BEBERAPA hari belakangan ini, kita menyaksikan gelombang protes dari mahasiswa yang menuntut dibatalkannya beberapa Rancangan Undang-undang (RUU). Tagar yang beredar di media sosial antara lain #ReformasiDikorupsi, #MosiTidakPercaya, dan beberapa tagar-tagar lainnya. Gelombang itu datang dalam jumlah yang besar dari berbagai kampus. 23 September 2019, kita bisa menyebut sebagai momentum dimulainya gelombang yang semakin masif, semakin besar dan luas, datang dari berbagai kampus dan berbagai daerah: Yogyakarta, Malang, Jakarta, Bandung, Cirebon, Banyuwangi, Jember, Banyumas, Samarinda, Tangerang, Balikpapan, Surabaya, dan beberapa daerah lainnya.

Berbagai macam seruan aksi bersebaran melalui story WA seperti “kosongkan kelas”, “kuliah di depan Gedung DPR”, dan semacamnya. Hingga 25 September 2019, tidak ada tanda-tanda bahwa demonstrasi mahasiswa ini akan berhenti. Bahkan besar kemungkinan, gelombang protes itu bisa bertambah besar jika tuntutan dibatalkannya RUU tersebut tidak memperoleh kepastian dari pemerintah dan DPR. Tulisan hendak menegaskan bahwa protes ini penting dan kita patut mendukungnya.

Jika kita memperhatikan secara cermat, protes ini dipicu oleh berbagai persoalan yang mengusik keadilan. Paling memicu perhatian adalah rasisme terhadap masyarakat Papua. Meskipun media-media utama tidak banyak yang berani memberitakan pada saat peristiwa rasisme atas Papua di Malang, media sosial justru menjadi medium efektif sebagai saluran informasi. Peristiwa itu segera menjadi perbincangan publik di media sosial dan menimbulkan protes terutama dari masyarakat Papua. Bahkan hingga muncul seruan referendum. Di Papua, gelombang protes berhadapan dengan kekerasan aparat keamanan.

Belum usai satu masalah, publik diusik kembali dengan RUU revisi KPK. Bagaimana pun pemerintah dan anggota DPR RI berdalih bahwa revisi UU KPK dilakukan guna semakin menguatkan KPK, publik tetap menaruh curiga bahwa langkah RUU revisi tersebut sebagai upaya pelemahan terhadap KPK.

Selain dua momentum di atas – rasisme Papua dan pelemahan KPK, gelombang protes itu juga dipicu oleh beberapa hal ini: munculnya beberapa pasal kontroversial. Untuk menyebut beberapa saja, unggas yang dibiarkan berkeliaran di lahan milik orang lain, bisa dipidana hingga Rp 10 juta (pasal 278 RUU KUHP), pengekangan kebebasan pers dan berpendapat, denda bagi wanita pekerja pulang malam (pasal 432 RUU KUHP), dan beberapa pasal-pasal kontroversial lainnya.

Demonstran yang menamakan diri Aliansi Masyarakat Sipil untuk Keadilan dan Demokrasi menuliskan tujuh tuntutan yakni (1) cabut RUU KPK, UU SDA, dan UU Permasyarakatan, batalkan Pimpinan KPK terpilih, sahkan RUU PKS, masyarakat Adat dan PPRT; (2) tolak polisi menempati jabatan sipil; (3) Tarik mundur polisi dan tantara di Papua; (4) hentikan pembakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan dan pidanakan semua yang terlibat; (5) bebaskan tahanan politik; (6) tolak revisi UU Naker; dan (7) hentikan kriminalisasi aktivis.

Yang terang dan sekaligus kelam dalam ingatan kolektif kita sebagai rakyat Indonesia adalah berkuasanya rezim tangan besi Orde Baru di bawah Soeharto. 32 tahun di bawah rezim Orba, rakyat Indonesia hidup dalam keadaan terbungkam. Kebebasan berpendapat harus dibayar dengan kekerasan aparat. Pelanggaran HAM terjadi di mana-mana dan hukum tak punya kekuatan apa-apa. Itulah kondisi saat itu, sebuah kenangan kolektif yang hidup dan terus nyala dalam pikiran kita semua. Peristiwa itu tentu saja menjadi pelajaran sejarah paling berarti bagi kita semua. Kita tidak boleh terjatuh pada jurang kelam sejarah yang sama.

Gelombang protes mahasiswa hari ini harus dibaca dalam tujuan ini yakni mencegah kembalinya Orde Baru. Gejala kembalinya Orde Baru secara sederhana bisa dibaca dari munculnya pasal-pasal di dalam RUU KUHP yang memberi batasan kita berpendapat. Gejala Orde Baru bisa dibaca dari semakin banyaknya kekerasan aparat kepada para petani yang terjadi di mana-mana, perampasan tanah, penggusuran tempat tinggal dan beberapa peristiwa kekerasan lainnya.

Tentu semua gejala di atas bisa berhenti sekedar sebagai gejala saja jika pemerintah mampu menunjukkan komitmennya untuk berpihak kepada rakyat. Ujian pertama bagi kesungguhan dan komitmen pemerintah berpihak kepada kepentingan rakyat adalah dengan menerima dan mengabulkan semua tuntutan demonstrasi mahasiswa. Apa yang dituntutkan oleh mahasiswa melalui gelombang protes itu sangat jelas. Tidak ada tendensi untuk menggulingkan pemerintah meskipun kerap terdengar adanya isu tentang kelompok-kelompok penunggang gelap.

*) Penulis adalah anggota DPRD Bondowoso Fraksi Golkar.

IKLAN