Juru Bicara KPK Febri Diansyah membantah tudingan politisi PDIP Arteria Dahlan. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklarifikasi tudingan yang disematkan terhadapnya. Lembaga antirasuah menampik ada barang sitaan yang tidak dimasukan ke kas negara. Hal ini tidak lain menjawab pernyataan anggota DPR Fraksi PDIP Arteria Dahlan yang tidak berdasar.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyatakan, politikus PDIP Arteria Dahlan tidak mampu membedakan antara barang rampasan dengan barang sitaan. Menurutnya penyitaan dilakukan sejak proses penyidikan, namun sebuah barang yang disita dapat dirampas atau tidak, hal tersebut bergantung pada putusan hakim.

“Dalam kondisi tertentu Hakim dapat memerintahkan dilakukan perampasan, atau digunakan untuk perkara lain, atau dikembalikan pada pemiliknya,” kata Febri, Kamis (10/10) malam.

Dalam acara pada sebuah stasiun televisi, Arteria menyampaikan ada emas batangan yang disita namun tidak masuk ke kas negara. Padahal, kata Febri, KPK telah menyampaikan kepada publik teekait hal tersebut.

“Informasi tentang penyitaan emas atau perhiasan dalam perkara yang ditangani KPK telah disampaikan pada publik melalui pemberitaan media. Ini terkait pembangunan Pasar Besar Kota Madiun tahun 2009-2012 dengan terpidana Walikota Madiun, Bambang Irianto,” tegas Febri.

Eks Ketua KPK Abraham Samad dan Anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan sebuah diskusi tentang rencana revisi UU KPK di Jakarta, Sabtu (7/9). MIFTAHULHAYAT/JAWA POS

Mantan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) ini membenarkan bahwa KPK menyita emas batangan seberat 1 kilogram. Akan tetapi, karena Hakim pada Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipokor) Surabaya memerintahkan barang sitaan tersebut dikembalikan kepada pihak terpidana, maka KPK wajib melaksanakan putusan tersebut dan mengembalikannya pada 9 Juli 2018.

“Justru salah jika KPK melakukan tindakan yang bertentangan dengan Putusan pengadilan tersebut” ucap Febri.

Febri menyebut, KPK juga sebelumnya menyita menyita logam mulia, perhiasan emas diantaranya yakni 25 cincin, empat gelang, dan empat anting. Hal ini juga sudah pernah kami sampaikan pada publik melalui pemberitaan media.

Sejumlah barang sitaan itu terkait suap usulan dana perimbangan keuangan daerah pada RAPBN Perubahan Tahun Anggaran 2018 dengan tersangka Yaya Purnomo selaku Kasie Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman pada Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan.

Dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta 77/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jkt.Pst pada 28 Januari 2019, sebanyak 2,2 kilogram logam mulia dan 33 perhiasan dirampas untuk negara. Kemudian, sisanya sebanyak 200 gram logam mulia dipergunakan sebagai barang bukti di perkara lain, yakni TPK Suap terkait dengan pengurusan dana perimbangan pada APBN-P 2017 dan APBN 2018 untuk Kabupaten Pegunungan Arfak periode tahun 2017-2018.

“Dua perkara di atas merupakan contoh kongrit perlunya pemahaman yang lebih rinci tentang pembedaan antara barang sitaan dan barang rampasan,” tegas Febri.

Selain itu, lembaga antirasuah juga mengklarifikasi informasi keliru. KPK menegaskan tidak pernah menyita kebun sawit. Febri menjelaskan, informasi yang benar adalah pada putusan Nazaruddin tertera perampasan untuk negara yakni aset PT Inti Karya Plasma Perkasa beserta segala sesuatu yang ada di atas tanah tersebut.

“Karena Hakim memerintahkan dilakukan perampasan aset, maka tindak lanjutnya adalah eksekusi dan lelang yang dilakukan KPK bersama KPNKNL, Kementerian Keuangan. Aset tersebut telah dilelang pada 16 Juni 2017 melalui KPKNL Pekanbaru yang telah menetapkan pemenang lelang atas nama PT. Wira Karya Pramitra,” ungkap Febri.

Lembaga antirasuah pun mengklarifikasi terkait sejumlah sitaan motor besar seperti Harley Davidson dari sejumlah terpidana kasus korupsi. Menurutnya, hal ini sebagai pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) terhadap PT Jasa Marga (Persero) pada 2017. Dalam perkara ini KPK menyita sebuah motor Harley Davidson dengan nomor polisi B 5662 JS.

“Menurut putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, motor tersebut dirampas untuk negara dan telah dilelang pada 4 Desember 2018 dengan harga Rp133.095.000,” urai Febri.

KPK pun perlu mengklarifikasi penipuan yang menggunakan indentitas mirip KPK atau KPK gadungan. Terdapat tuduhan yang disampaikan dalam acara tersebut, seolah-olah isu KPK gadungan dibuat untuk menutupi tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh KPK.

Febri pun memastikan, hal itu tidak benar, bahkan KPK bekerjasama dengan Polri dalam memproses para pelaku pemerasan atau penipuan yang mengaku-ngaku KPK. Pada 2018 setidaknya telah diproses 11 perkara pidana oleh Polri terkait hal tersebut dengan 24 orang sebagai tersangka,

“KPK percaya masyarakat sudah cukup dewasa dan cerdas untuk memilah mana informasi palsu, dan mana informasi yang bisa dipercaya. Jika dibutuhkan klarifikasi terkait dengan beredarnya informasi di masyarakat, terdapat website resmi KPK di alamat www.kpk.go.id atau dapat menghubung Call Center KPK 198,” jelas Febri.

Atas sejumlah tuduhan miring yang disampaikan Arteria Dahlan dalam acara salah satu televisi swasta, KPK pun mengajak semua pihak, terutama para penyelenggara negara termasuk politisi untuk berbicara secara benar dan tidak menyesatkan publik dengan informasi-informasi yang tidak benar. Febri menuturkan, informasi palsu adalah musuh bagi bagi kebebasan informasi dan hama bagi demokrasi.

“Profil pihak yang menyampaikan informasi juga patut dilihat, karena dalam beberapa produksi informasi bohong tentang KPK, disampaikan oleh orang yang pernah jadi terpidana kasus penipuan, atau ada yang menjadi tersangka dalam kasus korupsi dan pencucian uang yang diproses KPK. Rekam jejak kebohongan tentu saja sulit dihapus,” tukas Febri.

Editor : Bintang Pradewo

Reporter : Muhammad Ridwan

IKLAN