Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Wujud Upaya Pelayanan Prima Kepada Masyarakat

Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Pra-Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi di Ruang Narrarya Kirana Kantor Bupati Lumajang, Senin (23/09/2019)

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Lumajang menjadi bagian dari upaya mewujudkan penyelenggaraan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Hal itu disampaikan Bupati Lumajang, Thoriqul Haq saat membuka acara Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Pra-Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi di Ruang Narrarya Kirana Kantor Bupati Lumajang, Senin (23/09/2019).

Bupati menjelaskan bahwa implementasi SAKIP dan reformasi birokrasi merupakan bagian dari bentuk tanggung jawab instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, efisien dan akuntabel akan semakin memantapkan pencapaian Visi, Misi dan tujuan Kepala Daerah.

“Akuntabilitas yang kita perlukan ke depan adalah ujungnya kita mempunyai pemerintahan yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi, kemudian pemerintahan kita efektif dan efisien, tentu ujungnya adalah pelayanan masyarakat yang baik,” jelasnya.

Lebih lanjut, Bupati berharap agar implementasi SAKIP dan reformasi birokrasi di Kabupaten Lumajang harus dievaluasi agar penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Lumajang dari tahun – ke tahun semakin baik.

“Karena tentu harapan berikutnya adalah apa yang sudah kita lakukan, hal yang juga kita rencanakan betul – betul dipantau, agar berikutnya kita dapat memberikan layanan yang baik kepada masyarakat,” harap Bupati.

Kegiatan yang dihadiri oleh Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Timur, Nur Cholis beserta Tim Evaluator SAKIP dan Pra Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dari Biro Organisasi Provinsi Jawa Timur. Kegiatan diikuti oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang.

Ka. Biro Organisasi menjelaskan bahwa Tim Evaluasi SAKIP tidak hanya melihat dokumen tetapi lebih pada implementasinya. Setelah selesai baru Tim Evaluasi SAKIP dan Pra Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi akan memberikan nilai sejauh mana implementasi SAKIP. Jika ada beberapa hal yang kurang pas, maka pihaknya akan memberikan masukan sebagai upaya perbaikan untuk ditindaklanjuti pada tahun berikutnya.

“Jadi saya berharap apa yang tadi dipaparkan Pak Bupati berbanding lurus dengan paparan pada masing – masing OPD,” ujar Nur Cholis.

 

IKLAN

Reporter : Humas Pemkab Lumajang for Radarjember.id

Fotografer : Humas Pemkab Lumajang for Radarjember.id

Editor : Hafid Asnan