar makna pesan yang ditangkap seseorang dalam melihat realitas. Cara pandang terhadap realitas dipengaruhi oleh pemikiran, ide, dan gagasan seseorang yang hidup sebagai bangsa. Komunikasi harmoni menawarkan perspektif yang menarik melalui dialektika pesan yang ditransformasikan kepada masyarakat dalam kehidupan komunikasi sehari-hari.

Pertama, hargai setiap perbedaan pandangan. Dalam konteks komunikasi politik, realitas politik tidak bermakna tunggal, berdialektika, dan dinamis. Selalu muncul beragam perspektif pilihan politik. Menghargai setiap perbedaan adalah kata kunci membangun harmoni. Fenomena tiga perspektif dalam menyikapi “rekonsiliasi politik” diatas harus dihargai sebagai pilihan yang wajar, dan tidak perlu disikapi desktruktif. Perbedaan perlu dipahami sebagai kekuatan, bukan kelemahan. Dalam konteks teori konflik, seringkali “pertentangan” justru membangkitkan semangat kompetensi meraih prestasi, tanpa harus bertindak diskriminasi.

Kedua, akomodasi kepentingan yang sama. Mestinya, visi besar pemimpin Indonesia dalam membangun kesejahteraan bangsa harus bisa diakomodasi oleh berbagai kelompok kepentingan. Oposisi tidak boleh dimaknai sebagai kelompok pembenci, tetapi penting dipahami sebagai kekuatan penyeimbang yang memberikan kontrol konstruktif dalam kebijakan pemimpin negara. Suara oposisi sebaiknya diamokodasi sebagai jembatan memahami keinginan keberagaman anak bangsa. Mengakomodasi kepentingan oposisi tidak harus menyalurkan dalam simbol kekuasaan menteri atau jabatan politik lainnya.

Ketiga, rasionalisasi pilihan politik demi kepentingan bangsa dan negara. Merasionalkan sejumlah argumentasi para elit dalam melakukan keputusan politik rekonsiliasi sebenarnya tidak selalu terkait persoalan bagi-bagi kekuasaan. Perlu dipertimbangkan alasan-alasan yang diberikan Jokowi maupun Prabowo ketika membangun koalisi. Jika masih mengedepankan kepentingan bangsa, misalnya membangun kekuatan ekonomi-politik dengan memperkuat basis bangsa sendiri dibandingkan mengakomodasi “dominan” bangsa lain (kepentingan asing), bisa dikompromikan pilihan politiknya sebagai tindakan komunikasi yang rasionalitistik.

Keempat, motivasi diri untuk membangun energi. Caranya memperkuat relasi sesama “makhluk komunikasi” yang hidup di negeri ini bisa dilakukan sesuai dengan posisi dan fungsinya masing-masing. Anak bangsa memiliki wilayah hidup yang berserakan di ribuan pulau di nusantara dengan beraneka warna pekerjaan, latar belakang sosial, setting budaya, sehingga pilihan politiknya pun tidak sama. Jika tidak cocok, mereka bisa berkonstribusi membangun negeri sebagai seorang profesional, misalnya PNS, TNI, dan Polri yang menjaga netralitasnya dari pertarungan politik, tetapi mereka “disumpah” mengabdi kepada negeri.

Kelima, optimis dengan perubahan yang lebih baik. Pertarungan politik tidak selalu berakhir dengan buruk, meskipun dalam praktik politik bermunculan kasus money politic, manipulasi suara, dan berbagai probematika buruk lainnya. Buktinya, praktik cacat demokrasi, dapat memicu kekuatan bangsa untuk melakukan perubahan besar. Kaum muslimin yang menjadi penduduk mayoritas di negeri ini harus terus menyalakan optimisme bahwa perubahan yang lebih baik masih memiliki cahaya terang benderang.

Keenam, norma tetap menjadi ukuran dalam melihat realitas politik. Dalam komunikasi harmoni, norma menjadi ukuran yang dapat memperkuat hubungan yang baik. Etika komunikasi politik perlu dipahami oleh kita dalam melihat “politik perjumpaan” Jokowi-Prabowo maupun elit lainnya, meskipun akan melahirkan pandangan normatif yang tidak sama. Tetapi, penting dicatat, selama perjalanan komunikasi politik tidak mengindahkan norma politik, itu bisa disebut dengan komunikator politik yang “tidak normal” alias mengabaikan nilai-nilai moralitas.

Ketujuh, Islam mengajarkan rahmatan lil alamin dalam menjalankan kehidupan komunikasi. Islam mengajarkan toleransi dalam menjalin hubungan antarmanusia. Dalam konteks kenegaraan, komunikasi politik Nabi Muhammad SAW diwarnai dengan pluralitas SARA (suku, agama, dan ras), perbedaan ideologi (adanya warga Yahudi, Nasrani di masyarakat Islam Madinah). Tetapi, Rasulullah SAW yakin dan optimis, dengan menghargai berbagai ketidaksamaan itu, sistem Islam yang penuh rahmat itu mampu melahirkan masyarakat yang adil, harmoni, makmur, karena masyarakat mau menghargai satu sama lain dan memiliki sikap rasionalitas atas ajaran Islam yang memancarkan kedamaian dan kebaikan, bukan kekerasan.

*) Penulis adalah dosen KPI Pascasarjana IAIN Jember dan Ombudsman Jawa Pos Radar Jember.

IKLAN