DEMI SEHAT: Masyarakat mengantre untuk mendapatkan pelayanan di Kantor BPJS Jalan Dharmawangsa, Surabaya, kemarin. (Robertus Risky/Jawa Pos)

JawaPos.com – BPJS Kesehatan masih mengalami tunggakan utang dengan rumah sakit. Agar utang itu bisa lebih cepat teratasi, BPJS Watch mendorong perbankan memberikan kemudahan bagi rumah sakit untuk bisa mengakses fasilitas pelunasan utang tunggakan melalui skema supply chain financing (SCF).

Peneliti BPJS Watch Timboel Siregar mengatakan, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) perlu membahas regulasi perbankan terkait SCF.

“BI, OJK, dan Kemenkeu bisa berinisiatif mendorong bank nasional pemerintah dan swasta memberikan kemudahan pinjaman ke rumah sakit,” kata Timboel di Jakarta, Jumat (4/10).

Salah satunya dengan memberikan suku bunga rendah di bawah 1 persen. Dengan itu, talangan dari SCF lebih bermanfaat bagi rumah sakit yang mengalami kesulitan akibat tunggakan BPJS.

Selain itu, pemerintah perlu kembali meyakinkan perbankan jika SCF aman ketika meminjamkan uang kepada perbankan dan dijamin oleh APBN. “Dengan jaminan APBN seharusnya bank merasa aman meminjamkan uang ke RS,” tutup dia.

Dari sisi perbankan, diketahui Bank DKI menyiapkan penyaluran kredit modal kerja Rp 93 miliar pada enam RSUD di Jakarta. Kredit ini dimaksudkan untuk membantu pelayanan kesehatan di Jakarta, terutama peserta BPJS Kesehatan.

“Kredit ini untuk pembiayaan tagihan piutang klaim kepada BPJS Kesehatan. Bank DKI akan membayar tagihan klaim fasilitas kesehatan setelah diakseptasi BPJS,” kata Sekretaris Perusahaan Bank DKI Herry Djufraini belum lama ini.

Enam RSUD itu adalah RSKD Duren Sawit Rp 5 miliar, RSUD Budhi Asih Rp 15 miliar, RSUD Koja Rp 20 miliar, RSUD Pasar Rebo Rp 18 miliar, RSUD Tarakan Rp 15 miliar daan RSUD Cengkareng Rp 20 miliar.

Editor : Ilham Safutra

Reporter : rozak

IKLAN